Tetangga Masa Gitu?

    Ilustrasi: Y 14
    11 minute read

    Ada sejarah yang cukup panjang dalam hubungan antara Indonesia dan Australia. Ada sisi manis, namun ada pula konflik yang terjadi di antara keduanya.


    PinterPolitik.com

    Pagi yang sejuk, suhu udara Sydney, Australia ada di kisaran 21 hingga 23 derajat celcius. Matahari masih malu-malu menampakkan diri dari balik awan. Langit pagi itu pun masih mendung setelah sempat diguyur hujan pada malam hingga dini hari. Jalan-jalan di Royal Botanic Gardenia masih basah akibat hujan. Tampak beberapa warga sedang berolahraga, ada juga yang membawa anak-anak dan keluarganya.

    Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Malcolm Turnbull sedang berbincang-bincang sambil berjalan-jalan santai. Sesekali mereka menyapa warga yang berolahraga. Suasana tampak akrab, santai dan cair. Sesekali kedua pemimpin negara yang bertetangga dekat itu tertawa.

    Itulah gambaran acara jalan pagi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan PM Australia, Malcolm Turnbull, di sela-sela kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Australia. Berbagai media cetak maupun online lantas menurunkan tajuk besar: “Diplomasi Jalan Pagi ala Jokowi dan PM Turnbull”. Presiden Jokowi memang sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Australia.

    Lalu, apakah benar acara jalan pagi itu berisi perbincangan tentang urusan-urusan negara? Hanya Presiden Jokowi dan PM Turnbull yang tahu. Keakraban dua pemimpin negara ini mengingatkan kembali pada kunjungan PM Turnbull pada November 2016 lalu. Saat itu, PM Turnbull menemani Presiden Jokowi mengunjungi pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, dalam tajuk ‘blusukan’. PM Turnbull harus ikut berkeringat ria di tengah lautan warga yang begitu antusias menemui dua pemimpin tersebut. Ini merupakan salah satu warna-warna ‘manis’ dari sekian banyak dinamika yang terjadi di antara kedua negara tetangga ini.

    Pasang Surut Hubungan Indonesia – Australia

    Judul tulisan ini mungkin tidak asing untuk para penikmat sinetron-komedi atau sitkom yang biasa ditayangkan stasiun NET TV dengan judul yang sama: ‘Tetangga Masa Gitu’. Sitkom ini berkisah tentang suka duka kehidupan bertetangga dua pasang suami istri yang tinggal bertetangga dalam satu kompleks. Berbagai cerita lucu dan kocak pun ditampilkan, begitu pun juga terkait pergesekkan di antara kedua pasang suami istri tersebut.

    Sitkom ini seolah cocok untuk menggambarkan bagaimana hubungan antara Indonesia dan Australia: dua negara tetangga yang tinggal berdekatan, namun sering mengalami pasang surut hubungan. Walaupun memiliki banyak perbedaan – salah satu dari hanya sedikit negara bertetangga yang punya begitu banyak perbedaan di antara keduanya – Indonesia dan Australia menjalin banyak hubungan kerja sama. Dua negara ini menjalin kerja sama di bidang politik, ekonomi, pendidikan, militer, pariwisata, hingga kebudayaan. Namun, seringkali dua negara ini juga bergesekkan satu sama lain.

    Ada sejarah yang cukup panjang dalam hubungan antara Indonesia dan Australia. Ada sisi manis, namun ada pula konflik yang terjadi di antara keduanya. Hubungan antara Australia dan Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1600-an, ketika ada interaksi antara orang-orang asli Australia dengan para pelaut Makassar. Namun, hubungan tersebut baru semakin intens terjadi pasca Indonesia merdeka sebagai sebuah negara.

    Ketika terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia (1962-1966), Australia turut campur tangan dengan berpihak kepada Malaysia. Militer Australia yang ketika itu mendukung Malaysia, terlibat pertempuran dengan militer Indonesia di Kalimantan bagian utara. Konflik tersebut mereda seiring pergantian rezim dari Orde Lama ke Orde Baru di Indonesia.

    Dari Timor Timur hingga Bom Bali

    Masa Pemerintahan Orde Baru di Indonesia juga diwarnai dengan pasang surut hubungan kedua negara. Ada masa-masa bahagia ketika Australia membantu restorasi Candi Borobudur misal nya, namun ada juga masa-masa penuh ketegangan, misalnya ketika Indonesia menduduki Timor Timur. Tragedi Balibo (1975) misalnya adalah salah satu kejadian yang paling diingat, khususnya karena menewaskan 5 jurnalis asal Australia.

