Jatah Menhan Untuk Prabowo?

Jatah Menhan Untuk Prabowo?
Kursi Menhan dan Panglima TNI adalah dua jabatan strategis yang bisa diraih Prabowo (Foto: istimewa)
2 minute read

“Saya kira realistis saja dua atau tiga kursi itu hebat. Dapat dua kursi kabinet, mungkin Wantimpres satu”. – Ray Rangkuti, Penggagas Masyarakat Madani untuk Oposisi Indonesia


PinterPolitik.com

Simpang siur jabatan yang akan diberikan pada Prabowo Subianto jika pada akhirnya mantan Danjen Kopassus itu dan Partai Gerindra yang ia pimpin bergabung ke koalisi Jokowi, masih menjadi perdebatan utama di banyak media.

Bukan apa-apa sih, tapi kalau mau gabung koalisi Jokowi kan nggak enak sama partai-partai yang sudah sedari awal bergabung kayak Golkar, PKB, Nasdem hingga PSI. Apalagi PKB itu sudah minta jatah menteri yang segudang banyaknya, kayak pemerintahan Jokowi mau diisi sama orang PKB semua. Upppsss. Hehehe.

Nah, kabar yang beredar memang menyebut wacana rekonsiliasi sebagai ujung dari cohabitation – pemerintahan bersama Jokowi-Prabowo – yang terus digadang-gadang mulai menemukan titik terang.

Majalah Tempo menyebut bahwa syarat untuk rekonsiliasi yang diajukan oleh kubu Prabowo mencakup pimpinan lembaga tinggi negara, menteri di kabinet dan anggota dewan pertimbangan presiden (Wantimpres).

Bahkan, ada istilah “212” dalam tawaran tersebut, yang merupakan kepanjangan dari 2 posisi menteri, 1 pimpinan MPR dan 2 anggota Wantimpres.

Sementara beberapa pengamat menyebutkan bahwa posisi yang kemungkinan besar cocok dan akan ditawarkan kepada Prabowo adalah kursi Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.

Wah, ngeri juga ya tawarannya. Soalnya, posisi Menhan sama Panglima TNI itu nggak main-main loh. Apalagi, Pak Jokowi mendapatkan kekuatan politiknya karena menempatkan orang-orang kepercayaannya di dua posisi tersebut.

Bahkan menurut Profesor Vedi Hadiz dari Australian National University (ANU), di awal kekuasaanya, Jokowi menggunakan kedekatannya dengan TNI – khususnya Angkatan Darat – untuk memperkuat posisi politiknya di hadapan patron-patron di tingkat nasional.

Artinya, memberikan posisi Menhan dan Panglima TNI ke Prabowo adalah pertaruhan yang sangat besar. Apalagi, dua jabatan tersebut berhubungan dengan institusi militer yang punya kekuasaan terhadap senjata.

Konteks ini membenarkan apa yang disebut oleh Mao Zedong: “Power comes out the barrel of a gun”. Buat yang nggak paham artinya, Google Translate tersedia secara gratis. Hehehe.

Intinya, kekuasaan itu memang keluar dari kendali atas senjata.

Jika dua posisi tersebut diberikan pada Prabowo, bukan tidak mungkin justru kekuasaan Jokowi akan sangat mudah diganggu gugat.

Hmm, pada akhirnya sih mending Prabowo tetap oposisi aja. Kasihan Fahri Hamzah dan Fadli Zon kalau suatu saat harus muji-muji Jokowi. Kan politik Indonesia jadi nggak ramai. (S13)

Facebook Comments

Baca juga :
Rektor Asing, Jurus Politik Jokowi