HomePolitik & FigureMengawal Pemilih ke Putaran Kedua

Mengawal Pemilih ke Putaran Kedua

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, Rabu (22/2), juga menyoroti soal banyaknya pemilih yang gagal menggunakan hak pilihnya. Mendagri menyebut contoh, dua anaknya  tidak bisa mencoblos.


pinterpolitik.com

[dropcap size=big]K[/dropcap]omisi Pemilihan Umum DKI Jakarta berupaya memastikan semua warga yang sudah berhak memilih tercantum pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) putaran kedua pilkada, yang akan diputuskan pada 6 April 2017. Beberapa langkah untuk menjaring pemilih akan dilakukan oleh KPU.

Banyaknya warga yang mengeluhkan gagal menggunakan haknya pada putaran pertama pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta pada Rabu, 15 Februari 2017, sudah menjadi rahasia umum.

Kita sebut salah satu contoh pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, beberapa saat setelah pemungutan suara pada 15 Februari. Secara khusus Megawati menyelenggarakan konferensi pers di kediamannya di Kebagusan, Jakarta Selatan, untuk menjelaskan duduk soal keluhan yang dia terima.

Megawati mengatakan, dia menerima laporan bahwa ada pemilih yang tidak bisa mencoblos karena surat suara habis. Ia pun langsung meminta agar jajaran Kementerian Dalam Negeri bergerak.

Megawati menegaskan, Indonesia adalah negara hukum. Oleh sebab itu, hak warga negara untuk memilih sama dan harus dilindungi. Beda kalau mereka tidak datang karena golput. Banyak pemilih  yang sudah menunggu, tapi tidak kunjung diberikan kertas suara. Waktu pun habis dan tempat pemungutan suara  ditutup.

Hal yang sama disampaikan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Salah satu contohnya adalah TPS di Kebagusan, tempat Megawati memilih. Sebanyak 51 orang datang ke TPS, tapi tidak bisa menggunakan hak pilih, karena kertas suara habis.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, Rabu (22/2), juga menyoroti soal banyaknya pemilih yang gagal menggunakan hak pilihnya. Mendagri menyebut contoh, dua anaknya tidak bisa mencoblos. Hal itu dia utarakan menanggapi keluhan para anggota DPR yang mempertanyakan banyaknya warga DKI yang tidak terdaftar.

“Banyak contoh kecil. Jangankan itu, saya saja contohnya. Di DPT nama dua anak saya enggak ada. Akhirnya mereka enggak nyoblos,” kata Tjahjo.

Mendagri pun melemparkan pertanyaan kepada KPU soal permasalahan DPT dan hak pilih di DKI Jakarta. Menurut dia, jika KPU rajin, pasti semua pemilih bisa terdaftar.

Tjahjo mengatakan, dia sudah pernah menyampaikan permasalahan ini kepada KPU dan Bawaslu. Ia meminta kedua lembaga ini untuk segera menyelesaikannya. Mendagri menyebutkan, dari  119.000 pemilih di DKI yang belum terdaftar sebelum proses administrasi, kemudian berkurang  menjadi 56.000 setelah pendataan oleh KPU dipercepat.

Baca juga :  BG Bodyguard Prabowo?

 

Jadikan Pilot Project

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, menyebutkan, ada kekurangan pada putaran pertama Pilkada DKI. Ia pun meminta penyelenggara pilkada memperbaikinya, terutama terkait partisipasi pemilih.

Pilkada DKI ronde kedua ini harus kita jadikan pilot project. Pertama, untuk meningkatkan partisipasi pemilih, kata Jimly di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/3). Kedua, untuk menunjukkan bahwa demokrasi kita adil dan berintegritas. KPU dan Bawaslu hendaknya membuktikan netral-profesional.

Pada putaran pertama Pilkada DKI  Jimly menyoroti masalah DPT. Untuk putaran kedua, dia meminta KPU memperbaikinya. DPT nggak beres, perbaiki, mumpung ada waktu, katanya.

