“Saat ini pembiayaan kompetisi demokrasi ditanggung partai politik. Ini menyebabkan demokrasi mahal. Akibatnya mereka yang terpilih bukan yang punya integritas dan kapabilitas, tapi semata-mata punya isi tas,” ~ Presiden PKS, Sohibul Iman.
PinterPolitik.com
[dropcap]G[/dropcap]ak bisa dipungkiri, di era demokrasi seperti sekarang, biaya partisipasi untuk mengikuti kontestasi pemilu tidaklah murah. Sebut aja, untuk menjadi bupati setidaknya harus punya modal Rp20 miliar. Apalagi kalau ingin menjadi Gubernur, sedikitnya harus siap menggelontorkan dana Rp100 miliar. Gak punya duit? Ya jangan nyalon lah! Begitulah kiranya kondisi Pemilu di Indonesia.
Ada yang salah dengan itu? Gak sih, tapi kalau udah menjabat dan jalan satu-dua tahun, baru tuh keliatan efek negatifnya. Apaan lagi coba kalau bukan kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat terjerat kasus korupsi. Kalau korupsi mah udah auto dosa.
Nah, Presiden PKS, Sohibul Iman punya jalan keluar menarik nih biar para politisi gak lagi terjerat OTT KPK. Caranya, salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan yaitu pembiayaan politik ditanggung oleh pemerintah. Walah, ini cius idenya kayak gini? Boleh juga sih. Ya dari pada kena OTT KPK. Kan bisa amsyong tuh.
Kebanyakan kan kader partai akan abis-abisan mengeluarkan anggaran untuk ikut pemilu. Dan saat menjabat nanti, kader partai gak perlu repot-repot mencari uang untuk mengembalikan dana kampanye. Jadi buang lah jauh-jauh niatan korupsi. Dan gak perlu panik kena OTT KPK karena pembiayaan politik ditanggung oleh pemerintah.
Sungguh mulia ya ide Presiden PKS ini. Mantap jiwa. Tapi apa ada jaminannya meski sesudah mekanisme ini diterapkan, nantinya gak akan ada lagi kader partai yang kena OTT KPK? Eike rasa gak menjamin deh. Korupsi mah dari niatan. Jadi gak ngaruh sama besaran uang yang digunakan saat kampanye saat pemilu.
Apa jangan-jangan maksudnya Sohibul Iman ini biar para kader partai tetap bisa dengan leluasa korupsi namun di sisi lain partainya tetap mendapat fasilitas pembiayan politik dari pemerintah. Wah, itu mah menang banyak dung partai politik. Sa ae lau Sohibul. Ini namanya ‘ngadalin’ negara demi menetesnya uang rakyat ke kantong partai politik. Hadeuh, cape deh. (K16)