Sebagai institusi negara, TNI tentunya mengikuti dan mendukung rencana pemerintah dan presiden sebagai panglima tertinggi untuk memindahkan ibu kota. Namun, bukan berarti pemindahan ibu kota ini tidak memiliki dampak negatif bagi TNI dan pertahanan Indonesia secara keseluruhan.
PinterPolitik.com
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa TNI akan menghitung potensi ancaman di lokasi baru ibu kota. Hal ini memang penting untuk dilakukan karena rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan memiliki dampak besar bagi sektor pertahanan Indonesia.
Modernisasi TNI dapat terhambat karena anggaran harus digunakan untuk merelokasi dan membentuk berbagai satuan serta infrastruktur pertahanan baru.
Selain itu potensi ancaman, yang berasal dari luar, juga meningkat karena ibu kota semakin dekat dengan wilayah-wilayah yang selama ini menjadi sumber konflik di kawasan Asia-Pasifik. Benarkah demikian?
Ibu Kota Jadi Tidak Aman?
Dalam bukunya yang berjudul On War, Carl Von Clausewitz melihat ibu kota negara sebagai center of gravity alias pusat gravitasi suatu negara karena biasanya pusat pemerintahan, politik, ataupun perekonomian suatu negara ada di ibu kotanya.
Pentingnya nilai militer suatu ibu kota juga diungkapkan oleh Stephen L. Quackenbush, professor dari University of Missouri.
Menurutnya, dampak hancur atau jatuhnya ibu kota ke tangan musuh tidak hanya dalam bentuk kerugian finansial atau infrastruktur. Jatuhnya ibu kota juga memiliki dampak psikologis, yaitu merusak semangat juang masyarakat untuk melanjutkan peperangan.
Oleh sebab itu, jatuhnya ibu kota biasanya menandakan berakhirnya perang, atau setidaknya bukti kemenangan bagi pihak yang menyerang. Karena semua keuntungan dan kerugian di atas, ibu kota sering kali menjadi target utama untuk dikalahkan.
Lalu bagaimana dengan konteks pemindahan ibu kota Indonesia?
Pemindahan ibu kota menghilangkan keuntungan militer yang selama ini ada di Jakarta, yaitu strategic depth atau kedalaman strategis.
Strategic depth adalah konsep pertahanan yang melihat jarak pusat gravitasi suatu negara – dalam hal ini ibu kota – dari garis pertempuran. Karena dalam konteks ini ancaman pertahanannya berasal dari luar, strategic depth adalah seberapa jauh jarak ibu kota dari perbatasan.
Konsep ini cukup sederhana. Semakin dekat ibu kota dengan sumber datangnya musuh (perbatasan), semakin besar pula ancaman bagi ibu kota.
Hal inilah yang selama ini dinikmati Indonesia dengan posisi ibu kota yang ada di Jakarta. Posisi Jakarta yang berada di tengah dan ujung selatan Indonesia memberikannya strategic depth yang dalam dan menjadikannya cenderung aman dari ancaman luar.
Jika serangan datang dari arah utara misalnya, masih ada pasukan-pasukan TNI di Kepulauan Riau, Kalimantan, dan Sulawesi yang bisa mencegat ancaman tersebut. Jika datang dari Timur, masih ada Papua. Jika ancaman datang dari Barat, masih ada Pulau Sumatera.
Sementara wilayah selatan Jakarta cukup aman karena berbatasan dengan Samudera Hindia. Kalaupun serangan datang dari wilayah Australia misalnya, lagi-lagi masih ada Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara.
Dengan demikian, dipindahkannya ibu kota ke Kalimantan akan menghilangkan keuntungan militer dalam hal strategic depth tersebut.
Posisi ibu kota menjadi semakin dekat ke perbatasan dan trouble spot alias wilayah bermasalah yang selama ini menjadi sumber konflik di kawasan. Wilayah ini adalah Laut Sulawesi dan Laut Tiongkok Selatan (LTS).
Sejak tahun 1960-an, Laut Sulawesi telah menjadi sumber konflik di kawasan, khususnya bagi Indonesia, Malaysia dan Filipina. Konflik yang terus terjadi ataupun bersumber di laut ini bahkan membuatnya dikenal sebagai Terrorist Transit Triangle (3T).
