HomeTerkiniPertamina Selamatkan Proyek PLTGU Jawa 1

Pertamina Selamatkan Proyek PLTGU Jawa 1

pinterpolitik.comSelasa, 17 Januari 2017.

JAKARTA – Kisruhnya pemberitaan PLTGU Jawa 1 akhir-akhir ini membuat publik menduga-duga apa penyebab gagalnya megaproyek proyek senilai USD 2 miliar atau setara Rp 26 triliun tersebut.

Anggota DPR Komisi VII Joko Purwanto mengatakan, semestinya perjanjian jual beli (power purchase agreement/ PPA) antara konsorsium Pertamina dengan PLN sudah diteken pada pertengahan Desember tahun lalu.

“Kabar PLN akan membatalkan proyek ini membuat publik menerka apakah memang proyek tersebut tidak dibutuhkan, dengan kata lain tambahan 1.600 MW tersebut memang tidak diperlukan lagi?” kata dia Jakarta, Senin (16/1).

Joko menambahkan, apakah batalnya megaproyek tersebut juga disebabkan karena adanya intervensi politik, isu bankability, atau alotnya negosiasi kedua pihak karena tidak dapat bersepakat terkait isu-isu teknis komersial?.

Joko menjelaskan, apabila didalami lebih jauh, sebab mandeknya PLTGU Jawa 1 mengerucut menjadi tiga penyebab utama.

Pertama, proyek tersebut tidak diperlukan lagi. Jika hal ini benar, maka diduga telah terjadi kesalahan perencanaan dan miskoordinasi antara PLN dan Kementerian ESDM sebagai pihak yang bertanggung jawab atas program ketenagalistrikan nasional terutama program 35 ribu MW.

“PLN tentunya harus mempertanggungjawabkan hal ini kepada publik. Komentar dia, ongkos yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan dan memobilisasi sumber daya yang diperlukan, baik bagi pihak PLN, pemerintah, peserta tender, dan semua yang terlibat tentunya sangatlah besar,” jelas dia.

Kedua, terang Joko, permasalahan bankability. Ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab PLN. Pertanyaanya, lanjut dia, apakah PLN sudah mempersiapkan serta mengkaji dengan cermat dan matang mengenai filosopi dan konsep tender IPP Jawa1 ini?

“Bagaimana bisa PLN menyelenggarakan tender proyek senilai USD 2 miliar yang dari awal sudah diindikasikan tidak bankable? PLN tidak sensitif dan abai terhadap isu paling fundamental ini,” tegas dia.

Baca juga :  Raib Dana Pensiun PNS Kacau BUMN Era Jokowi

Menurut Joko, jika memang benar salah satu elemen penting bankability yang tidak dipenuhi PLN ini adalah jaminan/kepastian pasokan LNG untuk pembangkit yang merupakan tanggung jawab PLN, maka hal ini harusnya diselesaikan dahulu oleh PLN dan dipastikan bahwa terdapat kecukupan pasokan gas atau LNG selama 25 tahun umur proyek.

“Kompetensi penyelenggara tender dan koordinasi internal PLN kemudian juga harus dipertanyakan,” ujar dia.

Ketiga, lanjut Joko, persoalan teknis komersial. Pendapat dia, perlu juga dipertanyakan apakah mekanisme penyelenggaraan tender serta klausul-klausul dalam dokumen tender/request for proposal atau secara umum disebut terms and conditions telah menganut prinsip-prinsip praktek bisnis yang sehat dan berlaku serta diakui di industrinya?

“Dengan kata lain, apakah terms and conditions tersebut mengacu kepada praktek bisnis yang diakui secara umum (prinsip-prinsip best practices),” katanya.

Joko menegaskan, dikhawatirkan bahwa PLN sebagai BUMN masih mempunyai mentalitas superior terhadap para mitra bisnisnya.

Jika memang terjadi permasalahan di area ini, kata Joko, di mana sejak awal memang sudah cacat lahir dan tidak rasional sehingga membuat proyek menjadi tidak workable secara teknis dan komersial, maka hal ini menjadi semakin kompleks, karena tentunya akan berpengaruh kepada keekonomian proyek bahkan mungkin menjadi proyek yang merugi.

“Dari keseluruhan isu di atas, maka harus ditarik sebuah rasionalitas, yatu jika proyek ini masih benar-benar diperlukan, dan merupakan bagian penting program kelistrikan nasional, maka harus ada yang berbesar hati untuk menyelamatkan proyek ini, mengingat ternyata masih terdapat masalah penting lainnya yaitu bankability dan komersial dimana negosiasi kedua pihak masih alot,” jelasnya.

Dia menambahkan, melihat gelagat bahwa PLN cenderung ingin membatalkan proyek ini sementara program 35 ribu MW harus tetap berjalan, maka yang harus berbesar hati dan berkorban tentunya adalah konsorsium Pertamina.

Baca juga :  Indonesia First: Doktrin Prabowo ala Mearsheimer? 

Hanya Pertamina beserta mitranya yang dapat diandalkan dalam mengelola konsorsium dan menyelesaikan dua isu ini. (eksplorasi.id/A11)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Menguji “Otot Politik” Andika Perkasa

Pilgub Jawa Tengah 2024 kiranya bukan bagaimana kelihaian politik Andika Perkasa bekerja di debutnya di kontestasi elektoral, melainkan mengenai sebuah hal yang juga lebih besar dari sekadar pembuktian PDIP untuk mempertahankan kehormatan mereka di kandang sendiri.

Menyoal Kabinet Panoptikon ala Prabowo

Pemerintahan Prabowo disebut memiliki kabinet yang terlalu besar. Namun, Prabowo bisa jadi memiliki kunci kendali yakni konsep "panoptikon".

Tidak Salah The Economist Dukung Kamala?

Pernyataan dukungan The Economist terhadap calon presiden Amerika Serikat, Kamala Harris, jadi perhatian publik soal perdebatan kenetralan media. Apakah keputusan yang dilakukan The Economist benar-benar salah?

Ridwan Kamil dan “Alibaba Way”

Ridwan Kamil usulkan agar setiap mal di Jakarta diwajibkan menampilkan 30 persen produk lokal. Mungkinkah ini gagasan Alibaba Way?

Hype Besar Kabinet Prabowo

Masyarakat menaruh harapan besar pada kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Rahasia Kesaktian Cak Imin-Zulhas?

Dengarkan artikel ini: Audio ini dibuat menggunakan AI. Di tengah kompetisi untuk tetap eksis di blantika politik Indonesia, Zulkifli Hasan dan Muhaimin Iskandar tampak begitu kuat...

Prabowo, the Game-master President?

Di awal kepresidenannya, Prabowo aktif menggembleng Kabinet Merah Putih. Apakah Prabowo kini berperan sebagai the game-master president?

Indonesia First: Doktrin Prabowo ala Mearsheimer? 

Sejumlah pihak berpandangan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan lebih proteksionis. Seberapa besar kemungkinannya kecurigaan itu terjadi? 

More Stories

UMKM Motor Ekonomi Dunia

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia...

Jembatan Udara Untuk Papua

PinterPolitik.com JAKARTA - Pemerintah akan memanfaatkan program jembatan udara untuk menjalankan rencana semen satu harga yang dikehendaki Presiden Joko Widodo. Menurut Kepala Pusat Penelitian dan...

Kekerasan Hantui Dunia Pendidikan

PinterPolitik.com Diklat, pada umumnya dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian serta etika kepada anggota baru. Namun kali ini, lagi-lagi Diklat disalahgunakan, disalahfungsikan, hingga...