Tiga bulan berturut-turut neraca perdagangan nasional mengalami defisit, bagaimana efeknya pada perekonomian dan perpolitikan nasional?
PinterPolitik.com
“Cara pandang dibidang ekonomi, seperti biasanya, sangatlah tidak menentu.” ~ Janet Yellen
[dropcap]A[/dropcap]pa jadinya kalau neraca perdagangan yang merupakan kunci dari pertumbuhan perekonomian suatu negara, terus mengalami defisit selama tiga bulan berturut-turut? Pertanyaan inilah yang diajukan saat Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil neraca perdagangan negara per Februari tahun ini.
Tak heran pula bila Kepala BPS, Suhariyanto memberikan peringatan pada Pemerintah dan berharap kondisi ini tidak berlarut hingga bulan Maret, agar pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun ini tidak ikut tertarik ke bawah. Di sisi lain, Suhariyanto yang biasa disapa Kecuk, optimis kalau angka defisit ke depan akan dapat terus mengecil angkanya.
Berdasarkan data BPS, defisitnya neraca perdagangan telah terjadi berturut-turut sejak Desember 2017. Padahal nilai neraca perdagangan tahun lalu, secara keseluruhan mengalami surplus yang nilainya mencapai 11,84 miliar dollar AS. Walau nilai impor naik 15,66 persen dari tahun sebelumnya (year on year/yoy), namun dapat tertutupi dengan nilai ekspor yang juga ikut naik, yaitu sebesar 16,22 persen yoy.
Seperti biasanya, peringatan BPS ini seakan ditanggapi dingin oleh para menteri di Kabinet Kerja Jokowi. Padahal, defisit perdagangan ini akan secara langsung berimbas pada penerimaan negara. Terutama karena selama beberapa tahun dalam Pemerintahannya, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) juga selalu mengalami defisit akibat nilai tukar rupiah yang nyaris stagnan dikisaran 13 ribu per dollar AS.
Defisitnya neraca perdagangan yang bisa berimbas pada turunnya pendapatan negara di kwartal pertama tahun ini, bisa dikatakan sebagai berita buruk kedua dari penurunan nilai tukar rupiah. Tamparan paling keras tentu ditujukan pada para menteri di bidang perekonomian, serta Jokowi sendiri sebagai Kepala Negara.
Walau Pemerintah kerap berkelit perekonomian makro Indonesia membaik, namun dalih itu tidak akan bisa membohongi rakyat yang merasakan dampak langsung dari kenaikan harga-harga barang di pasaran. Di sinyalir, kondisi inilah yang akan menjadi “senjata ampuh” bagi pihak oposisi untuk menjatuhkan sang Petahana.
Sektor Industri Masih “Sakit”
“Memotong defisit anggaran tidak akan pernah menjadi percobaan dalam ekonomi.” ~ George Osborne
Neraca perdagangan menurut Ekonom AS Paul Robin Krugman, merupakan selisih antara ekspor dan impor. Bila nilai ekspor lebih tinggi dibanding impor, maka akan menghasilkan neraca yang positif (surplus). Sebaliknya, apabila nilai ekspor lebih rendah daripada impor, maka neraca menjadi negatif (defisit).
Sehingga nilai ekspor Indonesia yang pada Februari ini mencapai 14,1 miliar dollar AS tidak bisa dibilang menggembirakan, karena nilai impornya lebih tinggi, yaitu 14,21 miliar dollar AS. Dengan begitu, bisa dikatakan, pendapatan negara di bulan Februari mengalami kerugian sekitar 116 juta dollar AS.
Padahal sebenarnya, nilai ekspor tersebut termasuk menggembirakan karena mengalami kenaikan 11,7 persen dari bulan yang sama, Februari 2017, yaitu hanya sekitar 12,61 miliar dollar AS. Hanya saja nilai impor di kala itu, hanya mencapai 11,26 miliar dollar AS, sehingga menghasilkan selisih positif sebesar 1,32 miliar dollar AS.
Kecuk mengakui, ada banyak faktor yang menyebabkan neraca perdagangan mengalami defisit. Salah satu yang membebani, adalah tingginya impor dibidang manufaktur serta Minyak dan Gas (Migas). Namun Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi) malah melihat tingginya angka impor dari industri manufaktur merupakan hal yang positif.
Romi yang juga anggota Komisi XI DPR ini, menganggap peningkatan impor dari industri manufaktur memperlihatkan adanya peningkatan permintaan dari dalam negeri. Namun di sisi lain, Pengamat Ekonomi Faisal Basri menilai kalau defisit ekspor yang terus menerus ini juga akan semakin memperlemah nilai tukar rupiah.
