Om Djarot bilang lebih baik Gubernur Jakarta dipilih oleh DPRD. Menangis darah lah kalian pejuang demokrasi!
PinterPolitik.com
[dropcap size=big]B[/dropcap]elakangan, beberapa kebijakan yang direncanakan oleh Om Djarot Saiful Hidayat mendadak menuai kontroversi hati masyarakat – pinjam istilah Vicky Prasetyo biar kelihatan keren.
Lihat saja, rencana Om Djarot melarang sepeda motor di kawasan Sudirman misalnya membuat pengguna sepeda motor ketar-ketir. Kebijakan ini seolah menjadi perang terbuka antara orang kaya dan orang miskin – kelompok pemobil vs kelompok pemotor.
Lalu, Om Djarot juga berencana untuk mewajibkan setiap pemilik mobil untuk memiliki garasi. Kalau tidak punya garasi? Mobil yang diparkir sembarangan akan diderek, sedang yang baru dibeli tidak akan dikeluarkan STNK-nya. Lha, habis mobil sekarang makin murah harganya, Dul, DP-nya saja sebelas dua belas sama harga apartemen Meikarta.
Dua program itu sebenarnya punya tujuan agar Jakarta makin tertib dan bebas macet. Tapi, masalahnya transportasi umum kita kualitasnya belum baik di kota ini.
Lihat Singapura yang saat ini transportasi umumnya terbaik nomor 8 di dunia.
Jakarta? Peringkat 5 di dunia, tetapi sebagai yang terburuk.
Jalur Trans Jakarta koridor 13 Ciledug-Tendean misalnya, tingginya bukan main. Lebih cocok dipakai buat syuting Uji Nyali. Lama-lama bisa disewa buat olahraga bungee jumping juga.
Lalu, saat semua orang ribut-ribut tentang PKI, lagi-lagi Om Djarot malah melemparkan usulan nyeleneh bin ajaib. Menurut Om Djarot, Gubernur Jakarta sebaiknya kembali dipilih oleh DPRD. Pemilihan langsung bikin gaduh, jadi kata Om Djarot biar DPRD saja yang pilih.
Oke, fine! Sekalian saja seperti zaman Orba, presiden saja yang tunjuk langsung gubernur-nya. Beres. Sekalian saja presidennya pimpin negara selama 32 tahun lagi, biar mereka yang tewas pada 1998 menangis darah di kuburan karena demokrasi kita tidak ada hasilnya!
Sebenarnya, aneh juga melihat kepemimpinan Om Djarot. Saya sendiri menganggap Om Djarot sedang terkena sindrom ‘orang kuasa baru’ alias OKB – bukan ‘orang kaya baru’ ya seperti bos First Travel.
Bagaimana tidak, Om Djarot dikasih kekuasaan di ibukota dengan kewenangan yang luar biasa besar, anggaran yang tiap tahunnya mencapai Rp 70 triliun, dan posisi yang strategis di ibukota. Untuk diketahui, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta pada tahun 2016 mencapai Rp 2.177 triliun – atau hampir 20 persen PDB nasional.
Dengan semua kekuasaan itu, Om Djarot hanya punya masa waktu berkuasa selama kurang lebih 6 bulan! 6 bulan, tong! Atau hanya 10 persen dari lama waktu berkuasa gubernur. Ibaratnya seperti acara-acara di TV, orang boleh belanja apa saja secara gratis di supermarket, tetapi hanya boleh belanja dalam 1 menit!
Itulah yang terjadi pada Om Djarot. Akibatnya, pertanyaan yang muncul adalah ‘gua mesti ngapain nih, beli apa dulu, bikin apa dulu’. Kelihatan lah akhirnya ketika uji coba pelarangan motor dibatalkan. Gubernurnya kagok membuat kebijakan dan tidak direncanakan dengan matang.
Tinggal sebulan lagi Om Djarot berkuasa dan entah jurus silat apa lagi yang akan ia buat.
Sementara itu, dua sejoli berkaca-mata – yang satu dengan potongan rambut baru ala-ala anak ospek – makin tidak sabar mengambil alih kemudi. Apalagi di tengah mesin reklamasi yang mulai dipanaskan oleh Menko Kemaritiman, rasa-rasanya makin tidak sabar untuk segera ospek dan membiarkan laut yang sudah ditimbun itu kembali didiami oleh ikan-ikan yang bosan pada asinnya air laut teluk Jakarta yang keruh.
“Jiah, makin puitis kau kayak Taufiq Ismail yang men-demagogikan PKI, Dul”.
Makan dulu, tong. Terus mandi lah. Badan kau baunya kayak selokan, sama seperti selokan Jakarta yang sepertinya terakhir kali dibersihkan oleh gubernur yang kau penjara itu. (S13)