Panglima TNI meresmikan satuan baru bernama Komando Operasi Khusus (Koopssus). Koopssus ini akan menjadi wadah berkumpulnya pasukan-pasukan khusus TNI untuk kemudian melakukan operasi bersama baik di dalam maupun di luar negeri. Benarkah hanya untuk tujuan itu?
PinterPolitik.com
Koopssus sebenarnya sudah dibentuk pada tahun 2015 dengan nama Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab). Namun, kala itu beberapa pihak mempertanyakan dasar hukum pembentukannya.
Koopsusgab kemudian lahir kembali dengan nama Koopssus setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 42 tahun 2019 tentang susunan organisasi TNI.
Lalu, seperti apa integrasi ataupun interoperabilitas TNI dalam melalui Koopssus ini?
Kebutuhan akan Militer yang Terintegrasi
Interoperabilitas adalah istilah yang berbicara mengenai sejauh mana berbagai individu, dalam konteks ini berbagai satuan pasukan khusus, dapat beroperasi bersama untuk mencapai tujuan yang sama.
Menurut Kennet Gause, ada lima elemen dalam interoperabilitas militer, yaitu doktrin, taktik, aturan, logistik dan K4 (komando, kendali, kominkasi, dan komputer).
Gause juga mengatakan bahwa interoperabilitas memiliki tingkatan.
Semakin tinggi interoperabilitasnya, maka efektivitas pasukan tersebut juga cenderung semakin tinggi. Level 1 merupakan tingkat interoperabilitas terendah dan 5 adalah yang tertinggi.
Jika dibandingkan dengan tulisan Gause, Koopssus ada di level 4. Hal ini terlihat dari dua fungsi utama Koopssus.
Pertama, sebagai struktur komando permanen yang menyediakan pasukan khusus gabungan yang berada langsung dibawah otoritas panglima TNI.
Namun, perlu digaris bawahi pembentukan Koopssus tidak melahirkan pasukan khusus baru. Pasukan Koopssus berasal dari satuan-satuan pasukan khusus yang selama ini sudah ada di tiap-tiap angkatan TNI.
Unsur pasukan khusus TNI AD hadir lewat Komando Pasukan Khusus (Kopassus), TNI AL dengan Detasemen Jalamangkara (Denjaka), dan TNI AU dengan Pasukan Khas (Paskhas).
Pasukan-pasukan ini akan “dipinjam” – istilah resminya di-BKO-kan (Bawah Kendali Operasi) – kepada Koopssus. Pasukan ini nantinya akan dirotasi secara berkala untuk kembali ke angkatannya maisng-masing.
Fungsi kedua yaitu menyelenggarakan operasi-operasi khusus, baik di dalam maupun luar negeri, dengan menggunakan pasukan khusus gabungan tadi.
Agar dapat beroperasi bersama-sama, Hadi mengatakan bahwa nantinya Koopssus juga akan mengatur kesamaan doktrin, sarana dan prasarana pasukan khusus gabungan di bawahnya.
Dewasa ini, interoperabilitas melalui hadirnya komando gabungan sangatlah penting. Tidak ada satu matra pun yang dapat memenangi seluruh pertempuran tanpa bantuan matra yang lain.
Saat meresmikan Koopssus, Hadi mengatakan bahwa bentuk pasukan gabungan penting untuk menghadapi ancaman yang saat ini bisa datang dari darat, laut, maupun udara.
Hal ini sudah dialami sendiri oleh TNI di mana dalam beberapa operasi, pasukan-pasukan khusus yang berbeda angkatan diharuskan menggelar operasi bersama.
Misalnya pada kasus pembajakan kapal MV Sinar Kudus di Somalia tahun 2011, di mana pasukan khusus AD dan AL dilibatkan dalam operasi pembebasannya.
Latihan dan operasi pengamanan juga dilakukan oleh gabungan pasukan khusus dalam rangka Asian Games tahun 2018 lalu.
Keperluan dan dampak positif komando pasukan khusus gabungan juga disadari oleh negara lain. Yang paling populer mungkin adalah Special Operation Command (SOCOM) milik Amerika Serikat (AS).
Koopssus TNI memiliki kemiripan dengan SOCOM yang juga membawahi pasukan khusus gabungan dari seluruh angkatan militer AS dan mengelar operasi khusus gabungan.
Berdasarkan aspek-aspek di atas, pembentukan Koopssus jelas mengarah kepada usaha untuk menciptakan TNI yang lebih terintegrasi, meskipun baru ada di level pasukan khusus.
Perjuangan Politik Sang Panglima?
Sejak pertama kali dilantik pada akhir 2017, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sering menyampaikan pentingnya integrasi dan interoperabilitas antar angkatan di tubuh TNI.
Beberapa kebijakan yang ia laksanakan mencerminkan hal ini.
Dari pemilihan seragam sehari-hari misalnya, meskipun ia berasal dari AU, Hadi lebih memilih menggunakan seragam loreng hijau khas TNI dibanding menggunakan seragam TNI AU.
Menurutnya, penggunaan seragam loreng TNI merupakan wujud integrasi dan keadilannya sebagai “bapak” dari tiga angkatan TNI.
