The Economist, Gagalnya Diplomasi Media?

The Economist Gagalnya Diplomasi Media
Foto : Detik.com
7 minute read

Majalah ekonomi kenamaan asal Inggris, The Economist melontarkan kritik keras kepada kebijakan ekonomi Jokowi. Kritik itu seperti melengkapi sorotan-sorotan tajam media internasional yang lebih dahulu muncul kepada sang petahana


PinterPolitik.com

“In each major power, one newspaper stands out as an organ of elite opinion” ~ Bernard C. Cohen

Media jelas memiliki peran yang amat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perkara politik. Secara spesifik, jika melihat peran media internasional dalam meliput atau menyoroti sebuah berita, maka bisa saja dampak politisnya tak main-main.

Dalam konteks politik Indonesia, menjelang Pilpres 2019, kali ini Indonesia harus menghadapi serangkaian kritik dari media internasional yang bisa dibilang tak begitu menyenangkan untuk di baca. Kritik untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali datang dari salah satu media terkemuka dunia,yang berbasis di kota London, The Economist.

Ia terkesan bukan sosok media darling bagi media-media internasional Click To Tweet

Tentu saja kritikan tersebut membuat istana panas. Hal ini terlihat dari respon beberapa pihak istana seperti pernyataan Ahmad Erani Yustika, staf khusus Presiden yang juga ekonom senior INDEF yang menyebut bahwa kritik tersebut tidak didasarkan kepada data yang akurat dan peta komprehensif atas kemajuan ekonomi Indonesia.

Lalu bagaimanakah memaknai kritikan media asing ini di tengah konstelasi politik dalam negeri yang kian memanas? Mungkinkah kritikan The Economist melampaui  makna hanya sekedar kritikan?


Serangkaian Kritik

Di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia memang mendapat cukup banyak mendapatkan sorotan dari berbagai media asing. Meski ada yang positif, sayangnya banyak dari sorotan tersebut tak terlampau menggembirakan bagi banyak orang.

Salah satu tulisan tak menggemberikan itu misalnya adalah artikel The Economist terbaru yang berjudul Indonesia’s Economic Growth Is Being Held Back By Populism menelanjangi berbagai “dosa” pemerintahan Jokowi di bidang ekonomi.

Dalam tulisan tersebut, majalah yang didirikan pada 1843 oleh James Wilson itu menyebutkan salah satu faktor yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah buruknya iklim investasi yang membuat para investor merasa ragu untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini menyangkut ketidakpastian politik yang kebetulan tahun ini tengah dihadapi oleh indonesia.

Selain itu, majalah yang tergabung dalam The Economist Group tersebut juga memperingatkan, jika Jokowi kembali terpilih, mantan wali kota Solo ini akan banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki ekonomi.

The Economist juga menyorot  Jokowi yang disebutnya telah “berubah arah” di mana fokusnya terhadap pembangunan infrastruktur kini harus terbagi sehingga membuat anggaran belanja modal untuk infrastruktur justru menurun dan malah menggenjot belanja subsidi.

Kritik selanjutnya adalah berkaitan dengan regulasi pemerintah yang terkesan “maju-mundur” dan “setengah hati” dalam kemudahan dari sisi perizinan usaha.

Alasan berikutnya berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia di mana The Economist menuliskan bahwa SDM di Indonesia selalu menuntut upah yang tinggi tanpa dibarengi dengan keterampilan yang mumpuni.

Tak hanya The Economist, sebelumnya tulisan milik George Monbiot di The Guardian dalam sebuah artikel yang mengkritisi pemerintah menyoal konflik Papua Merdeka.

Bak hujan di musim kemarau, situs berita asal Inggris itu tiba-tiba memuat tulisan tentang Papua dan menyebut bahwa Inggris memiliki kesempatan untuk menghentikan “kolonialisme brutal” yang terjadi di provinsi paling timur Indonesia tersebut.

Selain itu, media Australia, The New Mandala bahkan menyebut secara vulgar bahwa Jokowi telah  memperlihatkan kepemimpinan otoriter selama empat tahun berkuasa dalam artikel yang berjudul  Jokowi’s Authoritarian Turn yang di tulis oleh Tom Power tersebut.

Jika belum cukup, di media Asia Times, John McBeth dalam artikelnya yang berjudul Under Political Fire Widodo Flip-Flops on Terrorist Release juga mengkritik kebijakan Jokowi yang berencana membebaskan terpidana teroris Abu Bakar Ba’asyir dengan menyebutnya sebagai kebijakan yang grusa-grusu.

Serangkaian eksposur media internasional tersebut pada kadar tertentu tentu saja juga akan berdampak pada citra Indonesia sendiri di panggung internasional.

Padahal, sebagai bagian tak terpisahkan dalam sistem politik internasional, media merupakan jembatan penting bagi sebuah negara terhadap citranya di dunia internasional, sehingga secara tidak langsung citra seorang presiden di mata media internasional juga akan merepresentasikan keberhasilan diplomasi publik  yang dilakukan.