Seperti yang kita ketahui, hingga hari ini, nilai tukar rupiah masih terdepresiasi dan belum juga turun dari kisaran 13 ribu per dollar AS. Banyak pihak yang menilai depresi tersebut disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu pernyataan Gubernur Bank Sentral AS yang menyebabkan reaksi berlebihan pasar modal.
Faktor luar ini, bagi Faisal, bukanlah satu-satunya alasan mengapa rupiah terus melemah. Sikap Pemerintah yang kurang fokus menggarap sektor industri, menurutnya, juga menjadi penyebab utama. Padahal sektor industri merupakan salah satu pendorong perekonomian. Terutama karena terus bergantung pada ekspor bahan baku, sehingga saat ekonomi dunia bergejolak, dalam negeri pun ikut berguncang.
Ketergantungan Indonesia pada perekonomian dunia, juga sangat mencolok dari tingginya nilai impor Migas, meski Indonesia negara penghasil Migas. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal pun setuju, menurutnya impor Migas merupakan penyumbang defisit terbesar.
Kondisi ini, terang Faisal, tak lain akibat adanya pelemahan nilai rupiah serta kenaikan harga Migas dunia yang mencapai 70 dollar AS per barel pada Januari lalu. Akibatnya, defisit Migas yang pada Februari 2016 hanya 10 juta dollar AS meningkat menjadi 870 juta dollar AS pada Februari 2018, atau meningkat 8600 persen!
Ketergantungan dalam negeri pada impor bahan baku untuk manufaktur serta Migas dunia, pada akhirnya menciptakan kondisi perekonomian rapuh seperti yang dikatakan Faisal Basri sebelumnya. Tak bisa dipungkiri, berbagai kebijakan Pemerintah hingga saat ini memang masih belum mampu mengatasi dua kelemahan terbesar tersebut.
Ekonomi Rapuh Senjata Bagi “Musuh”
“Masyarakat tidak akan paham apa arti pendapatan terbesar ekonomi.” ~ Marcus Tullius Cicero
Sektor industri yang lemah, diakui banyak pengamat ekonomi memang masih menjadi pekerjaan rumah sejak dimulai oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di tahun 2000. Sayangnya, menurut Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra, industrialisasi ini tidak dilanjutkan oleh presiden-presiden setelah Pendiri PKB tersebut.
Gede menganggap, industrialisasi di era Jokowi juga tidak berjalan, alias mandeg. Padahal kemandirian dalam industri manufaktur, dapat meningkatkan Petahanan perekonomian ketika perekonomian dunia mengalami pergolakan. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Hendrik Kawilarang Luntungan, seharusnya saat ini Pemerintah mulai mempersiapkan tak hanya infrastruktur fisik semata, tapi juga infrastruktur masyarakat industrialis.
Fokus Jokowi dalam membangun infrastruktur fisik, menurutnya, hanya berdampak masa datang. Akibatnya, perekonomian dalam negeri cenderung bergerak lamban, sebab banyak pihak yang masih menunggu serta menahan uangnya di bank. Ini yang menyebabkan tingkat daya beli masyarakat pun ikut menurun. Bisa dikatakan, sejak 2014 pertumbuhan ekonomi pemerintah bahkan tidak pernah mencapai target.
Sebelumnya, Jokowi sendiri sudah pernah mengeluh tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang seakan mentok dikisaran 5 persen, jauh dari target Pemerintah yang mengharapkan bisa mencapai 7 persen. Pertumbuhan ini, bahkan jauh lebih rendah dengan negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam dan Filipina.
Kenyataan ini diakui sendiri oleh Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, walau di negara G20 Indonesia berada di urutan ketiga tertinggi di bawah Tiongkok dan India, namun di ASEAN, pertumbuhan ekonomi Indonesia kalah jauh. Bahkan International Labor Organisation (ILO) atau organisasi buruh internasional menyatakan kalau perekonomian Indonesia hanya sepertiga dari negara tetangganya, Thailand dan Malaysia.
Kenyataan di dalam negeri yang jauh dari citra mentereng di luar negeri ini, diakui Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, sebagai “senjata ampuh” yang akan mereka gunakan pada kampanye Pemilihan Presiden 2019 nanti. Terutama mengenai bagaimana semakin sulitnya mendapatkan lapangan kerja belakangan ini, akibat Pemerintah terlalu berfokus pada pembangunan infrastruktur.
Pengakuan Wakil Ketua DPR ini tentu bukan hal yang mengejutkan, sejauh ini, ekonomi memang menjadi kelemahan terbesar Pemerintahan Jokowi. Bahkan disinyalir, tingkat kepuasan masyarakat dan elektabilitasnya yang belum mencapai 60 persen ini pun, sangat berkaitan dengan rapuhnya perekonomian dalam negeri. Jadi, apakah Jokowi akan diam saja dan memberikan senjata ampuh bagi pesaingnya kelak? (R24)
