Intervensi intelijen, baik domestik maupun asing, masih menjadi isu krusial di Pilpres 2019 nanti. Netralitas lembaga intelijen negara menjadi isu domestik, sementara menguatnya pengaruh Tiongkok di kawasan disebut-sebut sebagai jalan masuk keterlibatan asing pada saat pesta demokrasi nanti. Tentu pertanyaannya, siapa memihak siapa?
PinterPolitik.com
“We are a fighting nation, continually struggling to overcome diseases from within… and to face up to foreign intervention from without.”
:: Soekarno ::
[dropcap]S[/dropcap]etelah drama pemilihan cawapres berakhir, beragam isu lain jelang Pilpres 2019 menyeruak ke permukaan. Salah satunya adalah terkait operasi intelijen yang disebut akan menjadi tantangan terbesar bagi kedaulatan politik domestik Indonesia.
Untuk hal yang satu ini, Profesor Mahfud MD – yang kini namanya tengah menjadi trending utama pemberitaan akibat kegagalannya menjadi cawapres Jokowi – yang pada Pilpres 2014 lalu menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto, menyebutkannya secara terbuka. Mahfud saat itu mengungkapkan ada indikasi keterlibatan intelijen asing dalam mendukung calon tertentu.
Kini, dalam konteks yang sama, isu tersebut juga berpeluang terjadi lagi di Pilpres 2019. Kepala Pusat Pengkajian Nusantara Pasifik (PPNP) Haris Rusly Moti menyebutkan bahwa “jebakan” intelijen ini akan menjadi salah satu warna utama jelang kontestasi politik tahun depan.
tepat sekali
— Fatkhul Huda (@Fatkhul_Huda75) February 13, 2018
Dalam konteks domestik, kerja-kerja intelijen ini melibatkan institusi intelijen negara yang berpihak pada kandidat tertentu dan berpotensi menjadi bagian dari kampanye pasangan calon yang akan saling berhadapan di Pilpres nanti. Sementara dalam konteks intervensi asing, semuanya bergantung pada artikulasi kepentingan negara tertentu.
Peran intelijen itu akan terlihat dalam kampanye dan olahan isu yang digunakan untuk menghadapi lawan politik. Di tengah sorotan publik terhadap aksi infiltrasi intelijen yang terjadi di beberapa negara, misalnya di Amerika Serikat (AS) pada Pilpres 2016 lalu, akankah infiltrasi intelijen ini berdampak besar terhadap hasil Pemilu nanti di 2019?
Sandera Intervensi Intelijen
Scott Shane dalam tulisannya di The New York Times menggambarkan secara jelas bagaimana operasi intelijen mewarnai pemilihan umum di banyak negara. Mulai dari sekoper uang yang menjadi biaya politik dukungan untuk pasangan tertentu, selebaran pamflet dan kampanye hitam untuk menyerang kontestan yang tidak diinginkan, hingga berbagai aktivitas manipulasi dan peretasan yang terjadi beberapa waktu terakhir.
Dalam konteks domestik, kenetralan lembaga intelijen seperti Badan Intelijen Negara (BIN), hingga lembaga intelijen milik Polri dan TNI menjadi hal penting untuk ditegakkan selama gelaran Pemilu berlangsung. “Dukungan” politik institusi-institusi itu pada kandidat tertentu berpeluang merugikan kandidat lain.
Kita tentu ingat seruan dan curahan hati Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pilkada Serentak beberapa waktu lalu tentang dugaan ketidaknetralan lembaga intelijen dan pihak penegak hukum.
SBY secara spesifik menyebut kasus yang terjadi di beberapa wilayah, mulai dari yang menimpa pasangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sylviana Murni di DKI Jakarta – termasuk pengakuan Antasari Azhar – lalu kasus “pemaksaan” yang dilakukan oknum BIN di Papua, Riau dan beberapa daerah lainnya.
Khusus untuk BIN, ketidaknetralan oknum-oknum lembaga tersebut tentu disayangkan. Dengan segala kewenangan yang dimilikinya, dukungan politik kepada pihak tertentu punya dampak yang tidak sedikit. SBY patut menyoroti hal tersebut mengingat saat ini BIN dipimpin oleh Budi Gunawan yang punya hubungan cukup dekat dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri – lawan politik SBY. (Baca: Budi Gunawan Setara Caesar?)