    Terkait membina hubungan yang baik dengan Indonesia, Perdana Menteri Australia, Paul Keating, yang berkuasa antara tahun 1991-1996, pernah mengatakan bahwa tidak ada negara yang lebih penting bagi Australia selain Indonesia. Jika Australia tidak mampu menjaga hubungan baik dengan Indonesia, maka hubungan luar negeri Australia tidak akan pernah lengkap. Oleh karenanya, mengapa tidak membangun hubungan pertemanan dengan Australia? Paul Keating pula lah yang menggagas Indonesia-Australia Ministerial Forum pada tahun 1994 untuk memperkuat hubungan dua negara ini.

    Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Malcolm Turnbull

    Namun, ketika terjadi pemisahan Timor Timur (sekarang Timor Leste) dari Indonesia pada tahun 1999, hubungan kedua negara kembali memanas. Indonesia menganggap bahwa lepasnya Timor Timur dikala itu akibat dari turut campurnya Australia dalam masalah ini. Hal yang sama juga terjadi ketika Australia menerima tokoh-tokoh pelarian Organisasi Papua Merdeka- (OPM) yang mencari suaka ke wilayah Australia. Pemerintah Indonesia menganggap Australia berada di belakang berbagai konflik yang terjadi di Papua.

    Kejadian Bom Bali (2002 dan 2005) juga mewarnai hubungan di antara kedua negara ini. Bom Bali 1 yang terjadi pada tahun 2002 menewaskan 88 warga Australia, sementara Bom Bali 2 pada tahun 2005 menewaskan 4 warga Australia. Ketegangan juga terjadi ketika pada tahun tahun 2013 muncul dugaan adanya penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) antara tahun 2007-2009. Pemerintah Indonesia bereaksi keras dengan memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia saat itu.

    Baca juga :  Sinyal Pakde untuk Beringin

    Faktor Geopolitik dalam Hubungan Australia – Indonesia

    Hampir setiap tahun selalu muncul ketegangan di antara Australia dan Indonesia. Hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari konteks geoplitik dua negara ini. Bagi Australia, Indonesia akan selalu dipandang sebagai tetangga, partner, sekaligus juga ‘ancaman’ dari utara – hal yang bisa dilihat dalam Buku Putih Pertahanan Australia.

    Sejak Jepang mengambil alih Indonesia dari Belanda, Australia selalu menganggap Indonesia sebagai ancaman. Anggapan ini didasari pada fakta bahwa Jepang pada saat Perang Dunia II menggunakan Indonesia sebagai basis pangkalannya untuk menyerang Australia. Hal ini pun juga terjadi di era Presiden Soekarno yang mempunyai pandangan politik nasionalis dan anti penjajah. Australia dianggap sebagai salah satu ‘boneka’ dan perpanjangan tangan dunia Barat. Itulah mengapa, Soekarno selalu keras terhadap Australia – walaupun ada fakta bahwa Australia adalah salah satu negara yang paling awal mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1947, walau hanya terbatas pada pulau Jawa, Sumatera dan Madura.

    Sejak tahun 1970-an, Australian Defence Force (ADF) melihat posisi Indonesia sebagai ancaman serius. Oleh karena itu, berbagai strategi diterapkan untuk mencegah militer Indonesia mengambil alih wilayah Indonesia. Bahkan ADF pun dirancang secara khusus untuk mengatasi segala ancaman dari militer Indonesia – yang dianggap Australia sebagai negara yang paling mengancam wilayah Australia saat itu. Perspektif ini jelas menggunakan alasan geopolitik (letak wilayah) sebagai alasan untuk menetapkan strategi pertahanan diri. Perspektif ini bahkan masih digunakan hingga saat ini dan masih menjadi prioritas ADF.

    Persoalan-persoalan lain yang selalu menjadi permasalahan di antara dua negara ini berkaitan dengan faktor geoplitik adalah mengenai masalah pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Australia lewat Indonesia, lalu juga masalah narkoba, dan terorisme. Terkait persoalan para pengungsi dan pencari suaka, beberapa waktu lalu mantan wakil Perdana Menteri, Barnaby Joyce, berbicara tentang kaitan antara penghentian ekspor ternak hidup dari Australia ke Indonesia pada tahun 2011 lalu dengan persoalan penyelundupan manusia ke Australia. Hal tersebut sempat mendatangkan reaksi dari berbagai pihak, baik di Indonesia maupun di Australia sendiri. Hal ini tidak lepas dari posisi Indonesia yang berada pada jalur pelayaran internasional: lagi-lagi karena masalah geopolitik.

