Pompeo, Jokowi Tak Didukung AS?

Pompeo, Jokowi Tak Didukung AS?
Pompeo dekat dengan Koch Industries, perusahaan yang pernah bekerjasama dengan Hashim Djojohadikusumo di Indonesia. (Foto: istimewa)
7 minute read

Mike Pompeo punya hubungan yang sangat dekat dengan Koch Industries, salah satu penyandang dana terbesar Partai Republik AS. Menariknya, Koch Industries pernah berinvestasi di Indonesia dan bekerja sama dengan perusahan lokal milik Hashim Djojohadikusumo, saudara dari Prabowo Subianto. Sebuah kebetulan?


PinterPolitik.com

“Domestic policy can defeat us, foreign policy can kill us.”

:: John F. Kennedy ::

Dibuli dan diejek oleh banyak Late Night Show host di negaranya, nyatanya kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo ke Indonesia beberapa hari lalu tetap saja menarik perhatian dan membawa banyak pertanyaan di belakangnya, utamanya tentang dukungan politik negara adidaya tersebut.

Terlepas dari nuansa saling memuji antara dirinya dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terumbar di hampir semua pemberitaan, tentu saja ada persoalan regional – mungkin juga personal – yang dibawa Pompeo dalam kunjungan tersebut.

Isu-isu seputar Freeport, perang dagang, hingga Indo-Pasifik disebut-sebut sebagai bagian dari agenda yang ikut dibicarakan dalam kunjungan tersebut. Di tengah ketegangan politik domestik di AS, yang mana Presiden Donald Trump terus mendapatkan kritik tajam untuk setiap aksi politiknya dari publik dalam negeri, Pompeo membawa misi luar negeri yang tidak kalah penting: menjaga AS tetap menjadi superpower di semua kawasan belahan bumi.

Faktanya, di tengah menguatnya peran Tiongkok di kawasan Asia Tenggara, termasuk di Laut China Selatan, ada kepentingan besar yang dibawa oleh Pompeo dalam kunjungan ini. Tetapi, apakah hanya itu?

Mengingat waktu kunjungannya yang ada pada masa pendaftaran capres dan cawapres untuk Pilpres 2019, dan melihat hubungan politik Pompeo dengan Koch brothers yang pernah bekerjasama dengan Hashim Djojohadikusumo, adakah agenda lain yang dibawanya?

Pompeo, the Spymaster Penyambung Kepentingan

Dalam perbincangannya di National Public Radio (NPR), Satu Limaye, Direktur East-West Center Washington DC – sebuah lembaga riset bentukan Kongres AS – menyebut kunjungan Pompeo ke beberapa negara di Asia Tenggara juga bermaksud untuk mengamankan kepentingan politik AS di negara-negara tersebut.

Secara spesifik, Limaye menyebut Malaysia misalnya yang baru mengalami pergantian kekuasaan, menjadi salah satu fokus kunjungan itu. Menurutnya, Pompeo – yang oleh The New Yorker dijuluki The Spymaster berkat posisinya yang pernah menjadi Direktur CIA membawa misi untuk memastikan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad bisa mengakomodir kepentingan AS di negara tersebut.

Bukan rahasia lagi jika dalam beberapa tahun terakhir kekuasaan Perdana Menteri (PM) Najib Razak, kebijakan Malaysia memang cenderung semakin dekat dengan Tiongkok.

Misalnya, pada pertengahan 2017 lalu, Najib melakukan kunjungan ke Beijing – yang ke-7 sejak 2009 – dan ia berharap mampu membawa investasi yang menggenjot perekonomian Malaysia lewat berbagai kerjasama ekonomi.

Pompeo, Jokowi Tak Didukung AS?

Hal serupa juga terjadi di bidang militer, di mana kedua negara tersebut sepakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan di Laut China Selatan.

Baca juga :  Shifting Paradigm of Kompas Gramedia?

