HomePolitik & FigureUntuk Menghindari Hubungan Buruk, Tiongkok Ajak Komunikasi AS

Untuk Menghindari Hubungan Buruk, Tiongkok Ajak Komunikasi AS

Trump memang sering mengkritik Tiongkok dalam masa kampanye-nya, bahkan ia pernah menyebut akan menaikkan biaya impor barang Tiongkok hingga 45%.


pinterpolitik.com  Jumat, 27 Januari 2017.

JAKARTA – Amerika Serikat akhirnya mempunyai Presiden baru yang menggantikan Presiden Barrack Obama, Seorang pebisnis kontroversial yang selalu diragukan kemampuannya untuk memimpin AS tersebut adalah Donald Trump, yang dilantik pada hari Jumat (20/1) lalu.

Belum lama ini Trump kembali membuat Tiongkok marah, Trump mencetuskan bahwa pemerintah AS tidak perlu harus berpegang pada kebijakan lamanya, bahwa Taiwan merupakan bagian dari “One China Policy”.  Hal ini jelas memicu kemarahan Tiongkok yang sebelumnya sudah dibuat kesal dengan percakapan telepon Trump dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen.

Prinsip “One China Policy” itu sendiri adalah prinsip dimana Taiwan tidak boleh berdiri sendiri sebagai negara dan harus dibawah kekuasaan dari Republik Tiongkok. Isu Taiwan sangat sensitif bagi Tiongkok, yang menganggap Taiwan sebagai provinsi yang membangkang. Pemerintah Tiongkok sangat curiga pada Tsai dan partai berkuasanya, Democratic Progressive Party. Tiongkok meyakini bahwa mereka ingin mendorong kemerdekaan resmi Taiwan, suatu hal yang sangat ditentang Beijing.

Namun belum lama ini, Tiongkok seakan melupakan pernyataan dari Donald Trump dan menyatakan kesediaan untuk berdialog dengan pemerintah baru AS untuk mempromosikan hubungan bilateral. Melalui pernyataan dari Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, ia mengatakan pemerintah Tiongkok ingin berdialog dengan pemerintahan baru AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, untuk menyelesaikan masalah kedua negara.

Trump memang sering mengkritik Tiongkok dalam masa kampanye-nya, bahkan ia pernah menyebut akan menaikkan biaya impor barang Tiongkok hingga 45%.

Namun, Khawatir dengan hubungan bilateral yang dapat terganggu, Xi Jinping akhirnya memutuskan menghubungi Trump untuk membicarakan masa depan dari Tiongkok – AS.

Baca juga :  MIB: Mamarika-Indonesia Besties?

“Faktanya membuktikan bahwa kerjasama merupakan pilihan paling tepat untuk Tiongkok dengan AS,” ujar Xi Jinping.

Namun untuk mencapai kerjasama tersebut, Tiongkok pun memberikan syarat bahwa AS harus mengakui kedaulatan “One China Policy”. Niat baik Presiden Xi Jinping tersebut ternyata direspon positif oleh Presiden Trump. Trump disinyalir menyetujui bekerja sama dengan Tiongkok. Bahkan, Trump menyatakan percaya hubungan AS – Tiongkok akan mencapai pengembangan yang lebih hebat.

Jika Trump benar-benar menyetujui ajakan kerja sama tersebut, maka bisa dipastikan akan terjadi pergeseran peta politik di kawasan Asia Pasifik. Keputusan tersebut tentu saja akan mendatangkan kekecewaan, terutama dari Taiwan yang sudah sejak lama berhubungan baik dengan AS. Dengan mengakui “One China Policy”, secara tidak langsung Trump tidak mengakui kedaulatan Taiwan sebagai sebuah negara. Hal ini tentu akan memiliki dampak yang meluas, terutama dari sisi ekonomi, sebab Taiwan adalah salah satu mitra dagang AS.

Selain itu, pergeseran tersebut akan berdampak pada situasi politik di Laut China Selatan. AS di era Obama menentang kebijakan ekspansif Tiongkok di Laut China Selatan, misalnya soal sengketa pulau-pulau di Laut China Selatan dengan Negara-negara asia tenggara, seperti Filipina, Vietnam dan Malaysia.(berbagai sumber/A15)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Kok Megawati Gak Turun Gunung?

Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri hingga kini belum terlihat ikut langsung dalam kampanye Pilkada. Kira-kira apa alasannya? 

Berani Prabowo Buka Pandora Papers Airlangga?

Ramai-ramai bicara soal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang disertai dengan protes di media sosial, tiba-tiba juga ramai pula banyak akun men-share kembali kasus lama soal nama dua pejabat publik – Airlangga Hartarto dan Luhut Pandjaitan – yang di tahun 2021 lalu disebut dalam Pandora Papers.

“Sekolam” Ahok, Kesaktian Anies Luntur?

Keputusan Anies Baswedan meng-endorse Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024 memantik interpretasi akan implikasi politiknya. Utamanya karena Anies pada akhirnya satu gerbong dengan eks rivalnya di 2017 yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan PDIP serta tendensi politik dinasti di dalamnya, termasuk yang terjadi pada Pramono.

Siasat Prabowo Akui Sengketa LCS

Pemerintahan Prabowo disorot karena ‘akui’ klaim tumpang tindih LCS dalam joint statement Tiongkok. Mungkinkah ada siasat strategis di baliknya?

Rahasia Triumvirat Teddy, AHY, dan Hegseth?

Terdapat kesamaan administrasi Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump dengan Presiden Prabowo Subianto, yakni mempercayakan posisi strategis kepada sosok berpangkat mayor. Kiranya, terdapat rahasia tertentu di balik kesamaan itu yang dapat mendukung support dalam dimensi tertentu ke pemerintahan masing-masing. Mengapa demikian?

Anies Di-summon PKS!

Ahmad Syaikhu in a battle against Dedi be like, “I summon Anies Baswedan!”  #Anies #AniesBaswedan #PilkadaJawaBarat #AhmadSyaikhu #IlhamHabibie #PKS #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Betulkah Jokowi Melemah? 

Belakangan mulai muncul pandangan bahwa pengaruh politik Jokowi kian melemah, hal tersebut seringnya diatribusikan dengan perkembangan berita judi online yang kerap dikaitkan dengan Budi Arie, dan kabar penangguhan jabatan doktor Bahlil Lahadalia, dua orang yang memang dulu disebut dekat dengan Jokowi. Tapi, apakah betul Jokowi sudah melemah pengaruhnya? 

Masihkah Prabowo Americans’ Fair-Haired Boy?

Dua negara menjadi tujuan utama Prabowo saat melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya pasca dilantik sebagai presiden: Tiongkok dan Amerika Serikat.

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...