Uji Kesaktian Kartu Sakti Jokowi

Jokowi dan Kartu Sakti
Jokowi sedang melakukan sosialisasi kartu sakti. (Foto: Istimewa)
6 minute read

Jokowi meluncurkan kartu sakti di tahun 2014, kembali berlaga di 2019, Jokowi kembali datang dengan gagasan tambahan kartu saktinya. Kritik datang, bagi rivalnya Sandiaga Uno hal tersebut tidak efisien, Sandi mengusulkan e-KTP sebagai single identification number untuk seluruh kehidupan masyarakat. 


Pinterpolitik.com

Di tahun 2014, Presiden Joko Widodo menawarkan satu gagasan soal kartu sakti. Kartu tersebut diagendakan untuk memberikan akses masyarakat pada pendidikan, sosial dan kesehatan. Terbitlah Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ketiga kartu tersebut dinamai sebagai kartu sakti, program prioritas nawa cita Presiden Joko Widodo.

Di 2019, Jokowi hadir kembali dengan kartu-kartu baru, dia menggenapi kartu saktinya menjadi 6, di antaranya yaitu Kartu Indonesia Pra kerja, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, dan Kartu Sembako.

Setelah 4,5 tahun berlalu, program kartu tersebut mendapatkan tantangannya tatkala sang petahana maju kembali sebagai calon presiden di kontestasi 2019, terlebih kartu sakti tersebut ternyata belum populer di masyarakat dan harus ditambal dengan kartu sakti lain.

Secara spesifik,cawapres penantang Jokowi Sandiaga Uno mempertanyakan kesaktian dari kartu tersebut. Sandi merasa bahwa kartu-kartu tersebut justru membebani masyarakat.

Di mata Sandi, masyarakat tidak membutuhkan banyak kartu, namun hal-hal yang konkret. Sandi kemudian meneruskan masalah ini dengan membawa e-KTP sebagai kartu tunggal yang multi-fungsi. Sandi mengajukan KTP elektronik sebagai yang jauh lebih sakti.

Menguji Kesaktian Kartu Sakti

Di antara kartu-kartu tersebut, ada KIP yang bertujuan untuk mendongkrak pendidikan Indonesia yang selama ini masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Indeks pendidikan Indonesia berada di peringkat 108 dari 187 negara di dunia berdasarkan hasil temuan dari UNDP, padahal anggaran pendidikan Indonesia mencapai porsi 20% dari APBN atau lebih dari 400 triliun.

Hadirnya KIP ternyata tidak bisa menggerus angka buta huruf, di mana 55% anak usia 15 tahun di Indonesia buta huruf menurut riset Bank Dunia. Ketimpangan juga terjadi, seba, anak-anak Indonesia yang memang tidak mampu tidak bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas, mereka hanya mendapatkan yang ala kadarnya.

Penelitian UNESCO menunjukkan ada sekitar 11% siswa yang gagal menuntaskan pendidikan mereka di tahun 2017. UNDP juga mencatat ada sekitar 5 juta anak tidak bersekolah.

Lebih mirisnya lagi, dalam The Right to Education Index (RTEI), Indonesia berada di peringkat lebih rendah dibandingkan dengan Filipina dan Ethiopia. Indonesia setara dengan negara seperti Honduras dan Nigeria.

Di bidang kesehatan, Jokowi menerbitkan KIS demi menjawab kondisi kesehatan masyarakat Indonesia yang berada di peringkat bawah dunia, yaitu 71 dari 149 negara lainnya, berdasarkan rilisan The Legatum Prosperity Index 2018.

Selain itu, program imunisasi juga  tidak populer, sehingga penyakit-penyakit yang seharusnya bisa dicegah malah akhirnya memakan korban, seperti kasus difteri. Faktanya sebanyak 66% masyarakat yang terkena difteri tidak melakukan imunisasi.

KIS nyatanya tidak mampu menaikkan posisi kesehatan warga Indonesia baik di level fisik, mental, fasilitas kesehatan dan perawatan. UNDP bahkan mencatat ada sekitar 2 juta anak belum mendapatkan imunisasi.

Artinya kondisi kesehatan di Indonesia tidak mengalami perbaikan setelah diluncurkannya Kartu Indonesia Sehat. KIS seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai pelunas tagihan iuran BPJS namun sungguh mampu menyelesaikan persoalan kesehatan yang ada di Indonesia.

Terakhir, KKS dimana program tersebut bertujuan untuk menyokong kondisi ekonomi masyarakat kelas ekonomi bawah.

Ada banyak kritik yang dihantamkan pada situasi kemiskinan di Indonesia. Sebab nampaknya alih-alih membeberkan data yang faktual soal kondisi kemiskinan di Indonesia, Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan banyak permainan data soal kemiskinan.

