Validitas Survei Politik

Survei Pilkada (Ilustrasi: Y14)
9 minute read

Perbedaan hasil-hasil survei yang dikeluarakan oleh lembaga-lembaga riset dan kajian bukan terjadi kali ini saja. Kita tentu masih ingat kejadian pada Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun 2014 lalu.


pinterpolitik.com

Hari ini, Litbang Kompas mengeluarkan hasil survei Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Hasilnya adalah pasangan nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama/Ahok dan Djarot Saiful Hidayat unggul atas dua pasangan calon yang lain. Hasil ini menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dibandingkan dengan survei pertama yang dilakukan Litbang Kompas pada Desember 2016 lalu yang menempatkan pasangan nomor satu, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni sebagai pasangan yang elektabilitasnya paling unggul.

Sementara itu, dalam hasil survei yang sama, ada peningkatan persentasi elektabilitas yang signifikan bagi pasangan nomor urut tiga, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Pasangan ini mengalami kenaikan tingkat elektabilitas mencapai hampir 10 % jika dibandingkan dengan survei pertama pada Desember lalu. Agaknya, ada perubahan selama debat dan kampanye politik yang terjadi satu bulan terakhir ini.

Hasil Survei yang Berbeda-beda, Percaya yang Mana?


Hal yang menarik adalah terdapat beberapa lembaga survei lain yang juga mengeluarkan hasil survei mereka dan hasilnya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Charta Politika misalnya, menempatkan Ahok/Djarot sebagai pasangan dengan tingkat elktabilitas paling tinggi, diikuti oleh Anies/Sandi dan Agus/Sylvi.

Lain lembaga survei, lain pula hasilnya. Lembaga Poltracking Indonesia mengeluarkan hasil survei yang menunjukkan bahwa Anies/Sandi unggul jika dibandingkan dengan dua pasangan yang lain. Elektabilitas Agus-Sylvi mencapai 25,75%, Ahok-Djarot 30,13%, dan Anies-Sandi 31,5%. Sementara itu, sebanyak 12,62% responden tidak menjawab.

Lain lagi dengan survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Konsultan Politik Indonesia (LKPI) yang menyebutkan bahwa pasangan Agus/Sylvi mengungguli dua pasangan lain. Elektabilitas Agus/Sylvi ada di kisaran 26,8 persen, Anies/Sandi di kisaran 26,2 persen, sedangkan elektabilitas Ahok/Djarot berada pada angka 25,8 persen. Ada 21,2 persen dari responden yang dimintai keterangan belum menentukan pilihan.

Validitas Survei Politik

Perbedaan-perbedaan tersebut tentunya menimbulkan tanda tanya: sebenarnya mana hasil survei yang benar? Sebagai masyarakat awam, mana yang harus kita percayai? Persoalan kemudian muncul ketika hasil survei tersebut dijadikan bahan untuk saling mengklaim dukungan oleh pasangan-pasangan calon yang bersaing dalam Pilkada.

Hasil survei-survei tersebut – walaupun dengan perbedaan persentasi yang sangat tipis – kemudian menghiasi lembaran depan koran-koran pagi dan menjadi tajuk di semua TV-TV berita. Walaupun dengan keunggulan yang sangat tipis, keunggulan tetaplah keunggulan, dan jika dikemas sedemikian rupa akan menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat sendiri.

Kembali lagi, siapa yang harus kita percayai? Mungkin harus dilihat track record atau rekam jejak lembaga-lembaga survei tersebut. Ada lembaga survei yang menjadi konsultan politik pasangan calon tertentu. Dengan demikian, hasil survei yang dikeluarkan dan dipublikasikan tentunya akan memiliki bias bagi kliennya tersebut. Pada saat itulah orang akan dengan gamblangnya mempertanyakan kredibilitas lembaga-lembaga survei tersebut. Lalu, apa benar hasil survei lembaga-lembaga survei mencerminkan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat?

Baca juga :
Kerja Senyap Tiongkok Tata Dunia?

Survei Berbeda bukanlah Kejadian Pertama

Perbedaan hasil-hasil survei yang dikeluarakan oleh lembaga-lembaga riset dan kajian bukan terjadi kali ini saja. Kita tentu masih ingat kejadian pada Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun 2014 lalu. Sebelum Pilpres, lembaga-lembaga survei mengeluarkan hasil surveinya masing-masing. Tidak jarang lembaga-lembaga survei tersebut mengeluarkan hasil survei yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Puncaknya adalah pada saat hitung cepat atau quick count di hari Pilpres berlangsung, masyarakat menyaksikan ada pemberitaan dari media-media massa yang memberikan hasil yang berbeda satu dengan yang lain. Akibatnya cukup fatal, untuk beberapa saat masyarakat Indonesia terpecah ke dalam dua kubu.

Fenomena paling baru mungkin terjadi di Amerika Serikat (AS) pada pemilihan presiden tahun 2016 lalu. Kita tentu ingat bahwa sebelum Pilpres AS berlangsung, sebagian besar jajak pendapat, survei dan polling menempatkan Hilary Clinton sebagai calon yang paling berpeluang besar memenangkan kontestasi politik di negara tersebut.

