Calon kuat Presiden Prancis, Marine Le Pen yang hadir juga dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa masyarakat Eropa akan bangkit dalam populisme dan menolak status quo.
pinterpolitik.com – Senin, 23 Januari 2017.
KOBLENZ – Setelah kemenangan Donald Trump di Amerika Serikat, gerakan populisme seperti menjadi wabah di banyak negara. Populisme (populism) secara sederhana bisa diartikan sebagai filsafat politik yang berpihak pada hak-hak dan kepentingan orang banyak, alih-alih berpihak pada elit dan pemerintah. Namun demikian, populisme juga cenderung berpikiran tertutup dan anti-keberagaman. Populisme dalam banyak kasus juga cenderung anti kemapanan. Populisme saat ini sedang ‘mewabah’ dan telah ‘menjangkiti’ banyak negara di dunia.
Kabar terbaru muncul dari Eropa saat ribuan demonstran menolak pertemuan para pemimpin partai populis sayap kiri Eropa di Koblenz, Jerman pada Sabtu, 21 Januari 2017. Saat di Amerika Serikat ratusan ribu perempuan melakukan protes terhadap Trump, di Eropa sedang terjadi pertemuan pemimpin partai halauan keras Eropa yang dihadiri tokoh anti-Islam seperti Geert Wilders dari Belanda, Frauke Petry dari Jerman yang anti-imigran, dan Matteo Salvini yang juga anti-Muslim dari Italia. Pertemuan ini dianggap sebagai gerakan Fasis baru dan membahayakan persatuan bangsa-bangsa Eropa.
Pertemuan tokoh-tokoh ini juga terkait dengan pemilihan umum di beberapa negara tersebut yang oleh banyak pihak dianggap sebagai pemilihan ‘penuh risiko’ dan akan menggoyang peta politik di Eropa secara keseluruhan. Calon kuat Presiden Prancis, Marine Le Pen yang hadir juga dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa masyarakat Eropa akan bangkit dalam populisme dan menolak status quo. Le Pen yang berasal dari partai sayap kanan, National Front mengatakan bahwa semangat populisme ini terbangkitkan oleh Brexit dan kemenangan Presiden Amerikas Serikat Donald Trump. Semangat ini akan segera diikuti oleh Prancis, Jerman, Belanda, serta negara-negara Eropa lain.
“Tahun 2016 (adalah) tahun dunia Anglo-Saxon bangkit. Pada 2017 saya yakin masyarakat Eropa akan bangkit. Kita tidak lagi mempertanyakan bilamana, tetapi kapan,” ujarnya di hadapan 800 orang di gedung pertemuan di Kota Koblenz, Sungai Rhine, Sabtu (21/1).
Dalam acara yang dirancang sebagai pertemuan kontra-Uni Eropa tersebut, Le Pen berpidato dan mengkritik masalah migrasi, mata uang euro, dan pengelolaan perbatasan. Ia juga mengatakan bahwa peserta pertemuan Koblenz berbagi kesamaan tujuan dan komitmen untuk membebaskan diri dari tirani Brussels – sebutan untuk Uni Eropa – dan menjadi ‘bangsa-bangsa Eropa, sebuah Eropa yang merdeka’.
Pemimpin-pemimpin yang hadir saat pertemuan ini adalah mereka yang cenderung berpaham nasionalisme-konservatif. Dari Jerman, ada Frauke Petry, seorang nasionalis-konservatif yang anti imigran dari partai Alternative for Germany (AfD). Dari Belanda ada Geert Wilders dari Freedom Party yang anti-Islam. Lalu ada Sekretaris Jenderal Freedom Party of Austria, Harald Valimsky, serta Matteo Salvini dari Lega Nord (Partai Liga Utara) Italia.
Dalam pertemuan yang hanya berselang sehari setelah pelantikan Trump ini, para pemimpin ini tidak merahasiakan kekaguman mereka terhadap Trump. Mereka berharap momentum kemenangan Trump ini bisa dimanfaatkan untuk mendulang dukungan. Isu migrasi dan anti kemapanan dipakai sebagai jalan untuk menggoyang peta politik di Eropa.
Pertemuan di Koblenz ini digagas oleh kelompok politik Europe of Nations and Freedom (ENF) Parlemen Eropa. Kelompok ini didirikan oleh Le Pen pada 2015 dan menyatukan 40 anggota parlemen yang nasional-konservatif dari Sembilan negara anggota.
Paham populisme yang sedang melanda Eropa ini oleh banyak pihak dinilai dapat mendatangkan bahaya bagi kelangsungan perdamaian dunia. Pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Francis, mengatakan bahwa populisme bisa berujung pada terpilihnya tokoh seperti Adolf Hitler. Dalam sebuah wawancara, Paus mengecam ide membangun dinding dan kawat berduri untuk mencegah orang asing atau migran. Paus menyebut contoh populisme adalah ketika pada tahun 1933, Jerman membangun kawat berduri di batas-batas wilayahnya sehingga tidak ada yang dapat ‘mengambil’ identitasnya.
“Kasus Jerman itu klasik. Mereka mendeformasi identitas dan kita tahu apa hasilnya kemudian. Hitler tidak mencuri kekuasaan. Dia dipilih rakyat dan kemudian dia menghancurkan rakyatnya”, kata Paus.
Soal Trump, Paus menegaskan bahwa masih terlalu dini untuk memberi penilaian. “Mari kita lihat apa yang akan dia lakukan dan kemudian kita akan mengevaluasinya”, lanjutnya.
Fenomena ‘mewabahnya’ populisme ini benar-benar sesuai prediksi. Setelah awal tahun 1990-an daratan Eropa dikuasai oleh gerakan tengah kiri sosial-demokrat, gelombang gerakan kanan baru saat ini dianggap sedang menemukan momentum kebangkitannya. Fenomena migrasi yang menguat dengan persoalan pengungsi dan terorisme sedang menimbulkan ketakutan besar di masyarakat Eropa. Hal inilah yang menyebabkan ada pergeseran pandangan politik di masyarakat Eropa yang mulai melihat bahwa keterbukaan harus mulai dibatasi, sehingga negara dapat lebih meningkatkan dan menjamin keamanan warga negaranya sendiri.
Setelah Inggris sukses lewat Brexit, akankah negara-negara Eropa lain juga ikut-ikutan sukse? Apakah tahun 2017 akan menjadi tahun perubahan peta politik di Eropa? Menarik untuk ditunggu. (MI/S13)