Kepala Negara juga meminta agar para pejabat pemerintah membongkar penyakit egosektoral, cara berpikir yang terkotak-kotak yang akan memperlambat proses. Bappenas juga tidak boleh lagi terperangkap oleh gaya sektoral atau bahkan menjadi perpanjangan tangan dari kepentingan sektoral.
pinterpolitik.com – Rabu, 1 Februari 2017
JAKARTA – Sederhanakan proses yang rumit-rumit dan bertele-tele yang bersifat administratif. Bangun kodifikasi yang bersandar pada lintas kementerian/lembaga. Laksanakan pengembangan sistem informasi berbasis IT untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran terintegrasi.
Presiden Jokowi mengemukakan hal itu ketika memberikan pengantar pada rapat terbatas tentang “ Integrasi Perencanaan dan Penganggaran untuk Mengoptimalkan Hasil Pembangunan Nasional di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/1/2017) siang.
Kepala Negara juga meminta agar para pejabat pemerintah membongkar penyakit egosektoral, cara berpikir yang terkotak-kotak yang akan memperlambat proses. Bappenas juga tidak boleh lagi terperangkap oleh gaya sektoral atau bahkan menjadi perpanjangan tangan dari kepentingan sektoral.
Presiden, yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengingatkan kembali kebijakan money follow program yang harus betul-betul dijalankan. Jangan hanya labelnya, diberi label money follow program, tetapi dalam praktik tetap money follow function.
Terkait dengan itu, Presiden meminta agar Bappenas dan Kementerian Keuangan betul-betul mengawal proses ini, terutama dalam pertemuan trilateral dengan masing-masing kementerian/lembaga.
Jokowi meminta forum-forum pertemuan tidak hanya memenuhi prosedur administrasi, tetapi betul-betul bisa konkret, betul-betul dipergunakan, dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong prinsip money follow program. Terutama untuk pendanaan program-program prioritas nasional.
Ia menegaskan, Bappenas dan Kementerian Keuangan terutama harus betul-betul bisa menjadi penjaga prinsip program-program prioritas, penjaga dijalankannya money follow program.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan, pemerintah tidak mau mengulang-ulang terus lagu lama. Perencanaan dan penganggaran tidak nyambung, tidak sinkron, antara yang direncanakan berbeda dari yang dianggarkan. Sehingga seolah-olah ada dua rezim, rezim perencanaan dan rezim penganggaran.
Ditegaskan, ke depan, sedini mungkin kita harapkan pencapaian program-program prioritas betul-betul bisa dan tidak meleset dari sasaran. (Setkab/E19)