“Contohnya saya sendiri (mengecek), waktu pemungutan suara saya ke Lapas Salemba, ada 3.861 penghuni. Sekitar 10 persen saja yang ber-KTP luar DKI. Jadi 3.500 di dalam, tapi yang milih hanya 349. Artinya, 15-an persen. Ada masalah pendaftaran pemilu,” katanya.

Menurut Jimly, Pilkada DKI cukup fenomenal. Oleh karena itu, dia meminta KPU dan Bawaslu meningkatkan partisipasi pemilih.

 

Supaya Tidak Terulang

Ketua KPU DKI Sumarno, Rabu (8/3), mengatakan, masalah inilah yang ingin dituntaskan supaya tidak terulang di putaran kedua, yang dijadwalkan 19 April 2017. Sehubungan dengan itu, dipastikan, 6 April penetapan DPT.

Ia juga mengakui masih banyak hal yang harus diperbaiki terkait DPT. Pertama-tama, KPU DKI akan lebih dahulu menyusun daftar pemilih sementara. Itu terdiri atas DPT putaran pertama, ditambah DPTb (tambahan), yakni pemilih yang ada di TPS, tapi tidak tercantum di DPT, ditambah pemilih yang berusia 17 tahun pada April nanti, dan nanti pemilih yang mau mendaftar. Setelah itu diumumkan dan diberikan kesempatan kepada warga untuk mengecek bila namanya belum masuk. Nanti diperbaiki lagi.

Menurut  Sumarno, pihaknya akan “jemput bola” untuk menjaring lebih banyak pemilih pada putaran kedua nanti. Untuk itu, disiapkan “hunter” atau pemburu yang ditempatkan di lokasi-lokasi tertentu untuk mendata  warga yang belum masuk DPT.

“Dibantu Pemprov Jakarta kita buka posko di beberapa tempat di kelurahan dan apartemen. Kami juga sudah menerima pendaftaran (nama) yang direkomendasikan  Bawaslu serta dari tim pasangan calon yang mengirimkan datanya untuk kita datangi,” kata Ketua KPU DKI seusai rapat dengan Plt Gubernur DKI Sumarsono di Balaikota Jakarta, Rabu.

Baca juga :  Pilkada 2024: Jokowi’s Next Battle?

Skema jemput bola ini akan dikoordinasikan dengan wali kota setempat berdasarkan instruksi gubernur, hingga ke jajaran tingkat dasar. Secara resmi KPUD bersurat kepada gubernur dan gubernur yang menginstruksikan sampai ke semua jajarannya, kata Sumarno.

Skema “hunter jemput bola” di Pilkada DKI 2017 putaran kedua ini awalnya dicetuskan oleh Sumarsono seusai rapat koordinasi bersama KPU DKI. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada lagi warga Jakarta yang kehilangan hak pilihnya, karena tidak terdaftar di DPT.

Terkait dengan itu, Sumarsono mengatakan, kami sepakat dengan KPU dan  Bawaslu jangan sampai ada lagi  warga Jakarta yang kehilangan hak politiknya. Pemprov DKI  serius menyikapi sekaligus mengejar para pemegang hak politik untuk bisa mencoblos.

Selain itu, KPU DKI dan Pemprov menyoroti masalah surat keterangan (suket). Untuk penerbitan suket akan diadakan koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan Dukcapil DKI Jakarta.

Plt Gubernur DKI Sumarsono mengatakan, untuk putaran pertama Dinas Dukcapil DKI menerbitkan  84.591 suket.  Pada saat  pencoblosan, banyak terjadi kerumitan, karena beda penafsiran mengenai suket ini.

Yang membawa suket  wajib membawa kartu keluarga sebagai bukti. Itu  aturan main. Diakui, ada berbagai perbedaan penafsiran atas pedoman petunjuk dan prosedur di KPPS. Oleh karena itu, disepakati nanti akan diadakan  bimbingan teknis terpadu di seluruh wilayah.