Karenanya, jelang Pilpres 2019, kuat-kuatan pertarungan politik antara kubu-kubu itu juga akan melibatkan pertarungan intelijen tersebut, apalagi jika BIN misalnya tidak bisa menjaga netralitasnya dalam pesta demokrasi nanti.
Sementara dalam konteks intervensi asing, tentu saja infiltrasi intelijen akan sangat berpengaruh, termasuk terhadap hasil akhir Pemilu. Negara seperti AS misalnya jelas punya pengaruh dan kepentingan yang besar di Indonesia. Oleh karenanya, negara adikuasa itu merasa perlu menjamin kepentingannya dapat diakomodasi oleh pemerintahan baru yang akan terpilih nanti.
Persoalannya, ada indikasi pemerintahan Jokowi “kurang disukai” AS, terutama karena kedekatan Indonesia yang berlebihan dengan pemain baru dalam konteks global: Tiongkok. (Baca: Pompeo, Jokowi Tak Didukung AS?) Pemerintahan Donald Trump juga mulai “mengencangkan ikat pinggang” di negara-negara sekutu lamanya yang mulai cenderung dekat ke Tiongkok.
Malaysia misalnya merupakan salah satu yang telah terlihat “hasilnya” – sekalipun belum ada bukti sahih keterlibatan AS dalam operasi pemenangan pasangan yang didukungnya. Namun, portal politik terkemuka di negara tersebut, Malaysia Today menyebut indikasi keterlibatan AS dalam proses demokrasi di negara itu jelas terlihat.
Pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak yang dikalahkan memang dikenal cenderung dekat dengan Tiongkok. Nama terakhir juga didera kasus korupsi yang pengungkapannya melibatkan biro investigasi AS, FBI.
Sementara Forbes juga mencatat dampak signifikan dari propaganda yang terjadi di dunia maya di negara tersebut. Bahkan, akibatnya disebut sama besarnya dengan kasus kemenangan Trump – yang disebut karena intervensi Rusia – serta kasus Brexit di Inggris yang juga disebut-sebut akibat intervensi intelijen tersebut.
Belum lagi jika bicara tentang kekuatan Rusia – sebagai transformasi dari Uni Soviet sebagai pemain lama dalam aksi-aksi intervensi Pemilu di banyak negara. Sebagai catatan, AS dan Rusia adalah dua negara yang kerap melakukan intervensi Pemilu sepanjang sejarah.
Dov H. Levin – seorang dosen di Carnegie-Mellon University – dalam sebuah penelitiannya pada tahun 2016 lalu menyebut 1 dari 9 Pemilu di dunia diintervensi oleh baik AS dan Rusia. Dari total 938 Pemilu di seluruh dunia antara tahun 1946 hingga 2000, dua negara tersebut mengintervensi 117 di antaranya. Menariknya, sekitar 68 persen di antaranya terjadi secara tersembunyi atau melibatkan kerja intelijen.
Rusia sendiri semenjak dipimpin Vladimir Putin diperkirakan semakin sering menginfiltrasi Pemilu di banyak negara. (Baca: Putin, Si Bandit Pemilu) Beberapa negara di Eropa, misalnya Belanda, Prancis, Jerman, hingga Italia menjadi panggungnya.
Jumlah itu belum ditambah dengan AS sendiri yang diinfiltrasi pada Pilpres 2016 lalu. Bahkan dalam konteks AS, Rusia nyatanya berhasil memenangkan Trump – tentu saja jika kerja pengungkapan kasus ini yang dilakukan oleh lingkungan intelijen AS terbukti benar.
Secara umum, intervensi intelijen dalam Pemilu memang bukan hal yang baru atau tabu. Bahkan seringkali salah satu tujuan badan intelijen didirikan adalah memang untuk melakukan hal tersebut.
