Untuk Menghindari Hubungan Buruk, Tiongkok Ajak Komunikasi AS

    3 minute read

    Trump memang sering mengkritik Tiongkok dalam masa kampanye-nya, bahkan ia pernah menyebut akan menaikkan biaya impor barang Tiongkok hingga 45%.


    pinterpolitik.com  Jumat, 27 Januari 2017.

    JAKARTA – Amerika Serikat akhirnya mempunyai Presiden baru yang menggantikan Presiden Barrack Obama, Seorang pebisnis kontroversial yang selalu diragukan kemampuannya untuk memimpin AS tersebut adalah Donald Trump, yang dilantik pada hari Jumat (20/1) lalu.

    Belum lama ini Trump kembali membuat Tiongkok marah, Trump mencetuskan bahwa pemerintah AS tidak perlu harus berpegang pada kebijakan lamanya, bahwa Taiwan merupakan bagian dari “One China Policy”.  Hal ini jelas memicu kemarahan Tiongkok yang sebelumnya sudah dibuat kesal dengan percakapan telepon Trump dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen.

    Prinsip “One China Policy” itu sendiri adalah prinsip dimana Taiwan tidak boleh berdiri sendiri sebagai negara dan harus dibawah kekuasaan dari Republik Tiongkok. Isu Taiwan sangat sensitif bagi Tiongkok, yang menganggap Taiwan sebagai provinsi yang membangkang. Pemerintah Tiongkok sangat curiga pada Tsai dan partai berkuasanya, Democratic Progressive Party. Tiongkok meyakini bahwa mereka ingin mendorong kemerdekaan resmi Taiwan, suatu hal yang sangat ditentang Beijing.

    Namun belum lama ini, Tiongkok seakan melupakan pernyataan dari Donald Trump dan menyatakan kesediaan untuk berdialog dengan pemerintah baru AS untuk mempromosikan hubungan bilateral. Melalui pernyataan dari Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, ia mengatakan pemerintah Tiongkok ingin berdialog dengan pemerintahan baru AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, untuk menyelesaikan masalah kedua negara.

    Trump memang sering mengkritik Tiongkok dalam masa kampanye-nya, bahkan ia pernah menyebut akan menaikkan biaya impor barang Tiongkok hingga 45%.

    Namun, Khawatir dengan hubungan bilateral yang dapat terganggu, Xi Jinping akhirnya memutuskan menghubungi Trump untuk membicarakan masa depan dari Tiongkok – AS.

    Baca juga :
    Budi Gunawan Gantikan Luhut?

    “Faktanya membuktikan bahwa kerjasama merupakan pilihan paling tepat untuk Tiongkok dengan AS,” ujar Xi Jinping.

    Namun untuk mencapai kerjasama tersebut, Tiongkok pun memberikan syarat bahwa AS harus mengakui kedaulatan “One China Policy”. Niat baik Presiden Xi Jinping tersebut ternyata direspon positif oleh Presiden Trump. Trump disinyalir menyetujui bekerja sama dengan Tiongkok. Bahkan, Trump menyatakan percaya hubungan AS – Tiongkok akan mencapai pengembangan yang lebih hebat.

    Jika Trump benar-benar menyetujui ajakan kerja sama tersebut, maka bisa dipastikan akan terjadi pergeseran peta politik di kawasan Asia Pasifik. Keputusan tersebut tentu saja akan mendatangkan kekecewaan, terutama dari Taiwan yang sudah sejak lama berhubungan baik dengan AS. Dengan mengakui “One China Policy”, secara tidak langsung Trump tidak mengakui kedaulatan Taiwan sebagai sebuah negara. Hal ini tentu akan memiliki dampak yang meluas, terutama dari sisi ekonomi, sebab Taiwan adalah salah satu mitra dagang AS.

    Selain itu, pergeseran tersebut akan berdampak pada situasi politik di Laut China Selatan. AS di era Obama menentang kebijakan ekspansif Tiongkok di Laut China Selatan, misalnya soal sengketa pulau-pulau di Laut China Selatan dengan Negara-negara asia tenggara, seperti Filipina, Vietnam dan Malaysia.(berbagai sumber/A15)

    Facebook Comments