    Terkait terorisme, fakta yang mencengangkan justru terjadi pada September 2016 lalu , ketika PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) mengatakan bahwa ada dugaan Australia membiayai berbagai aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Bahkan, nilai pembiayaan itu mencapai angka Rp 88 miliar! PPATK mencatat ada 97 kali transaksi keuangan yang berasal dari Australia kepada kelompok-kelompok terorisme di Indonesia. Benarkah demikian? Mungkin perlu penelusuran yang lebih lanjut. Yang jelas, hal ini mengindikasikan bahwa bisa jadi Australia juga adalah salah satu negara yang sering ‘mengintervensi’ berbagai pergolakan politik dan keamanan yang terjadi di Indonesia.

    Jokowi dan Turnbull: Pendekatan Diplomasi yang Berbeda?

    Dinamika yang terjadi dalam hubungan Indonesia dan Australia memang memberikan warna berbeda dalam hubungan di antara dua negara ini. Aksi diplomasi ‘blusukan’ ke Tanah Abang beberapa waktu lalu dan jalan pagi di Royal Botanic Gardenia ini memberikan nuansa yang berbeda dalam hubungan Indonesia dan Australia. Mungkin hal ini berbeda dengan pendekatan-pendekatan lain yang selama ini dipakai dalam hubungan Indonesia dan Australia.

    Ada ‘kedekatan’ yang berbeda dan lebih antara Presiden Jokowi dengan PM Turnbull – hal yang mungkin tidak akan dijumpai saat Presiden Jokowi mengunjungi Amerika Serikat atau negara lainnya. Dalam kunjungan kali ini ke Australia, Presiden Jokowi bahkan diundang untuk menghadiri jamuan makan malam yang diadakan oleh PM Turnbull di kediaman pribadinya. Hal ini jelas menggambarkan kedekatan tersebut. Diplomasi antara Jokowi dan Turnbull jelas lebih santai dan cair – sesuatu yang mungkin jarang ditemui pada pemimpin-pemimpin sebelumnya.

    Mungkin pertanyaan terbesarnya adalah kepentingan apa yang sedang diupayakan oleh PM Turnbull lewat pendekatan yang berbeda ini? Apakah murni hanya demi memperbaiki dan mencairkan hubungan antara kedua negara? Kita tentu juga tahu bahwa beberapa waktu lalu hubungan antara Indonesia dan Australia sempat memanas terkait materi pelatihan militer yang menghina Pancasila. Saat itu sempat terjadi ketegangan dan pasukan Indonesia yang ikut dalam pelatihan tersebut sempat ditarik pulang. Setelah persoalan itu diluruskan, barulah ketegangan itu mereda.

    Kita juga masih ingat kasus pengibaran bendera Bintang Kejora di Konsulat Jenderal RI di Melbourne pada Januari lalu. Hal tersebut sempat memanaskan suasana di antara kedua negara ini. Benarkah situasi santai yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi dan PM Turnbull ini adalah untuk mengurangi ketegangan di antara dua negara ini?

    Baca juga :  Perang Santet di 2019

    Antara Sapi dan Gula

    Secara ekonomis, posisi Indonesia cukup penting di mata Australia. Australia adalah importir terbesar nomor 8 untuk Indonesia. Sementara dari sisi ekspor, Australia adalah negara tujuan ekspor nomor 11 bagi Indonesia.

    Komoditas ekspor Australia yang paling banyak masuk ke Indonesia adalah ternak hidup dan daging. Pada tahun 2015 lalu misalnya, Indonesia mengimpor 610 ribu ton sapi dari Australia dengan nilai total 578 juta dollar. Sementara itu, sejak tahun 2014, terjadi pergeseran aturan impor sapi di Indonesia dari country based menjadi zona based. Intinya aturan ini menyebabkan importir Indonesia tidak bisa lagi mengimpor sapi hanya dari negara tertentu saja, termasuk Australia. Artinya jika harga sapi dari negara lain lebih murah, maka pemerintah bebas untuk menentukan pilihan impor. (Baca: Politik dan Sapi).