Hasil survei fivethirtyeight.com tentang peluang menang Clinton dan Trump

Sebuah fenomena pun terjadi ketika fivethirtyeight.com lewat Nate Silver’s poll – diambil dari nama pendiri fivethirtyeight.com – mengeluarkan hasil polling yang berbeda dan menunjukkan ada penurunan tingkat elektabilitas Hilary Clinton yang mencapai 20 % beberapa saat menjelang pilpres digelar. Bahkan beberapa waktu sebelumnya, Nate Silver’s poll juga menempatkan Donald Trump sebagai calon yang berpeluang besar memenangkan pilpres AS.

Survei Nate Silver (fivethirtyeight.com) pada Juli 2016

Ketika Pilpres berlangsung, Donald Trump ternyata memenangkan kontestasi pemilu ini. Apa yang diindikasikan dalam Nate Silver’s poll akhirnya menjadi kenyataan. Memang, hal ini juga dipengaruhi oleh sistem electoral votes dalam sistem pemilu yang terjadi di Amerika Serikat. Namun, hasil poll yang berbeda ini bisa jadi mengindikasikan bahwa lembaga survei bisa saja memainkan opini publik dalam suatu kontestasi politik tertentu.

Hakikat Survei

Bagi calon pemimpin yang bersaing dalam pemilu atau pilkada misalnya, adalah sangat penting untuk mengetahui seberapa besar peluangnya untuk memenangkan kontestasi politik tersebut. Survei atau polling merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mendapatkan gambaran tingkat keterpilihan seorang calon pemimpin di suatu daerah tertentu.

Tidak ada catatan jelas kapan survei atau poll dilakukan pertama kali, khususnya dalam peradaban demokrasi modern. Catatan tertua tentang survei menjelang pemilu adalah yang terjadi di tahun 1824 yang dilakukan oleh The Aru Pennsylvanian di Amerika Serikat. Survei tersebut menyebutkan Andrew Jackson akan memenangkan pilpres melawan John Quincy Adams pada tahun tersebut. Dan saat itu hasil survei sesuai dengan hasil pemilu. Lalu, pada tahun 1916, survei yang lebih menyeluruh dilakukan oleh The Literary Digest, sebuah majalah mingguan di Amerika Serikat.

Sejak tahun tersebut, survei atau poll menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kontestasi politik di negara demokrasi. Saat ini, survei telah berkembang semakin canggih dan modern seturut perkembangan teknologi dan informasi.

Baca juga :
Jokowi Tidak Serius Lawan Rokok?

Lalu, apa tujuan survei atau poll dilakukan? Yang jelas, survei dilakukan untuk menggambarkan situasi opini masyarakat terhadap calon-calon yang bersaing, peluang untuk meraih kemenangan, serta sebagai strategi bagi calon-calon untuk meningkatkan usaha politik dan kampanye demi mendongkrak perolehan suara. Namun, survei juga seringkali digunakan sebagai alat untuk membentuk opini publik. Tidak jarang pula, survei digunakan untuk menarik orang untuk memilih pasangan yang unggul dalam survei tersebut. Pada titik ini, terjadilah apa yang disebut sebagai Bandwagon Effect.

Bandwagon Effect

Bandwagon effect merupakan efek yang terjadi ketika seseorang melihat popularitas hal tertentu sebagai hal yang harus diikutinya. Bahasa anak muda sekarang: ikut trend. Walaupun demikian, bandwagon effect merupakan fenomena psikologis yang jauh lebih kompleks dari sekedar fenomena ikut trend. Fenomena bandwagon effect ditandai dengan adanya kecenderungan seseorang misalnya untuk mengikuti apa yang orang lain pakai karena jumlah orang yang menggunakan hal tersebut semakin banyak.

Contohnya, jika ada klub sepakbola yang mempunyai follower di twitter dan facebook dalam jumlah yang sangat banyak, ada kecenderungan seseorang untuk menjadi fans klub tersebut, lalu membeli segala jenis merchandise yang berhubungan dengan klub tersebut.

Bandwagon sendiri adalah kata dari bahasa Inggris yang berarti kereta atau kendaraan yang mengangkut pemusik atau band. Terminologi ini pertama kali populer dalam politik ketika seorang mantan anggota sirkus bernama Den Rice terjun ke dalam dunia politik pada tahun 1848. Ia kerap menggunakan terminologi ini untuk mengajak orang mendukung dirinya.

Dalam kaitan dengan survei politik, seringkali hasil survei mempengaruhi psikologi pemilih yang akan memberikan suaranya pada saat pemilu. Dengan demikian, menjadi jelas lah tujuan banyak politisi yang membayar konsultan politik, kemudian melakukan survei dan mempublikasikan hasilnya. Tujuannya adalah tentu saja untuk mengejar bandwagon effect ini.

