“Demokrasi yang melewati batasnya dan meluap menjadi anarki akan menemui ajalnya dan digantikan sementara waktu oleh diktator.” ~Mohammad Hatta
PinterPolitik.com
[dropcap]T[/dropcap]eguran yang diberikan Bawaslu terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang melakukan pose dua jari di acara Konferensi Partai Gerindra menuai kekecawaan masyarakat. Ribuan postingan membela Anies Baswedan membanjiri twitter didampingi dengan hastgag #SaveAniesBaswedan. Ruameee…
Nah, ternyata ada banyak netizen yang membandingkan pose dua jari Anies dengan pose satu jari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tujuannya apa? Untuk mempertanyakan kenapa kalau Anies ditegur bahkan terancam hukuman tiga tahun penjara sedangkan Ridwan Kamil yang mendukung petahana nggak.
Gerah dengan banyaknya komentar miring tentang dirinya, Ridwan Kamil akhirnya membuat klarifikasi di instagram pribadi miliknya @ridwankamil.
Soal kenapa dirinya nggak diperiksa Bawaslu, Ridwan Kamil mengatakan kalau pose mengacungkan satu jari itu diambil saat dirinya bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar. Pose itu memang benar menyimbolkan dukungan pada pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin, tapi menurutnya dia nggak salah. Kenapa?
Menurut doi, Bawaslu nggak berhak menegur dirinya karena aktivitas kampanye tersebut berlangsung ketika akhir pekan. Sedangkan dalam aturan, itu diperbolehkan untuk pejabat negara.
Kalaupun ada pejabat negara yang ingin ikut kampanye di hari kerja, harus izin dulu ke Mendagri. Izin cuti. Begitu nggak apa-apa. Jadi bukan berarti pejabat negara nggak boleh ikut kampanye. Boleh, asal taat aturan.
Ingat, aturan dibuat bukan untuk dibuat-buat! Share on XYaaa, sampai di sini eik masih bisa maklum deh. Kang Emil nggak salah. Bhaikkk… Tapi masalahnya, kenapa ketika Anies sudah izin cuti, izinnya diakui pula oleh Mendagri, kok tetap ditegur? Kok tetap terancam hukuman penjara? Begitu loh, Kang.
Tapi mungkin untuk pertanyaan di atas bukan kapasitas Kang Emil untuk menjawab. Harusnya Bawaslu sendiri yang menyampaikan klarifikasi secerah-cerahnya, seterang-terangnya. Karena kalau benar Bawaslu berpihak, mau jadi apa democrazy, ehh demokrasi di negara kita? Ckckckck.
Dengan ini, harap Bawaslu berpikir jernih terlebih dulu. Karena rakyat sudah cerdas. Apalagi setelah mengenal pasangan calon nomor urut 10 Nurhadi-Aldo. Jadi, jangan lagi ada dusta diantara kita. Owkay? Bhaikkk.. (E36)