BPS mengklaim bahwa kemiskinan Indonesia terendah sepanjang masa, yaitu sekitar 9,82% atau 25,95 juta jiwa. Padahal kenyataannya, standar kemiskinannya yang diturunkan dari Rp 14 ribu ke RP 13,400. Sedangkan di sisi lain ada kenaikan pengeluaran per kapita per bulan, yaitu dari 3,63%. Semula konsumsi kita per bulan sebesar Rp 387.160 menjadi Rp 401,200 pada Maret 2018.

Dan lagi pula dengan uang 13 ribu per hari kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Bahkan standar global mengharuskan sekitar Rp 28 ribu. Dan garis kemiskinan ini disumbang sekitar 73,48% dari tidak adanya akses makanan, kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, telur, ayam, mie instan dan gula pasir.

Menjawab dengan e-KTP

Dari sanalah nampak bahwa kartu kartu tersebut nyatanya tidak membawa perubahan nyata di kehidupan masyarakat. Secara birokratis rumit sebab harus mengurus 3 kartu, ditambah dengan sistem yang menyokongnya tidak kuat, sudah 32 triliun per tahun dikucurkan.

Harga cetak dari 3 kartu sakti Jokowi juga fantastis, ditaksir mencapai Rp 6,4 triliun, dan tidak memberikan dampak apa-apa, sebab sistem yang dibangun tidak berubah dari sebelumnya.

Belum lagi ada persoalan soal data dan server yang tercecer, dan tidak integratif, sehingga pembuatan kebijakan juga akan cenderung parsial sebab tidak bisa memandang suatu keseluruhan yang utuh dari masyarakat Indonesia. Maka, dengan demikian gagasan untuk menggunakan KTP elektronik yang menelan anggaran triliun adalah upaya untuk mengobati kepayahan kartu sakti.

Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China sudah menggunakan teknologi ini sejak lama. KTP elektronik menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang berguna untuk verifikasi dan validasi akses administratif pemerintah, dan akan berkait dengan seluruh dokumen kependudukan, di antaranya yaitu paspor, SIM, NPWP, asuransi, sertifikat tanah, dan lain sebagainya.

Rekaman NIK tersusun dari kode wilayah, kode tanggal lahir, dan nomor urut penerbitan NIK. Dan ketunggalan ini dibundel dengan menggunakan teknologi biometrik, yaitu dengan menggunakan identitas tubuh seseorang yang tidak akan sama dengan warga negara lainnya.

Single identification number selalu bersifat unik sebab di dalamnya terekam perbedaan iris, DNA, geometri tangan, pola vaskular, pengenalan wajah, suara, serta tanda tangan. Lebih canggih lagi KTP elektronik dilengkapi dengan fitur microtext, filter image, juga invisible ink dan anti-copy design.

Keuntungan lainnya yaitu ada satu data besar tunggal atas seluruh rakyat Indonesia, sehingga tidak terserak seperti sekarang. KTP elektronik mampu menjawab semuanya, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesejahteraan masyarakat.

Dan hari ini dengan mengikuti perkembangan industri 4.0, maka selayaknya ide ini adalah upaya nyata untuk mengikuti perkembangan dunia.

Cukup e-ktp saja untuk semua kebutuhan Click To Tweet

Teknologi Sebagai Yang “Magic

Manusia selalu terkagum-kagum dengan sulap, dengan segala sesuatu yang irasional, yang selama ini hanya bisa dikhayalkan semata. Maka manusia menciptakan sains, dia berguna untuk mengatasi kebuntuan realitas, untuk menggugat apa yang dianggap tidak mungkin. Sains digunakan sebagai basis dari teknologi, teknologilah alat sulap itu, perangkat yang mampu melompat dari A ke Z.

Teknologi adalah pengejawantahan dari imajinasi manusia soal ketidak-mungkinan. Teknologi selalu merevolusi hidup manusia, persis seperti sulap, dia bekerja dengan cepat dan menjadi sesuatu yang lain.

Teknologi tentu tidak hanya berbentuk hardware semata, namun juga software. Negara dalam kajian teknologi diklasifikasikan sebagai software, sebab dia memiliki sistem input dan output dengan logika yang sama sehingga akan menghasilkan sesuatu yang senada.

Itu pula yang menjadikan Plato melihat negara sebagai sebuah teknologi, maka Plato merekomendasikan bahwa di bawah raja filsuf yang mengontrol pemerintahan, di bawahnya adalah para teknokrat, mereka yang fasih pada bidang-bidang teknis keilmuan, sehingga dengan demikian negara bisa berjalan.

Dari sini kita paham bahwa negara sebagai teknologi adalah upaya untuk mengolah sosial, dan di dalamnya diperlukan piranti teknokratis demi terwujudnya akselerasi peradaban.

Di sanalah letak usulan Sandiaga Uno, dia menggunakan teknologi sebagai bagian dari upaya percepatan pada imaji-imaji masyarakat soal keadilan, sebab negara sendiri sedari awal adalah teknologi itu sendiri. Maka upaya Sandiaga Uno menggunakan KTP elektronik adalah usaha untuk menjadikan kartu tersebut menjadi sakti, dan menandingi kesaktian kartu Jokowi yang ternyata tidak pernah sakti. (N45)