Harapannya, dengan mengunggulkan satu pasangan tertentu, masyarakat akan mendapat gambaran bahwa orang tersebutlah yang menjadi pilihan mayoritas dan bisa ikut didukung. Bandwagon effect ini berdampak cukup signifikan khususnya jika masyarakat mudah berubah pilihan politiknya seturut pilihan banyak orang, yang mana menurut mereka pilihan lebih banyak orang adalah yang terbaik.

Namun demikian, dalam masyarakat sudah semakin melek dan sadar politik, bandwagon effect yang ingin dikejar bisa menyebabkan ekibat yang sebaliknya. Bisa jadi kandidat yang persentasi elektabilitasnya ditekan akan semakin keras berusaha untuk menaikan kembali elektabilitasnya. Selain itu, dalam masyarakat yang sadar politik, hal ini juga akan sulit dilakukan karena orang akan lebih memperhatikan program kerja para kandidat tersebut.

Survei Mana yang Harus dipercaya?

Pertanyaan tentang survei mana yang harus dipercaya mungkin merupakan pertanyaan yang sulit dinilai jawabannya khususnya bagi orang awam. Pada dasarnya survei adalah perhitungan statistik. Survei juga adalah bagian dari penelitian sosial untuk memperkirakan nilai atau angka dari keseluruhan populasi melalui penelitian pada kelompok yang lebih kecil. Hal yang harus menjadi catatan adalah bahwa setiap survei memiliki metode dan margin of errors atau persentasi ketidaktepatan hasil.

https://youtu.be/-ftnOWXZvS4

Dengan demikian, cara kita menilai sebuah survei itu benar atau tidak adalah dengan melihat sampling atau tahapan pengambilan sampel, proses, metode pengumpulan datanya dan berapa persen margin of errors. Dengan melihat semua hal tersebut, kita bisa menilai mana lembaga survei yang hasilnya bisa dipercaya atau tidak dan mana yang hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, kita juga harus melihat rekam jejak survei atau penelitian yang pernah dilakukan oleh lembaga-lembaga bersangkutan, apakah survei dan penelitiannya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau tidak.

Baca juga :
Jokowi dan Ancaman Kehancuran BUMN

Bagi masyarakat awam, mungkin sulit untuk memahami semua hal tersebut karena beberapa lembaga survei seringkali hanya mempublikasikan hasilnya saja tanpa menjelaskan proses yang dijalani. Oleh karena itu, masyarakat tetap harus jeli membaca hasil-hasil survei, melihat lembaga yang mempublikasikannya, serta lembaga yang melakukan survei tersebut.

Pilkada Survei: Menang Sebelum Bertarung

Johann W. Von Goethe (1749-1832) seorang penulis dan negarawan Jerman, pernah menulis: “Was diese Wissenschaft betrifft, Es ist so schwer, den falschen Weg zu meiden”. “Dalam ilmu tertentu, sangat sulit untuk menghindari pemahaman yang salah”, demikianlah kalau penggalan tulisan tersebut diterjemahkan.

Kutipan tersebut ditulis Gothe dalam karya masterpiece-nya yang berjudul: “Faust – Der Tragödie Erster Teil” atau “Tragedi Faust Bagian Pertama”. Apa yang ditulisnya ini menggambarkan bahwa dalam ilmu pengetahuan sekalipun – yang membawa kebenaran di dalamnya – akan sangat sulit untuk menghindari kesalahpahaman. Pada satu titik, ilmu pengetahuan masih akan menyebabkan kesalahpahaman.

Hal demikian pun terjadi pada survei dan penelitian sosial yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Akan sangat sulit untuk menghindari bias pemahaman atas hasil-hasil survei tersebut. Survei – dalam konteks apa pun – akan mudah berhubungan dengan pembentukan opini publik – tidak jarang juga membentuk opini kontestan yang bersaing. Mungkin saja kontestan menjadi pesimistis dengan peluang menangnya karena hasil survei. Akibatnya, pilkada akan menjadi sekedar pilkada survei: menang dan kalahnya ditentukan oleh survei.

Namun demikian, sebagai produk ilmu pengetahuan, survei harus bisa menghindari peluang kesalahpahaman tersebut. Hanya saja, berbicara tentang ilmu pengetahuan murni akan sangat sulit jika berhadapan dengan muatan kepentingan lain di dalamnya. Ibaratnya seperti Galileo Galilei (1564-1642) yang ditangkap dan dipenjara karena karya-karya pengetahuannya dianggap mengancam Gereja Kristen saat itu. Seperti Galileo, kredibilitas ilmu pengetahuan hanya bisa dijaga jika berani dipertahankan dan tidak dicemari kepentingan-kepentingan.

Memang, menilai survei mana yang kredibel adalah hal yang gampang-gampang sulit. Tetapi, sebagai bagian dari masyarakat yang sadar politik, kita harus paham tentang keberadaan survei – baik yang benar-benar survei maupun yang sekedar pesanan. Harapannya survei tidak memecah belah masyarakat dan tetap menampilkan wajah politik yang bersahabat. Orang bilang politik itu penuh kepalsuan. “Namun, selama kita tetap menjunjung nilai-nilai hidup dan ilmu pengetahuan, maka kebenaran akan menjadi milik orang-orang yang berteguh hati.” (S13)