Secara ekonomi-politik, tentu saja Tiongkok yang getol mendorong One Belt One Road (OBOR) untuk menyatukan dua pertiga dunia dalam jalur sutera perdagangan, diuntungkan oleh pemerintahan Najib. Sementara, AS tentu saja dirugikan jika ambisi Presiden Tiongkok Xi Jinping “menguasai” seluruh Asia Tenggara terwujud.

Maka masuk akal pula jika sekelas FBI sampai ikut terlibat dalam mengungkap skandal 1MDB yang menjatuhkan Najib, karena kepentingannya juga melibatkan perebutan pengaruh negara asing. Hal ini makin diperkuat jika melihat PM Mahathir yang belakangan berniat untuk merenegosiasi banyak kontrak dan investasi yang telah dibuat Najib dengan Tiongkok.

Dengan demikian, jelas Pompeo punya maksud untuk memastikan pemerintahan baru di Malaysia tetap sejalan dengan kepentingan AS.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Satu Limaye juga menyebutkan bahwa sebagai negara demokrasi yang besar, kunjungan Pompeo dengan embel-embel perebutan pengaruh itu juga terjadi di Indonesia.

Bukan rahasia lagi, Jokowi juga punya garis politik dan kebijakan yang cenderung lebih dekat dengan Tiongkok. Banyak proyek dan investasi yang dikerjakannya dibantu oleh Xi Jinping. Bahkan, beberapa kebijakan perdagangan dan militer – katakanlah soal pembelian pesawat Sukhoi dari Rusia – membuat AS gerah.

Kedekatan politik dengan Tiongkok membuat Jokowi sering diprotes AS, termasuk lewat wacana penghapusan generalized system of preference (GSP) yang selama ini memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia karena mendapatkan pemangkasan bea impor dari pemerintah AS.

Artinya, ada “ancaman besar” yang sedang menanti di depan Jokowi jika pada akhirnya ia tidak didukung AS untuk maju lagi pada Pilpres 2019 nanti.

Dari Koch ke Hashim

“Ancaman” tersebut akan semakin terasa nyata jika memperhatikan sosok Mike Pompeo yang nyatanya bukanlah orang sembarangan.

Menghabiskan 5 tahun di Angkatan Darat AS dengan pangkat tertinggi sebagai Kapten, Pompeo adalah salah satu politisi Partai Republik yang menjadi anggota Tea Party Movement – sebuah gerakan di internal Partai Republik memprotes kebijakan utang pemerintah federal dan besarnya defisit anggaran negara pada tahun 2009 lalu.

Menariknya, karir politik dan bisnis Pompeo sangat dipengaruhi dan dibantu oleh kakak beradik Charles Koch dan David H. Koch yang merupakan salah satu penyandang dana terbesar Partai Republik, sekaligus juga pemilik Koch Industries yang merupakan perusahan privat terbesar kedua di AS.

Faktanya, Koch Industries pernah melakukan investasi di Indonesia pada tahun 1997, yakni di kompleks petrokimia Tuban, Jawa Timur lewat konsorsium PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) bekerja sama dengan beberapa perusahaan lokal dan Jepang. Salah satunya adalah PT Tirtamas Majutama yang ternyata dimiliki oleh Hashim Djojohadikusumo.

Nama terakhir tidak lain dan tidak bukan adalah saudara dari Prabowo Subianto – calon lawan Jokowi pada Pilpres 2019 nanti. Nilai investasinya saat itu bahkan mencapai US$ 3,5 miliar. Belum ada informasi lagi apakah hubungan kerja sama tersebut masih berlangsung hingga sekarang atau tidak.

Namun, jika menilik kiprah perusahaan-perusahaan Hashim yang juga bergerak di bidang petrokimia, pertambangan dan minyak, sementara Koch Industries juga bergerak di bidang yang sama, maka boleh jadi hubungan kerjasama tersebut masih terjadi.

Baca juga :  Prabowo 'Ogah' Menang Pilpres

Pertanyaannya, apakah ini berarti kedatangan Pompeo juga sekaligus menegaskan bahwa Jokowi berpeluang tidak didukung AS?