Pada Desember tahun lalu, Hadi juga meresmikan rumah sakit dan satuan TNI terintegrasi di Natuna, Kepulauan Riau.
Satuan terintegrasi di Natuna ini merupakan bentuk interoperabilitas TNI yang juga akan digunakan sebagai pilot project bagi pembangunan satuan-satuan TNI lainnya di wilayah perbatasan.
Selain karena adanya kebutuhan dalam menghadapi ancaman, pembentukan satuan-satuan ini, termasuk Koopssus, bisa jadi untuk mengurangi rivalitas atau ego sektoral antar angkatan dalam tubuh TNI.
Rivalitas ini pernah diutarakan oleh Kepala Staf Presiden, Moeldoko, sewaktu dirinya masih menjabat sebagai Panglima TNI. Menurutnya, interoperabilitas dan kesolidan TNI sebagai satu kesatuan bisa terganggu jika masing-masing angkatan memiliki ego-nya masing-masing.
Hadirnya Koopssus bisa meredam rivalits ini dengan menyamaratakan dan menjadi penengah melalui otoritasnya sebagai komando utama operasi khusus antar angkatan.
Pembentukan Koopssus juga dapat menjadi salah satu solusi terhadap potensi sumber rivalitas lainnya di tubuh TNI, yaitu surplus prajurit.
Munculnya satuan baru sama dengan penambahan pos jabatan baru. Koopssus akan berkekuatan 500 personel yang dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat bintang dua.
"Saya adalah bapak dari tiga angkatan yaitu AD, AL dan AU, untuk itu saya harus bersikap adil terhadap tiga angkatan. Dalam kedinasan sehari-hari saya menggunakan baju loreng TNI sebagai perwujudan integrasi tiga angkatan."
-Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. S.I.P
Panglima TNI ? pic.twitter.com/dBiTGG7rBH
Pembentukan Koopssus juga dapat menambah daftar prestasi Hadi yang akan menguatkan posisinya baik di mata pemerintah maupun publik.
Hadi sudah menjabat sebagai Panglima TNI selama 1 tahun 7 bulan sejak dilantik pada Desember 2017. Meskipun usia jabatannya masih tergolong muda dan Hadi sendiri baru memasuki umur pensiun pada 2021, lama jabatan Panglima TNI tidak bisa diprediksi.
Moeldoko misalnya hanya menjabat selama 1 tahun 9 bulan. Mantan Panglima TNI lainnya, Gatot Nurmantyo diganti sebelum memasuki masa pensiun. Sementara ada juga nama Endriartono Sutarto yang menjabat selama 3 tahun 8 bulan.
Ketidakpastian jabatan semakin bertambah dengan beberapa isu seputar kursi Panglima TNI.
Sebagai bagian dari rekonsiliasi politik yang sedang terjadi, ada isu bahwa Prabowo Subianto, yang pada debat Pilpres beberapa waktu lalu mengklaim pertahanan Indonesia lemah, akan dapat mengusulkan nama calon Panglima TNI.
Selain itu, di internal TNI sendiri sudah ada “rising star” baru, yaitu Jenderal Andika Perkasa yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Memiliki nilai tawar dan pengalaman promosi karir yang setidaknya sama dengan Hadi, beberapa pihak sudah memprediksi bahwa karir Andika akan terus berlanjut hingga kursi Panglima TNI.
Andika juga punya “kedekatan” politik berbekal statusnya sebagai menantu sekutu politik Presiden Jokowi, yakni mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM. Hendropriyono. Ia juga berasal dari TNI AD yang nota bene tentu saja lebih kuat secara politik dibandingkan TNI AU.
Terakhir, pembentukan Koopssus tidak lepas dari kritik.
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) misalnya berpendapat bahwa jika tidak disertai mekanisme akuntabilitas dan pengawasan yang memadai, Koopssus berpotensi menimbulkan permasalahan wewenang dan HAM.
Hal senada juga diutarakan Direktur Community of Ideological Islam Analyst (CIIA) Harist Abu Ulya yang mengatakan perlunya lembaga kontrol independen yang mengawasi Koopssus.
Alokasi personel Koopssus yang 80 persennya bertugas dalam bidang intelijen dan penangkalan juga menuai kritik.
Menurut peneliti Imparsial, Anton Aliabbas, pengintaian terhadap terduga teroris seharusnya menjadi tugas BIN dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
TNI sendiri mengakui bahwa meskipun sudah diresmikan dan siap dikerahkan, saat ini Koopssus masih menunggu Perpres lainnya yang mengatur lebih rinci tugas-tugas seperti apa yang menjadi tanggung jawab Koopssus.
Jika ke depannya Koopssus berjalan sesuai fungsi, keberadannya akan menjadi semakin memberikan gambaran tujuan seorang Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI, yakni meningkatkan integrasi dan interoperabilitas organisasi kebanggaannya.
Boleh jadi jika dalam sisa masa jabatannya ia berhasil mendirikan satuan integrasi TNI lain, Hadi mungkin pantas diberikan gelar sebagai “Bapak Integrasi TNI”. (F51)
Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
