HomeTerkiniProgram 35.000 MW Masuk Rencana Umum Energi Nasional

Program 35.000 MW Masuk Rencana Umum Energi Nasional

Mengenai pengembangan energi baru terbarukan (EBT), menurut Seskab, karena Indonesia sudah meratifikasi Kesepakatan COP Paris (Konferensi Perubahan Iklim), maka apa yang sudah menjadi kesepakatan atau keputusan, akan kita ikuti.


pinterpolitik.comJumat, 6 Januari 2017.

JAKARTA – Program pengadaan listrik 35.000 megawatt dengan target sampai 2019 dimasukkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Hal itu disepakati oleh Rapat Dewan Energi Nasional (DEN) yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Walaupun untuk mencapai 35.000 mw bukan hal yang mudah, namun Presiden dan Wakil Presiden tetap memutuskan itu menjadi target sampai 2019. Demikian dikemukakan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan seusai sidang paripurna DEN dan rapat terbatas, Kamis sore, seperti dikutip dari laman Setkab.

Mengenai pengembangan energi baru terbarukan (EBT), menurut Seskab, karena Indonesia sudah meratifikasi Kesepakatan COP Paris (Konferensi Perubahan Iklim), maka apa yang sudah menjadi kesepakatan atau keputusan, akan kita ikuti.

Dikatakan, target penggunaan ETB pada 2017 sudah ditetapkan 11 persen, walaupun kita mengestimasi baru bisa 7 persen. Menurut Pramono Anung, untuk tahun 2025 targetnya 23 persen.

Untuk itu Presiden meminta Menteri ESDM dan Dewan Energi Nasional membuat blue print jangka panjang. Tidak hanya bergantung pada energi fosil, tetapi juga energi baru terbarukan lainnya, seperti, udara, arus laut, dan biodiesel.

“Itu akan ditangani secara lebih serius oleh Menterti ESDM dan Dewan Energi Nasional,” ujarnya.

Seskab mengatakan, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Umum Energi Nasional akan dikeluarkan dalam waktu dekat ini. (E19)

Baca juga :  Jokowi's Secret Painting?
spot_imgspot_img

#Trending Article

Segitiga Besi Megawati

Relasi Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri kini memasuki babak baru menyusul wacana pertemuan dua tokoh tersebut.

Prabowo & Hybrid Meritocracy Letnan-Mayor

Promosi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogabwilhan I di rotasi perdana jenderal angkatan bersenjata era Presiden Prabowo Subianto kiranya mengindikasikan pendekatan baru dalam relasi kekuasaan dan militer serta dinamika yang mengiringinya, termasuk aspek politik. Mengapa demikian?

The Real Influence of Didit Hediprasetyo?

Putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo, memiliki influence tersendiri dalam dinamika politik. Mengapa Didit bisa memiliki peran penting?

Keok Pilkada, PKS Harus Waspada? 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai yang paling tidak diuntungkan usai Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Mungkinkah hal ini jadi bahaya bagi PKS dalam waktu mendatang?

Prabowo and The Nation of Conglomerates

Dengarkan artikel ini: Sugianto Kusuma atau Aguan kini jadi salah satu sosok konglomerat yang disorot, utamanya pasca Menteri Tata Ruang dan Agraria Nusron Wahid mengungkapkan...

Megawati and The Queen’s Gambit

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mungkin akan dielu-elukan karena dinilai brilian dengan menunjuk Pramono Anung sebagai calon gubernur dibandingkan opsi Ahok atau Anies Baswedan, sekaligus mengalahkan endorse Joko Widodo di Jakarta. Namun, probabilitas deal tertentu di belakangnya turut mengemuka sehingga Megawati dan PDIP bisa menang mudah. Benarkah demikian?

Gibran Wants to Break Free?

Di tengah dinamika politik pasca-Pilkada 2024, seorang wapres disebut ingin punya “kebebasan”. Mengapa Gibran Rakabuming wants to break free?

Ada Operasi Intelijen Kekacauan Korea Selatan? 

Polemik politik Korea Selatan (Korsel) yang menyeret Presiden Yoon Suk Yeol jadi perhatian dunia. Mungkinkah ada peran operasi intelijen dalam kekacauan kemarin? 

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...