Rupiah Melemah, Jokowi Goyah?

Rupiah Melemah, Jokowi Goyah?
Istimewa
7 minute read

Sejak akhir Februari lalu, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS mengalami pelemahan. Bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia?


PinterPolitik.com

“Saat kebijakan moneter menghancurkan nilai mata uang, kebijakan itu juga akan menghancurkan kelas menengah.” ~ Ron Paul

Sekitar 2016 lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pernah menyatakan kalau permasalahan ekonomi dapat menjadi salah satu penyebab jatuhnya sebuah negara. Oleh karena itu, kestabilan ekonomi harus dijaga betul agar tidak menimbulkan efek sosial yang pada akhirnya juga akan mengganggu keamanan negara.

Jadi ketika nilai rupiah kembali turun terhadap dollar AS pada akhir Februari ini, dan hampir menyentuh Rp 14.000 per dollar AS, tentu ini menjadi “lampu kuning” bagi Pemerintah. Sebagai valuta resmi yang digunakan Indonesia untuk transaksi luar negeri, penurunan nilai rupiah tentu akan berimbas ke berbagai sektor.

Walau Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta para menterinya – terutama yang berkaitan dengan perekonomian untuk berhati-hati, namun ternyata baik Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sangat yakin kalau pelemahan rupiah ini masih dalam tahap aman.

Baik Sri Mulyani maupun Darmin yakin kalau nilai rupiah akan dapat kembali stabil, setelah reaksi pasar saham dunia mereda. Seperti yang telah diketahui, penurunan nilai tukar rupiah ini merupakan imbas dari pernyataan pemimpin bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed) yang baru, Jerome Powell di depan Kongres AS.

Demi mengembalikan suku bunga ke level “normal baru” (new normal), secara umum The Fed memang harus menaikkan suku bunganya. Namun pernyataan Powell yang berniat menaikkan suku bunga hingga empat kali di tahun ini, mendapatkan reaksi yang sangat cepat dari pasar sehingga posisi dollar langsung menguat.

Walau Indonesia bukan satu-satunya negara yang terimbas dengan penguatan dollar tersebut, namun tetap saja efeknya cukup mengganggu di tanah air. Salah satu yang merasakannya tentu di sektor ekspor-impor. Apalagi sejak lonjakan dollar di tahun 2015, nilai tukar rupiah hingga kini tidak banyak beranjak dari kisaran Rp 13.000 per dollar AS.

Sehingga pernyataan Sri Mulyani maupun Darmin yang seolah-olah menganggap angin kenaikan dollar tersebut, menimbulkan pertanyaan. Benarkah kondisi perekonomian Indonesia benar-benar aman? Terutama baik 2018 maupun 2019 merupakan batas jatuh tempo pembayaran bunga utang luar negeri. Apa mungkin pernyataan kedua menteri ini hanya sekedar menenangkan masyarakat semata?

Efek Pelemahan Rupiah

“Pemerintah bukanlah penggerak pertumbuhan ekonomi, namun masyarakat yang bekerja lah pelakunya.” ~ Phil Gramm

Dari sisi perekonomian makro nasional, pernyatan kedua menteri yang bertanggung jawab dengan perekonomian ini memang benar adanya. Banyak pihak yang juga setuju kalau depresiasi rupiah ini akan mampu ditangani pemerintah, sebab penyebabnya berasal dari faktor eksternal.

Sebagai negara yang menggunakan nilai mata uang internasional dengan dollar AS, mau tak mau, Indonesia memang harus menghadapi risiko fluktuasi yang terjadi. Meski begitu, baik Pemerintah maupun Bank Indonesia (BI) telah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan ini dengan melakukan berbagai langkah, salah satunya intervensi.

Baca juga :  AHY dan Tiga Jalan Demokrat

Menurut Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM A. Tony Prasetiantono dalam tulisannya di Harian Kompas,  saat ini cadangan devisa (cadev) tanah air berada dalam level nyaman. Dengan jumlah cadev mencapai 132 miliar dollar AS atau sepertiga dari jumlah utang luar negeri saat ini, posisi ini ia nyatakan tergolong aman.

Gubernur BI Agus Martowardojo sendiri mengaku telah melakukan intervensi sejak akhir Februari, namun hingga kini rupiah masih saja bertengger dikisaran Rp 13.700 hingga Rp 13.800, walau sempat turun sedikit ke Rp 13.600-an. Walau tak menyebut jumlah pasti, namun Agus mengatakan kalau cadev yang tersedia saat ini telah menyusut menjadi 128,06 miliar dollar AS.

Berkurangnya cadev negara sekitar 3,92 miliar dollar AS ini, menurut Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter BI Dody Budi Waluyo, memang menjadikan cadev negara tidak lagi tertinggi sepanjang sejarah seperti sebelumnya. Namun ia yakin, jumlahnya akan kembali naik karena ada valas yang diterima BI.

