Jangan sampai para menteri dan kepala lembaga sudah bekerja dari pagi sampai pagi, tapi karena tidak terkomunikasikan dengan baik, apa-apa yang sudah dikerjakan tidak diketahui oleh publik.
pinterpolitik.com – Kamis, 2 Februari 2017
JAKARTA – Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para menteri dan kepala lembaga untuk meningkatkan komunikasi publik dengan cara naik ke kampung, pesantren, kampus, dan media.
Permintaan meningkatkan komunikasi publik itu kembali disampaikan Jokowi pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/2) siang. Seingat Presiden sudah tiga kali hal itu dikemukakan.
Jangan sampai para menteri dan kepala lembaga sudah bekerja dari pagi sampai pagi, tapi karena tidak terkomunikasikan dengan baik, apa-apa yang sudah dikerjakan tidak diketahui oleh publik.
Terkait dengan itu, Jokowi meminta para menteri dan kepala lembaga harus proaktif menyampaikan apa yang telah dilakukan, tengah dilakukan, dan akan dilakukan. Kerja keras pemerintah perlu diketahui oleh rakyat. Demikian juga mengenai kendala dan hambatannya.
Ia juga mengatakan, kalau apa yang disampaikan pihak lain di media tidak benar, harus diluruskan dan dibetulkan. Jangan sampai tidak diberikan penjelasan sama sekali. Dengan demikian rakyat memberikan masukan. Rakyat merasa ikut memiliki program-program yang dijalankan pemerintah.
Dalam sidang paripurna itu, Kepala Negara menyoroti masalah informasi yang berseliweran dari berbagai sumber, di mana setiap orang bisa menjadi sumber, bisa membuat berita sendiri, sehingga banyak kabar bohong. Itu harus direspons dengan cepat. Jangan dibiarkan berkembang begitu saja tanpa penjelasan.
Hal lain yang ditekankan Presiden menyangkut kunci efektivitas pelaksanaan program pemerintah, yakni saling bersinergi, saling berkoordinasi, serta konsolidasi yang baik antara pusat dan daerah.
Untuk itu, para menteri koordinator diminta memastikan implementasi dari program lintas kementerian, lintas lembaga, dari pusat ke daerah bisa sinkron, tidak bertabrakan, dan yang paling penting, lebih efisien.
Hal itu ditekankan Jokowi karena mencermati masih ada potensi inefisiensi di dalam anggaran akibat setiap kementerian/lembaga merencanakan dan menganggarkan untuk sesuatu yang sama, misalnya, masalah IT, pengadaan kapal, radar, dan bantuan usaha mikro kecil dan menengah. (Setkab/E19)