“Berperilaku jujur memang sulit. Namun, bukan berarti tidak mungkin dilakukan.” ~Mahatma Gandhi
PinterPolitik.com
[dropcap]U[/dropcap]sai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, sejumlah gubernur dan wakil gubernur hasil pilkada serentak 2018 diajak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengunjungi Gedung Merah Putih KPK.
Cieee, diajak tamasya. Mantap betul… Tapi kenapa destinasinya bukan Ragunan atau Taman Mini ya? Kenapa harus KPK?
Hmm… ya… ya… ya… para pejabat kita tuh istimewa. Kalau cuma melihat binatang dalam kandang atau melihat-lihat anjungan mah kurang menantang. Nggak seru! Ke KPK dong, dijamin memacu adrenalin. Apalagi buat pejabat baru yang sudah punya niat-niat terselubung. Uwuwuw, gurihnya…
Dalam kunjungan tersebut, Tjahjo Kumolo mengatakan pentingnya kepala daerah untuk membangun sistem pencegahan korupsi di setiap wilayahnya. Wah, tapi sayang ya, kepala daerah di negeri ini suka nganu. Ehhh, semoga yang baru dilantik nggak ngikut-ngikut jadi koruptor ya. Bilangin Pak, Jangan! Nanti susah jadi caleg loh.
Berturut-turut hadir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.
Kemudian Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Sudirman Sulaiman, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.
Mendagri ajak gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik berkunjung ke KPK. Ajang uji adrenalin? Share on XSelain itu, Gubernur Bali I Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Lukman Abunawas, serta Gubernur Papua Lukas Enembe, Wakil Gubernur Klemen Tinal.
Ternyata, para gubernur baru ini diberikan pemahaman tentang bagaimana cara menjalankan tugasnya kelak. Bagaimana caranya mencegah korupsi, bagaimana kasus-kasus korupsi di setiap daerah terjadi dan bagaimana cara memperbaikinya.
KPK juga mewanti-wanti soal kerawanan terjadinya korupsi di daerah, terlebih saat pembahasan APBD bersama DPRD. Jangan ada namanya uang ketok palu, jangan sampai dalam proses perencanaan dan penganggaran ada banyak program yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuturkan, ada beberapa pembahasan saat pertemuan dengan pimpinan KPK, salah satunya komitmen mengenai pakta integritas. Ia pun berencana memantapkan komunikasi bersama satuan kerja perangkat di daerahnya dengan membentuk grup komunikasi Whatsapp.
Aihh, ini baru namanya pemimpin milenial. Tapi dipastiin juga dong Pak, itu grup Whatsapp-nya jangan sampai di-silent yaaa. Hehehe. (E36)