 

Langkah Tepat 

Berdasarkan pernyataan dan pandangan di atas jelas muncul keinginan kuat supaya putaran kedua Pilkada DKI bebas dari masalah, terutama menyangkut terlaksananya hak politik semua pemilih. Upaya jemput bola yang didesain oleh KPUD dan Pemprov DKI, melalui beberapa cara, kita apresiasi sebagai langkah tepat untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Pekerjaan besar lainnya dalam pesta demokrasi di daerah lima tahunan itu sudah rampung, karena merupakan kelanjutan atau bagian dari putaran pertama Pilkada DKI. Tinggal pekerjaan yang berkaitan dengan penyusunan daftar pemilih sementara dan dilanjutkan dengan daftar pemilih tetap.

Oleh karena itu, penyelenggara Pilkada DKI sudah dapat lebih konsentrasi menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk putaran kedua pilkada, antara lain, menyelesaikan daftar pemilih yang selengkap-lengkapnya dan mencetak  kertas suara sesuai dengan kebutuhan. Kita pun menyerukan supaya KPU DKI Jakarta mendorong semua pemegang hak pilih untuk beramai-ramai menuju bilik suara pada 19 April mendatang. (Berbagai sumber/E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Kok Megawati Gak Turun Gunung?

Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri hingga kini belum terlihat ikut langsung dalam kampanye Pilkada. Kira-kira apa alasannya? 

Berani Prabowo Buka Pandora Papers Airlangga?

Ramai-ramai bicara soal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang disertai dengan protes di media sosial, tiba-tiba juga ramai pula banyak akun men-share kembali kasus lama soal nama dua pejabat publik – Airlangga Hartarto dan Luhut Pandjaitan – yang di tahun 2021 lalu disebut dalam Pandora Papers.

“Sekolam” Ahok, Kesaktian Anies Luntur?

Keputusan Anies Baswedan meng-endorse Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024 memantik interpretasi akan implikasi politiknya. Utamanya karena Anies pada akhirnya satu gerbong dengan eks rivalnya di 2017 yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan PDIP serta tendensi politik dinasti di dalamnya, termasuk yang terjadi pada Pramono.

Siasat Prabowo Akui Sengketa LCS

Pemerintahan Prabowo disorot karena ‘akui’ klaim tumpang tindih LCS dalam joint statement Tiongkok. Mungkinkah ada siasat strategis di baliknya?

Rahasia Triumvirat Teddy, AHY, dan Hegseth?

Terdapat kesamaan administrasi Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump dengan Presiden Prabowo Subianto, yakni mempercayakan posisi strategis kepada sosok berpangkat mayor. Kiranya, terdapat rahasia tertentu di balik kesamaan itu yang dapat mendukung support dalam dimensi tertentu ke pemerintahan masing-masing. Mengapa demikian?

Anies Di-summon PKS!

Ahmad Syaikhu in a battle against Dedi be like, “I summon Anies Baswedan!”  #Anies #AniesBaswedan #PilkadaJawaBarat #AhmadSyaikhu #IlhamHabibie #PKS #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Betulkah Jokowi Melemah? 

Belakangan mulai muncul pandangan bahwa pengaruh politik Jokowi kian melemah, hal tersebut seringnya diatribusikan dengan perkembangan berita judi online yang kerap dikaitkan dengan Budi Arie, dan kabar penangguhan jabatan doktor Bahlil Lahadalia, dua orang yang memang dulu disebut dekat dengan Jokowi. Tapi, apakah betul Jokowi sudah melemah pengaruhnya? 

Masihkah Prabowo Americans’ Fair-Haired Boy?

Dua negara menjadi tujuan utama Prabowo saat melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya pasca dilantik sebagai presiden: Tiongkok dan Amerika Serikat.

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...