Secara teoritis, hal tersebut dikemukakan oleh Hans N. Tuch di mana ia menyebut bahwa diplomasi publik sangat penting untuk mendukung strategi komunikasi sebuah negara atau seorang presiden secara internasional untuk mengurangi mispersepsi dan kesalahpahaman yang akan berdampak pada relasi negara tersebut atau pemimpinnya.

Lalu mengapa pemberitaan berbagai media luar terhadap Indonesia ini terkesan tak ramah?

Dalam konteks serangkaian kritik media asing tersebut bisa jadi hal tersebut menunjukkan bahwa selama ini Jokowi telah gagal melakukan diplomasi publik yang maksimal secara internasonal.

Dengan buruknya pencitraan media asing, ia terkesan bukan sosok media darling bagi media-media internasional ini. Kritikan tersebut seolah menjadi pertanda bahwa sang mantan gubernur DKI Jakarta tersebut tak telalu berhubungan baik dengan para pewarta internasional.

Maka, serangkaian kritikan media asing tersebut bisa saja menguatkan asumsi bahwa Indonesia sebenarnya tak terlalu memiliki reputasi baik secara internasional di bawah kepemimpinan Jokowi.

Media Asing Dukung Oposisi?

Selain alasan bahwa Jokowi bukan sosok media darling bagi media-media internasional, bisa saja kritik tajam media asing ini tak terlepas dari kepentingan politik menjelang Pilpres 2019.

Dalam konteks kritik The Economist , hal tersebut bisa saja mengindikasikan makna bahwa secara ekonomi politik, laporan ekonomi tersebut adalah serangan bagi kebijakan ekonomi Jokowi yang selama ini telah bergeser di mana ia cenderung menjadikan Tiongkok sebagai kiblat pembangunan.

Hal tersebut terindikasi misalnya dari semakin menguatnya peran BUMN dan semakin terpinggirkannya perusahaan swasta dalam aktivitas ekonomi dalam negeri.

Seperti yang telah diketahui secara umum, The Economist adalah media arus utama yang berhaluan ideologi liberal. Martha A. Starr dalam tulisannya berjudul Reading “The Economist” on Globalisation: Knowledge, Identity, and Power menyebut The Economist merupakan pendukung kuat dari pandangan globalisasi neoliberal dengan ide utama tentang perdagangan bebas dan kapitalisme pasar.

Sehingga wajar jika secara ekonomi, prinsip yang dianut oleh majalah ini terkesan tak sejalan dengan kebijakan Jokowi.

Selain itu, hal yang menarik adalah kritik yang disampaikan The Economist bertepatan dengan semakin dekatnya hari pencoblosan. Oleh karenanya, momen Pilpres ini mungkin saja bisa dimaknai sebagai upaya The Economist untuk mengambil peluang turut serta dalam permainan politik lokal.

Duncan McCargo  dalam papernya yang berjudul The International Media and the Domestic Political Coverage of the Thai Press mengemukakan studi bahwa keterlibatan media asing di sebuah negara tidak terlepas dari tujuan-tujuan politis.

Pers internasional pada kadar tertentu juga bisa menjadi kepanjangan tangan dari permainan politik lokal di mana oposisi politik cenderung akan memanfaatkan media internasional sebagai alat untuk menyerang lawan politik.

Merujuk pada pendapat McCargo, jika ditelusuri, interaksi The Economist dengan sosok pasangan calon nomor urut 02 dalam beberapa waktu terakhir bisa terbilang cukup intens. Hal ini terlihat ketika secara khusus Prabowo diundang oleh The Economist dalam acara Gala Dinner dengan tajuk “The World in 2019” di mana ia menjadi pembicara pada acara di negeri Singa tersebut.

Bisa jadi pasca pertemuannya dengan Prabowo di Singapura, visi ekonomi yang diperkenalkan oleh sang mantan Danjen Kopassus lebih terlihat bersahabat dengan kultur perdagangan bebas dibanding dengan kebijakan Jokowi.

Terlebih, di kubu sang jenderal, terdapat sosok Sandiaga Uno yang juga sebagai pelaku bisnis. Dalam konteks ini, jika sosok Sandi menjadi pemimpin, maka mungkin saja hal tersebut terlihat lebih meyakinkan di mata investor dan bahkan di mata media sekaliber The Economist.

Pada akhirnya, memang teralu dini jika menyebut bahwa kini Prabowo lebih didukung media-media asing. Meski begitu, pemberitaan miring media internasional kepada Jokowi tentu menjadi bahan bakar baru bagi kandidat nomor urut 02 itu mengritik lawannya. Jika kritik-kritik tajam media asing itu terus muncul, bukan tidak mungkin sang petahana akan mengalami kesulitan jelang hari pencoblosan.(M39)

Baca juga :
Ekonomi Pancasila, Jargon Semu Zulkifli?