Jika pertautan politik antara Koch brothers itu dengan Pompeo dan Hashim memang demikian adanya, tentu saja hal ini menarik untuk diamati kelanjutnya.

Pompeo, Jokowi Tak Didukung AS?
Charles Koch dan David H. Koch, pemilik Koch Industries adalah orang-orang yang berpengaruh dalam karir politik Pompeo, sementara perusahaannya pernah berinvestasi di Indonesia bekerja sama dengan Hashim Djojohadikusumo. (Foto: Lapatilla)

Tak Didukung AS, Jokowi Bisa Kalah?

Tak diragukan lagi, negara-negara besar seperti AS, Rusia atau pendatang baru seperti Tiongkok memainkan peran yang sangat besar dalam politik domestik di banyak negara, termasuk di Indonesia.

Dalam konteks pemikiran kaum Gramscian tentang hegemoni internasional, kondisi perebutan pengaruh negara-negara asing ini akan menjadi pertaruhan politik di Indonesia pada Pilpres 2019 nanti. Jika melihat kasus yang terjadi di Malaysia dan pernyataan Satu Limaye tentang tujuan kunjungan Pompeo, boleh jadi memang Jokowi tengah dihadapkan pada posisi sulit tersebut.

Pada Pilpres 2014, Prabowo Subianto yang menyebut dirinya American fair-haired boy – demikian istilah yang digunakan jurnalis Allan Nairn – sepertinya tidak mendapatkan dukungan politik yang diharapkan dari negara Paman Sam.

Namun, perlu dicatat bahwa partai berkuasa di AS saat itu adalah Partai Demokrat yang punya garis politik berbeda. Nairn sendiri juga diduga punya garis hubungan dalam konteks pendanaan aktivitasnya dengan banyak politisi Demokrat, salah satunya penyandang dana partai itu, George Soros. Tak heran jika jurnalis itu kerap terlihat “menyerang” Prabowo dengan berbagai pemberitaan dan publikasinya.

Sementara saat ini, partai yang berkuasa adalah Republik, dan semua pengusaha industri macam Freeport McMoran atau Koch Industries punya hubungan yang lebih dekat dengan Prabowo melalui Hashim. Artinya, pidato Hashim di Washington tahun 2013 tentang special privilege yang akan didapatkan AS dari Prabowo boleh jadi akan menemukan momentumnya saat ini.

Jika demikian, akankah Jokowi kalah?

Masih terlalu dini untuk diprediksi. Dalam konteks domestik, AS pun masih bergejolak. Koch brothers juga diberitakan tengah “ribut” dengan Trump dan berpotensi masih menggoyang arah kebijakan luar negeri sang presiden.

Apalagi, bicara tentang hegemoni dan pengaruh sebuah negara terhadap negara lain dalam politik luar negeri, semuanya tergantung pada kebijakan kepala negara – sekalipun dalam konteks AS, hal ini masih bisa diperdebatkan lagi.

Selain itu, konteks Indonesia berbeda dengan Malaysia, di mana Najib terlibat dalam kasus korupsi. Sementara Jokowi terkenal sebagai sosok politisi yang bersih dan sejauh ini tidak tersangkut kasus korupsi apa pun. Dengan demikian, Jokowi punya peluang untuk menangkal intervensi tersebut, asalkan melakukan strategi politik yang tepat.

Bagaimanapun juga Indonesia adalah negara demokrasi, dan kekuasaan ada di tangan rakyat. Dengan tingkat popularitas yang tinggi, hanya kepercayaan rakyatlah yang mampu menggagalkan Jokowi untuk periode berikutnya – kecuali ada hal besar yang terjadi di beberapa waktu ke depan.

Pada akhirnya, Pompeo dan kunjungannya memang punya banyak cerita menarik di belakangnya. Yang jelas, sebagai negara berdaulat, Indonesia harus tetap mewaspadai intervensi asing dalam politik domestik. Karena seperti kata Kennedy di awal tulisan ini, politik domestik hanya akan mengalahkan kita, tetapi politik luar negeri bisa membunuh kita. (S13)

Share On