“Menteri LH sudah diperiksa. Kita juga sudah periksa Menko Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.” ~ Adi Derian
PinterPolitik.com
[dropcap]G[/dropcap]ubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno memang memiliki kontrak politik untuk menghentikan reklamasi teluk Jakarta.
Jadi kalau terus dilakukan, berarti terbukti kan kalau reklamasi teluk Jakarta itu hanya dijadikan komoditi politik. Mau ga mau harus diakui begitu, weleeeh weleeeh. Suruh siapa janji politiknya yang susah diselesaikan begitu, hmmm.
Tapi Anies – Sandi emang sudah sadar sih, karena gesekan kalau mau ngurus reklamasi itu bukan benturan sama pengembang doang, tapi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang kayaknya akan berseberangan.
Hmmm, agak sulit memang kalau lahan basah begini, semua jadi ikut campur membuat aturan seenak jidatnya aja, uhuukkk uhuuuuukk.
Dan akhirnya benerkan, Anies – Sandi memang berbenturan langsung dengan Pemerintah Pusat. Lalu bagaimana nasib reklamasi teluk Jakarta? Hmmm, gimana ya? Tanya Gubernur atau tanya Menko Kemaritiman? Huffttt.
Kalau nasibnya lanjut terus, ya otomatis Anies – Sandi ingkar dengan janji politiknya, tapi yang jelas Pemerintah Pusat akan tersenyum, karena kan keinginannya akhirnya terwujud juga, weleeeh weleeeh.
Tapi kayaknya kini nasib reklamasi lagi mencari kejelasan, makanya, kepolisian kini mengambil bagian dalam kasus reklamasi. Setidaknya empat Menteri sudah diperiksa mengenai reklamasi, terus hasilnya apa? Weeeittsss, sabar dulu dong ah.
Menteri Agraria sudah diperiksa, Menteri Kelautan dan Perikanan juga sudah diperiksa, Menko Kemaritiman juga sudah. Nah terakhir Menteri Lingkungan Hidup juga sudah.
Harusnya sih keputusan reklamasi tak lama lagi bisa dilihat, karena kan tinjauan dari empat Kementerian ini juga menentukan. Jadi reklamasi itu melanggar aturan atau engga?
Kok aromanya lanjut terus deh, waduhhh, jangan menuduh sembarangan, ya kan baru aromanya. Makanya tinggal ditunggu aja, ya setidaknya empat Menteri ini sudah ‘tersandera’ oleh reklamasi.
Tersanderanya itu biar semuanya bisa saling bekerjasama, masa Menteri ga mau tau urusan beginian. Semisal kalau reklamasi itu dibangun tanpa adanya AMDAL, berarti ada letak kesalahannya kan? Itu sih contoh, weleeeh weleeeh.
Nah biarin aja empat Menteri dan Pemprov DKI itu menyelesaikan urusan reklamasi, tapi jangan malah saling berseteru.
Makanya dengerin lagu Rhoma Irama biar rileks sedikit, kalau jabatan itu ada yang tinggi ada yang rendah, biar kenapa coba? biar saling membantu kalau ada urusan, jangan malah sikut – sikutan, weleeeh weleeeh. (Z19)
