Hanya NasDem dan PPP saja fraksi yang walkout ketika UU MD3 disahkan, mengapa kedua partai tersebut berkhianat dengan para sejawatnya?
PinterPolitik.com
“Pembahasan revisi undang-undang ini oleh DPR membuat undang-undang untuk menciptakan lowongan jabatan yang akan diisi sendiri.” ~ Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate
[dropcap]B[/dropcap]agi partai politik, kedudukan di Senayan bisa diibaratkan sebagai sebuah sumur emas yang tak hanya menguntungkan tapi juga menyilaukan. Jadi enggak heran kalau jabatan sebagai ketua atau wakil ketua, baik di MPR, DPR, DPD, maupun DPRD akan selalu jadi bahan rebutan.
Masih ingat adegan rebutan kursi di DPD dulu? Kalau saja almarhum Gus Dur masih bernapas, mungkin komentar para anggota parlemen seperti anak-anak di Taman Kanak-kanak yang rebutan mainan, tentu akan kembali bergaung. Padahal, ngapain sih rebutan? Kayak di gedung itu hanya ada satu kursi saja, hadeuh.
Nah pertikaian ini ternyata kembali terulang dalam pembahasan Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pasalnya, dalam UU tersebut juga membahas penambahan kursi ketua. Enggak hanya di DPR saja, tapi juga di MPR. Kebayang kan, bagaimana ngeces-nya partai politik untuk dapetin kursi tambahan itu?
Kami memilih #WalkOut dari Rapat Paripurna terkait Revisi Undang – Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). pic.twitter.com/2CNsx5e5Rx
— Lestari Moerdijat (Mbak Rerie) (@rerieLmoerdijat) February 13, 2018
Seperti yang juga udah kita tahu bersama, di DPR dan MPR, kursi-kursi ini diperebutkan melalui lobi-lobi. Lobinya enggak hanya bergantung pada kepandaian merayu, tapi juga barteran berbagai kepentingan dan juga bagi-bagi keuntungan. Ya kayak yang terjadi pada kasus E-KTP dan Hambalang lah, semuanya ingin dapat bagian.
Lalu bagaimana yang enggak kebagian, ya palingan juga jadi pundungan atau ngambekan. Konon katanya sih, aksi keluar ruangan atau walkout baik NasDem dan PPP ya karena enggak kebagian cipratan itu. Waduh, kasian dong. Kok bisa enggak dapat bagian? Ya enggak ngerti juga sih.
Aksi kedua parpol ini, bisa dibilang berkhianat gak ya? Kan sebenarnya pembagian jatah kursi ketua itu sudah ada “tau sama taunya” dari tahun lalu. Kok masih ambekan juga? Kok enggak bahagia sih liat partai sesama koalisi dapat jatah kursi? Katanya kompak? Ngakunya bersih?
Meski begitu, baik NasDem dan PPP bisa juga berkelit sih kalau aksi walkout mereka itu karena UU MD3 memang banyak dianggap inkonstitusi. Walau aksinya karena alasan lain, tapi ya lumayan lah. Setidaknya keduanya kan enggak ikut teriak “setuju”. Hmm, bagaimana ya, namanya juga politik. (R24)