    Aturan ini tentu saja bisa merugikan negara importir seperti Australia. Bisa jadi PM Turnbull sedang melakukan lobi kebijakan yang bisa tetap menjamin keberlangsungan ekspor sapi ke Indonesia. Hal yang membuat Indonesia penting adalah lagi-lagi karena alasan geografis Indonesia yang dekat dengan Australia, sehingga bisa menghemat biaya produksi. Ini terbukti karena pada akhirnya ada kebijakan untuk meningkatkan berat maksimum ternak yang boleh diekspor ke Indonesia, dari 350 kg menjadi 450 kg

    Kesepakatan ini bisa jadi merupakan cara PM Turnbull untuk menjamin bahwa pemerintah Indonesia tetap akan mengimpor sapi dari Australia. Nota kesepakatan tersebut memang perlu dipelajari secara lebih detil. Yang jelas, sudah dapat dipastikan bahwa kedekatan Presiden Jokowi dan PM Turnbull ini sangat berkaitan dengan aturan tentang impor sapi yang saat ini sedang mendatangkan polemik di dalam negeri Indonesia sendiri.

    Kesepakatan lain yang dicapai juga adalah tentang pengurangan tarif impor gula dari Australia menjadi hanya 5 %. Kebijakan ini memang akan membantu Australia untuk memasarkan produk gulanya ke Indonesia dan ASEAN. Isi kesepakatan tersebut perlu dibaca lagi secara lebih mendalam. Namun, secara kasarannya penurunan tarif impor gula bisa berpengaruh pada semakin murahnya harga gula dari Australia – akibatnya harga gula lokal bisa jadi akan kalah bersaing. Hal ini tentu merugikan bagi petani tebu lokal. Untuk diketahui, pada tahun 2015 ada 1000 kiloton gula Australia yang diimpor Indonesia dengan nilai total mencapi 477 juta dollar.

    Pendekatan berbeda yang dilakukan oleh PM Turnbull ini jelas menyiratkan adanya keinginan untuk tetap memuluskan ekspor gula dan sapi ke Indonesia sama seperti waktu sebelum-sebelumnya. Mungkin saja, karakter Presiden Jokowi yang agak ‘keras’ membuat PM Turnbull harus memutar otak bagaimana caranya agar kesepakatan-kesepakatan tersebut bisa ditanda-tangani. Oleh karena itu, PM Turnbull menggunakan pendekatan ‘jalan santai’ dengan tetap mengedepankan rasa persahabatan dengan Presiden Jokowi.

    Indonesia memang belum bisa swasembada daging sapi dan gula. Oleh karena itu, tetap harus dipikirkan upaya-upaya untuk menuju swasembada tersebut. Jangan sampai karena ada kesepakatan-kesepakatan seperti ini kita menjadi terbuai dan tidak mengupayakan gula dan sapi sendiri. Harus diakui pula, diplomasi jalan santai yang dilakukan oleh PM Turnbull cukup efektif untuk tercapainya kepentingan nasional Australia.

    Masa Depan Hubungan Indonesia – Australia: Pragmatisme

    PM Turnbull memang telah menerapkan strategi politik yang baik. Mungkin ia telah menguasi semua yang ditulis Sun Tzu (544-496 SM) dalam “The Art of War”. Yang jelas, tulisan Sun Tzu bukan hanya bisa dipakai untuk pertempuran militer saja, tetapi juga dalam diplomasi dan negosiasi. Diplomasi jalan santai telah membuahkan hasil bagi PM Turnbull. Presiden Jokowi pasti juga telah melakukan hitung-hitungan ekonomi dan politik terkait semua kebijakan yang telah disepakati. Yang jelas, semua pemimpin pasti mengedepankan kepentingan negaranya.

    Kunjungan Presiden Jokowi ke Australia ini menandai babak baru hubungan Australia dan Indonesia. Kita boleh saja mengatakan bahwa hubungan dua negara ini sangat pragmatis. Saat ada kepentingan yang ingin dicapai, keduanya bisa bermanis-manis. Namun, kadangkala bisa juga terjadi ketegangan dan konflik. Semuanya tergantung kepentingan apa yang ingin dicapai. Intinya adalah selama kepentingan masih bisa diakomodasi, maka pragmatisme bukanlah hal yang tabu.

    Sebagai dua negara yang bertetangga, hubungan yang baik tentu saja adalah hal yang sangat didambakan. Yang terpenting adalah saling menghormati satu sama lain dan hidup berdampingan dalam apa pun itu. Pada akhirnya, dua tetangga ini bisa hidup rukun dan nyaman, dan kita pun tidak perlu berujar: ‘tetangga, masa gitu?’ (S13)

     

    Share On