“Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.” ~ Gus Dur
PinterPolitik.com
[dropcap]B[/dropcap]ukan Ratna Sarumpaet namanya jika tidak memiliki sudut pandang yang unik tentang pemerintah. Sebagai pihak oposisi, aktivis kemanusiaan ini tak henti-hentinya memberikan kritik tajam kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sepertinya, Jokowi bernafas saja sudah salah menurutnya. Hehehe, tapi bolelah kali ini kita dengarkan kembali nyinyirannya. Siapa tahu yang sekarang termasuk salah satu yang bisa ditangkap oleh nalar orang kebanyakan.
Dalam sebuah acara diskusi di salah satu stasiun televisi swasta pada Rabu malam, 21 Agustus 2018, ibunda aktris Atika Hasiholan ini mengatakan jika sumber hoax atau berita bohong berasal dari pemerintah.
Apa??? Jeng…jeng…jeng… Jadi selama ini kita terpecah belah karena pemerintah??? *kamera zoom out-zoom in…
Sungguh pernyataan yang sangat mengejutkan bukan? Lanjutannya lebih mencengangkan lagi gengs.
Ratna mencontohkan seperti perayaan Asian Games 2018 dan penanganan gempa di Lombok NTB merupakan dua hal yang penting. Tapi mengapa status gempa Lombok tidak dijadikan bencana nasional? Karena alasan takut rugi, sementara kita sedang menggelar pesta olahraga yang membuang dana gila-gilaan? Gila~
Menurut Ratna, kebijakan tersebut tidak mencerminkan adanya rasa kemanusiaan pemerintah terhadap para korban bencana gempa Lombok. Kemudian, Ratna mengajukan saran untuk mengadakan peraturan ujian kemanusiaan untuk para calon presiden. Menurutnya, kalau nggak ngerti arti kemanusiaan, jangan jadi presiden.
Wah, leh uga sarannya. Eh tapi emang selama ini yang mimpin kita bukan manusia namanya? Ehh nggak berprikemanusiaan ya maksudnya? Ah masa sih?
Ternyata memang benar pemerintah khawatir kalau pendapatan negara berkurang jika gempa Lombok berstatus bencana nasional, takut menimbulkan ‘travel warning’. Dulu juga pernah waktu di Bali, waktu dibilang bencana nasional, wisatawan pada lari.
Lagi pula, biasanya status bencana nasional itu akan mengundang intervensi asing dalam penanganan yang kemudian disalahpahami sebagai tanda lemahnya kemampuan pemerintah, baik daerah maupun pusat, dalam menangani bencana.
Nah, tahun depan itu kan sudah tahun Pemilu ya, apa iya pemerintah takut dibilang nggak becus? Takut elektabilitasnya turun gitu ya? Eh, tapi kalau emang masih mampu sih kenapa nggak? Yang penting cepat aja ya. Dibandingkan kepentingan politik, kasihanilah rakyat Pak. (E36)