“Dasar bapakku, tak tahu malu. Punya hobi meneguk madu,” – Iwan Fals, Cantik Munafik
Pinterpolitik.com
Berhari-hari sudah tuntutan mahasiswa dalam demonstrasi belum juga dipenuhi petinggi negeri. Pemerintah dan DPR ini kenapa ya kok tidak bisa sensitif dalam memandang kondisi terkini? Amarah rakyat sudah begitu besar, aspirasi tidak juga didengar.
Mungkin, saking geramnya mahasiswa, mereka sampai menolak ajakan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana. Nah, gitu dong, kalau dulu pas Aksi 212 sampai mau turun ke lapangan, sekarang kok mahasiswanya yang dibawa ke Istana.
Eh tapi, sepertinya ada pihak lain yang sebenarnya masih mau memancing “amarah” para mahasiswa ini. Di dalam tuntutan mahasiswa kan ada poin tentang pembatalan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Nah, di tengah tensi tinggi, ada loh yang keukeuh agar RUU itu lolos!
Dorongan agar RUU kontroversial itu kelar di periode DPR ini hadir dari anggota fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf. Ia menilai bahwa RKUHP ini akan menjadi bagian dari reformasi hukum. Loh kok masih ngotot aja?
Memang sih, dia mengusulkan kalau pasal kontroversial yaitu penghinaan presiden dihapus dari RUU tersebut. Tapi, memangnya hanya itu saja yang menjadi bagian pemicu amarah dari RUU itu? Hayo, masyarakat juga memperkarakan hal-hal lain yang bisa membelenggu masyarakat loh.
Jangan-jangan PKS ini memang hobi didemo ya? Hampir semua lagi berusaha menurunkan ketegangan, salah satunya dengan menunda pembahasan RKUHP. Eh, PKS justru malah berusaha mempertahankan dengan dalih reformasi hukum. Ckckckck.
Yang unik, sebenarnya PKS ini mungkin hobi didemo oleh para juniornya sendiri di kampus. Sudah menjadi rahasia umum kalau kader-kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan jemaah Tarbiyah ini mengisi posisi-posisi penting dalam organisasi mahasiswa. Nah, KAMMI sendiri adalah organisasi mahasiswa yang dianggap terafiliasi dengan PKS.
Eh, mungkin justru karena tahu yang demo kebanyakan masih adik sendiri mereka jadi lebih berani bertahan dari tuntutan ya? Kalau gak nurut sama DPP PKS kan adik-adik ini bisa dikasih iqab atau hukuman.
Eh tapi kayaknya kalau tuntutan dari KAMMI ini memang beda sendiri sih dibanding mahasiswa dan masyarakat lain. Kalau yang lain minta percepatan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), kalau anak-anak KAMMI justru minta ditunda. Nah, agenda ini sama dengan siapa? Fraksi PKS di DPR.
Ya udah deh yang penting seharusnya fraksi di PKS di DPR lebih peka dong dengan tuntutan dari masyarakat yang lebih luas. Di sisi lain, mahasiswa juga harus bisa melepaskan diri afiliasi politik dengan senior di parlemen sehingga kepentingan publik yang didahulukan, bukan kepentingan kelompok (H33)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.