Beberapa mantan anggota CIA misalnya mengakui bahwa aksi intervensi intelijen terhadap Pemilu di banyak negara dilakukan sejak lembaga itu didirikan pada 1947. Peneliti dunia intelijen, Loch K. Johnson juga menyebutkan bahwa sejak era tersebut, AS memang memainkan peran penting dalam mengintervensi Pemilu di banyak negara, demi menjamin bahwa tokoh yang memenangkan pertarungan adalah orang yang bisa “berbisnis” dan “mengakomodasi” kepentingannya.
Sementara apa yang dilakukan oleh Rusia belakangan ini merupakan “model termutakhir” dari aksi intervensi politik tersebut. Menurut Johnson, publik AS seharusnya tidak perlu kaget dengan fakta Pemilu mereka diintervensi karena nyatanya negara mereka sendiri justru melakukan operasi yang jauh lebih dahsyat terhadap Pemilu di banyak negara lain.
bersiap kecurangan pemilu jilid II atau NKRI di 98kan oleh asing yg menuduh koalisi prabowo adalah radikalis dll. Bersiap juga intervensi china atas kepentingan TKAnya di NKRI
— Mohammedaner (@Justice_BOND) August 13, 2018
Petaka Untuk Demokrasi Indonesia
Lalu bagaimana dengan Indonesia? Sejak kedatangan Menlu AS Mike Pompeo beberapa waktu lalu, berhembus isu bahwa pemerintahan Donald Trump tidak “mendukung” Jokowi untuk terpilih lagi.
Jokowi – seperti Najib di Malaysia – dilihat sebagai pemimpin yang terlalu dekat dengan Tiongkok. Apalagi, dengan kondisi perang dagang yang saat ini diterapkan AS, serta kebijakan ekonomi yang “cenderung” proteksionis yang dilakukan oleh Jokowi – termasuk yang menyebabkan munculnya isu pencabutan generalized system of preferences (GSP) – membuat AS cenderung menganggap sang presiden “kurang mampu” menjamin kepentingannya.
Belum lagi jika berbicara tentang nilai investasi AS yang terus turun di bawah pemerintahan Jokowi, serta kepentingan negara tersebut yang mulai diganggu, katakanlah misalnya di Freeport. Artinya, dalam konteks intervensi asing, sangat mungkin AS akan terlibat dalam operasi intelijen untuk membersihkan pengaruh Tiongkok di Indonesia – sama seperti yang terjadi di Malaysia.
Sementara, dalam konteks domestik, lembaga intelijen negara justru kini “cenderung” berada di pihak Jokowi – tentu jika netralitasnya masih dipertanyakan. Padahal, dalam konteks perlindungan terhadap demokrasi di negara ini serta menjamin kedaulatan nasional, BIN misalnya seharusnya menjadi institusi yang membendung terjadinya intervensi dari pihak-pihak asing. Hal yang berbeda tentu akan terjadi jika BIN justru terlibat dalam upaya pemenangan Jokowi dengan melakukan operasi untuk menggembosi lawan.
Bagaimanapun juga, baik domestik maupun asing, intervensi intelijen berbahaya untuk demokrasi karena hasil Pemilu tidak murni lagi menggambarkan keinginan masyarakat, tetapi lebih mewakili aspirasi kelompok tertentu. Mahfud MD telah menyorotinya pada Pilpres 2014, sementara SBY telah menyorotinya pada Pilkada Serentak beberapa waktu lalu.
Jika institusi negara tidak mampu bersikap netral dan melindungi masyarakat dari pengaruh asing, tentu demokrasi kita akan menjadi makanan empuk untuk infiltrasi kepentingan kelompok tertentu. Yang jelas, sejarah republik ini telah menggambarkan bagaimana kekuatan intervensi intelijen itu mempengaruhi pergantian rezim kekuasaan. Negara besar seperti AS saja bisa kecolongan, apalagi Indonesia.
Pada akhirnya, semuanya akan kembali pada jati diri kedaulatan negara dan demokrasi kita. Karena seperti kata Soekarno di awal tulisan, Indonesia adalah negara petarung yang harus siap menghadapi apa pun, termasuk intervensi intelijen. (S13)
