HomeDuniaPenentang Kebijakan Trump Dipecat

Penentang Kebijakan Trump Dipecat

Perintah eksekutif yang ditentang khususnya mengenai penerapan larangan pemberian visa bagi imigran dari tujuh negara, yakni Iran, Irak, Suriah, Yaman, Somalia, Sudan, dan Libya.

pinterpolitik.comRabu, 1 Februari 2017

WASHINGTON DC – Salah seorang pejabat di pemerintahan Amerika Serikat, yang ikut menentang kebijakan imigran Presiden Donald Trump, dipecat, Senin (30/2017).

Sally Yates, Pelaksana Tugas Jaksa Agung, yang diangkat Barack Obama pada masa pemerintahannya, dipecat Donald Trump, karena memerintahkan para jaksa di Departemen Kehakiman untuk tidak membela perintah eksekutif atau instruksi presiden yang terkait keimigrasian.

Perintah eksekutif yang ditentang khususnya mengenai penerapan larangan pemberian visa bagi imigran dari tujuh negara, yakni Iran, Irak, Suriah, Yaman, Somalia, Sudan, dan Libya.

Dalam sebuah pernyataan, Selasa (31/1), Gedung Putih menyebutkan, Sally Yates telah mengkhianati Departemen Kehakiman dengan menolak untuk menegakkan hukum untuk melindungi warga AS.

Dikemukakan, Presiden Trump membebaskan Yates dari tugasnya dan kemudian mengangkat Dana Boente, jaksa AS di Distrik Timur Virginia, menjadi PLT Jaksa Agung sampai Senator Jeff Sessions (kandidat Jaksa Agung) akhirnya disetujui Senat.

Yates, semula menjabat Wakil Jaksa Agung AS, mengatakan kepada Departemen Kehakiman, dia tak akan membela perintah eksekutif Trump terkait dengan larangan pemberian visa untuk warga tujuh negara dan imigran masuk AS.

Sally Yates, pejabat yang diangkat Obama menjelang berakhirnya masa jabatannya, mengatakan dia tidak yakin perintah eksekutif Trump sesuai hukum atau tidak.

Seperti diberitakan, jaksa agung dari 16 negara bagian di Amerika Serikat, termasuk California dan New York, Minggu (29/1), mengeluarkan kecaman terhadap kebijakan imigran Trump.

Mereka menyebutkan kebijakan Presiden AS, yang diusung Partai Republik, melawan konstitusi. Mereka berjanji akan melawan perintah Trump tersebut.

Jaksa Agung Negara Bagian Illinois, Lisa Madigan, adalah yang menginisiasi pernyataan bersama itu. Ia bergabung dengan koleganya di California, Connecticut, the District of Columbia (lokasi ibu kota AS), Hawaii, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Vermont, Virginia, dan Washington. (Kps/E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Segitiga Besi Megawati

Relasi Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri kini memasuki babak baru menyusul wacana pertemuan dua tokoh tersebut.

Prabowo & Hybrid Meritocracy Letnan-Mayor

Promosi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogabwilhan I di rotasi perdana jenderal angkatan bersenjata era Presiden Prabowo Subianto kiranya mengindikasikan pendekatan baru dalam relasi kekuasaan dan militer serta dinamika yang mengiringinya, termasuk aspek politik. Mengapa demikian?

The Real Influence of Didit Hediprasetyo?

Putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo, memiliki influence tersendiri dalam dinamika politik. Mengapa Didit bisa memiliki peran penting?

Keok Pilkada, PKS Harus Waspada? 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai yang paling tidak diuntungkan usai Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Mungkinkah hal ini jadi bahaya bagi PKS dalam waktu mendatang?

Prabowo and The Nation of Conglomerates

Dengarkan artikel ini: Sugianto Kusuma atau Aguan kini jadi salah satu sosok konglomerat yang disorot, utamanya pasca Menteri Tata Ruang dan Agraria Nusron Wahid mengungkapkan...

Megawati and The Queen’s Gambit

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mungkin akan dielu-elukan karena dinilai brilian dengan menunjuk Pramono Anung sebagai calon gubernur dibandingkan opsi Ahok atau Anies Baswedan, sekaligus mengalahkan endorse Joko Widodo di Jakarta. Namun, probabilitas deal tertentu di belakangnya turut mengemuka sehingga Megawati dan PDIP bisa menang mudah. Benarkah demikian?

Gibran Wants to Break Free?

Di tengah dinamika politik pasca-Pilkada 2024, seorang wapres disebut ingin punya “kebebasan”. Mengapa Gibran Rakabuming wants to break free?

Ada Operasi Intelijen Kekacauan Korea Selatan? 

Polemik politik Korea Selatan (Korsel) yang menyeret Presiden Yoon Suk Yeol jadi perhatian dunia. Mungkinkah ada peran operasi intelijen dalam kekacauan kemarin? 

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...