“Mari gotong royong dan terus fokus bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan dan menurunkan angka kemiskinan.” – Joko Widodo
PinterPolitik.com
Siapa sangka kalau ternyata kenaikan harga tiket pesawat belakangan ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tapi juga institusi negara. Waduhh. Serius nih?
Ceritanya Ketua KPU Arief Budiman sempat menjadikan mahalnya harga tiket pesawat ini sebagai alasan karena tidak dapat menghadirkan bukti pada sidang gugatan Pemilu di MK 17 Juni 2019.
Kok bisa ya, bukannya anggaran untuk Pemilu 2019 itu katanya sekitar Rp 25,59 triliun ya? Itu jauh lebih banyak dibanding tahun 2014 lalu loh. Udah abis kali ya uangnya. Nggak dipakai buat yang lain-lain kan pak? Hehehe.
Andai kata KPU memang sudah kehabisan uang, harusnya jujur aja sama masyarakat dari awal. Kalau jujur dari awal, kan netizen siap melakukan Gerakan Sejuta Koin Untuk KPU Naik Pesawat. Lagi pula, apa sih yang nggak demi bangsa ini. Ciee.
Padahal kan ini sidang terbesar dan terpenting yang akan menentukan pemimpin bangsa Indonesia selama 5 tahun ke depan, tapi bisa-bisanya ya nggak dipersiapkan dengan semaksimal mungkin. Duhai KPU, dimana keseriusanmu di sidang ini?
Hmm. Jangan-jangan KPU memang dari awal tidak menganggap sidang ini sebagai hal yang penting kali ya. Jadinya gini deh hasilnya.
Harusnya semahal apapun tiketnya, sejauh apapun lokasinya, sesulit apapun rintangnya, KPU terus mengusahakan yang terbaik untuk sidang ini.
Soalnya banyak pahlawan kita yang sudah mengorbankan nyawanya pas hari Pemilu lalu, sementara KPU nggak mau keluar uang tiket pesawat yang agak mahal demi masa depan bangsa?
Ternyata, ada benernya juga ya pendapat Fahri Hamzah yang mengatakan bahwa KPU memang tidak niat dan cuma cari-cari alasan.
KPU dan Kemenhub kan masih bisa diibaratkan kayak saudara. Kalau memang KPU niat hadir membawa bukti dokumen ke persidangan, kan mereka bisa aja nanya dan minta bantu ke Kemenhub. Bukan hanya tidak niat, tapi sepertinya pihak KPU juga tidak inisiatif ya. Upss.
KPU, Bawaslu, dan Menkominfo aja pernah saling berkordinasi untuk mencegah hoaks. Kok di kasus ini nggak mau kordinasi sama Menhub? Atau Menhubnya emang nggak kompeten sehingga nggak bisa nurunin harga tiket pesawat. Uppps. Itu kata netizen di media sosial loh ya pak. Hehehe.
Kalau kayak gini, semuanya jadi saling berhubungan satu sama lain ya. Duhh. Kapan majunya? (R50)