Selain mengancam penyusutan cadev, depresiasi rupiah yang terlalu lama akan mampu membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018, mengingat penghitungannya dilakukan dengan mematok rupiah dikisaran 13.400 per dollar AS. Kecemasan ini juga dinyatakan oleh anggota Komisi XI DPR Willgo Zainar.

Selain ancaman anggaran belanja yang semakin tinggi, tahun ini pun Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar bunga utang luar negeri. Sehingga bila rupiah masih belum stabil, maka defisit APBN pun bisa dipastikan akan semakin tinggi. Bila itu terjadi, maka bisa jadi ada beberapa alokasi biaya yang harus dikurangi.

Namun kecemasan Willgo ini dapat dipatahkan oleh Direktur Penyusunan APBN Kementerian Keuangan, Kunta Nugraha. Menurutnya, pelemahan rupiah justru berdampak positif pada APBN. Sebab ketika rupiah melemah, penerimaan sumber daya alam (SDA) meningkat.

Tingginya dollar AS memang juga akan mendongkrak pendapatan negara dari SDA non Migas, karena menggunakan nominasi dollar AS. Peningkatan ini, juga diamini oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani yang mengatakan beberapa perusahaan berbasis ekspor seperti tambang dan kelapa sawit justru sumringah dengan kenaikan nilai dollar tersebut.

Benarkah banyak eksportir yang senang dengan kenaikan nilai dollar AS ini? Lalu mengapa masyarakat begitu resah dengan kondisi ini?

Lampu Kuning Bagi Jokowi

“Manufaktur masih menjadi efek domino terbesar dalam hal peningkatan lapangan kerja, dibanding sektor ekonomi lainnya.” ~ William Clay Ford, Jr.

Baca juga :  Mahfud MD Cawapres Ideal

Depresiasi rupiah pada 2015 yang nyaris menyentuh nilai Rp 14.000 per dollar AS, secara mikro sebenarnya sangat memberatkan masyarakat. Terutama masyarakat kelas menengah bawah yang paling merasakannya, ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan jumlah pengangguran mencapai 7,04 persen per Agustus 2017.

Bisa diartikan kalau jumlah pengangguran di tanah air, bertambah 10 ribu orang atau 0,14 persen selama setahun, yaitu sejak Agustus 2016. Pertambahan jumlah pengangguran ini, tentu saja imbas dari maraknya sejumlah perusahaan yang terpaksa gulung tikar akibat tak mampu membeli bahan baku yang harus diimpor dari negara lain.

Kondisi ini, juga diakui oleh Wakil Ketua Kadin Bidang Perdagangan Benny Soetrisno. Walau pada dasarnya pelaku ekspor mendapatkan keuntungan jika rupiah melemah, namun tidak begitu dengan para pengusaha disektor impor. Pelemahan rupiah ini, membuat ongkos produksi sebagian importir meningkat. Bahkan, beberapa perusahaan yang memiliki utang luar negeri pun ikut tertekan.

Di sisi lain, BPS juga memperlihatkan kalau neraca perdagangan Indonesia di sektor non Migas pada Desember 2017 mengalami defisit 270 juta dollar AS. Bahkan Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan, ‎nilai ekspor Indonesia pada Desember 2017 tercatat sebesar 14,79 miliar dollar AS atau turun 3,45 persen dibanding realisasi November 2017.

Berdasarkan fakta tersebut, maka apa yang dikatakan Kunta kalau nilai ekspor akan membantu menutupi defisit APBN, belum tentu dapat terjadi. Terutama karena negara juga terbebani dengan tingginya nilai impor batu bara untuk listrik. Padahal, sulit bagi pemerintah untuk menaikkan harga tarif listrik dalam negeri.

Tingginya ongkos impor juga, secara langsung akan berdampak pada harga-harga barang di pasaran, mengingat kebutuhan dalam negeri masih banyak yang bergantung pada impor. Ada kemungkinan kelesuan daya beli masyarakat akan bertambah loyo, bila rupiah masih terus terdepresiasi. Apakah efek domino di sektor mikro ini juga sudah masuk dalam kadar “aman” Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan? Entahlah.

Sikap menganggap angin depresiasi rupiah oleh kedua menteri ini, secara tidak langsung juga akan mampu mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keseriusan Pemerintah terkait kesejahteraan rakyatnya. Ini terlihat dari survei terbaru Median yang memperlihatkan elektabilitas Jokowiterus menurun dari bulan ke bulan.

Hasil survei memperlihatkan, kalau penurunan elektabilitas Jokowi sebagian besar karena menganggap mantan Walikota Solo tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi. Dalam beberapa bulan saja, yaitu dari Oktober 2017 hingga Februari tahun ini, Jokowi terpaksa kehilangan 1,2 persen pemilihnya. Jadi apakah Jokowi akan terus membiarkan perekonomian membuatnya goyah hanya karena sikap acuh menterinya? (R24)

Share On

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here