Kelompok teroris utama di Indonesia seperti Jamaah Islamiah (JI) dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) juga menjadikan wilayah ini – tepatnya Filipina Selatan – sebagai kamp pelatihan dan sumber penyelundupan senjata ilegal.
Peran sentral dan ancaman yang ada di kawasan 3T ini bahkan mendorong Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk membentuk pasukan gabungan yang rencananya akan diterjunkan ke Filipina Selatan.
Tidak hanya itu, potensi konflik di LTS terjadi karena adanya sengketa wilayah antar negara-negara ASEAN dan Asia Timur khususnya Tiongkok serta mejadi lokasi persaingan antar negara ‘superpower’ yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat (AS).
Agresifitas klaim teritorial Tiongkok di LTS dibuktikan dengan Tiongkok yang mendirikan pangkalan militer di Kepulauan Spratly dan menempatkan peluru kendali dan pesawat tempur yang dapat menjangkau hampir seluruh Pulau Kalimantan, bahkan hingga Sulawesi Utara.
Oleh karena itu, berpindahnya ibu kota ke Kalimantan menjadikan ibu kota Indonesia masuk ke dalam jangkauan rudal dan pesawat Tiongkok.
Learn about the power projection capabilities of China’s outposts in the South China Sea and chart their radar, SAM, anti-ship missile, fighter, and bomber ranges with AMTI’s newly updated map: https://t.co/0mjDWAVV9S pic.twitter.com/9yvHdooKjo
Hilangnya strategic depth yang paling terasa adalah di darat.
Jika ibu kota benar pindah ke Kalimantan, untuk pertama kalinya ibu kota Indonesia menghadapi potensi serangan dari darat karena Pulau Kalimantan juga ditempati oleh Malaysia dan Brunei.
Butuh Anggaran Sangat Besar
Sebenarnya untuk mendukung pemindahan ibu kota dan menghadapi potensi ancaman yang ada, TNI sudah membuat rencana kontijensi.
Dalam kajian yang dibuat oleh Mabes TNI untuk merespon pindahnya ibu kota, TNI akan merelokasi dan membentuk satuan-satuan baru di Kalimantan.
Relokasi perlu dilakukan karena memang selama ini kekuatan TNI terpusat di Pulau Jawa. Selain itu, relokasi dan pembangunan satuan baru di Kalimantan juga dilakukan karena TNI memiliki kesatuan-kesatuan yang harus melekat dengan ibu kota.
Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko yang mengatakan bahwa pemindahan militer dari Jawa ke Kalimantan untuk pertahanan ibu kota baru membutuhkan biaya besar.
Adapun contoh satuan yang ikut pindah ke Kalimantan adalah Mabes TNI dan Mabes tiap angkatan, armada laut, skuadron udara, beserta ribuan prajuritnya.
Layaknya Jakarta yang saat ini dijaga secara khusus oleh Kodam Jaya, TNI AD juga akan membentuk Kodam baru di Kalimantan yang khusus bertanggung jawab melindungi ibu kota baru.
Pembentukan satuan baru ini memang diperlukan.
TNI tidak bisa begitu saja ‘melepas’ Jakarta ataupun Jawa karena walaupun ibu kota pindah ke pulau lain, Jakarta dan Jawa tetap menjadi pusat perekonomian Indonesia yang harus dilindungi.
Kondisi ini mungkin akan memecah fokus TNI yang kini harus melindungi pusat ekonomi dan pusat pemerintahan di lokasi yang berbeda.
Jika ditotal, relokasi dan pembentukan satuan baru ini akan memakan biaya setidaknya Rp 134 triliun. Angka terbesar datang dari AU karena harus membangun pangkalan udara baru dan skuadron udara baru.
Angka di atas melebihi anggaran pertahanan Indonesia yang untuk tahun 2020 mencapai Rp 127,4 triliun.
Perlu diingat bahwa saat ini anggaran pertahanan Indonesia masih jauh dari kata ideal. Selain itu, saat ini TNI terus berusaha memodernisasi alutsistanya dan ini memerlukan dana yang besar.
Alhasil, pemindahan ibu kota berpotensi menggangu modernisasi TNI karena sebagian waktu dan anggaran pertahanan harus terpakai untuk merelokasi dan mendirikan satuan-satuan baru.
Melihat dampak pemindahan ibu kota terhadap meningkatnya ancaman dan anggaran yang besar, bisa jadi secara pertahanan pemindahan ibu kota merugikan dari sektor keamanan nasional. (F51)
Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
