HomeTerkiniMasa Tenang, Jangan Ribut

Masa Tenang, Jangan Ribut

Kecil Besar

Presiden Jokowi berkata: “Ya, yang namanya hari tenang semuanya harus tenang, jangan sampai ada percikan ribut-ribut sekecil apa pun. Namanya saja hari tenang, ya semuanya harus tenang.”


pinterpolitik.com

AMBON – Masa tenang menghadapi pemilihan kepala daerah secara serentak di 101 daerah dijadwalkan 12-14 Februari 2017. Berkaitan dengan itu, Presiden Joko Widodo berharap  jangan ada yang membuat keributan sekecil apa pun pada saat masa tenang.

Hal itu dikemukakan Kepala Negara menjawab pertanyaan wartawan seusai  blusukan di Maluku City Mall di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Rabu (8/2/2017)  malam. Presiden Jokowi berada di Ambon untuk menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2017, Kamis (9/2).

Presiden mengingatkan, hari tenang menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak pada  15 Februari harus dimaknai oleh semua pihak sebagai masa untuk menahan diri dari percikan keributan sekecil apa pun.

Presiden Jokowi berkata: “Ya, yang namanya hari tenang semuanya harus tenang, jangan sampai ada percikan ribut-ribut sekecil apa pun. Namanya saja hari tenang, ya semuanya harus tenang.”

Ia mengemukakan, kalau pun ada aksi yang diembuskan dengan dalih di luar isu pilkada, Presiden tetap menegaskan bahwa ketenangan harus diciptakan di masa-masa yang memang telah dijadwalkan.

Sebanyak  101 daerah, terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota, menyelenggarakan pemungutan suara untuk memilih kepada daerah secara serentak pada 15 Februari.  Ketujuh provinsi itu, Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

Pilkada serentak ini diikuti oleh 153 pasangan calon. Sebanyak 116 pasangan calon maju melalui jalur partai politik dan 37 pasangan calon melalui jalur  perseorangan. Pilkada di  20 daerah hanya diikuti satu pasangan calon atau calon tunggal. (Setkab/E19)

Baca juga :  PDIP Terpaksa “Tunduk” Kepada Jokowi?
spot_imgspot_img

#Trending Article

Prabowo Lost in Translation

Komunikasi pemerintahan Prabowo dinilai kacau dan amburadul. Baik Prabowo maupun para pembantunya dianggap tak cermat dalam melemparkan tanggapan dan jawaban atas isu tertentu kepada publik, sehingga gampang dipelintir dan dijadikan bahan kritik.

2029 Anies Fade Away atau Menyala?

Ekspektasi terhadap Anies Baswedan tampak masih eksis, terlebih dalam konteks respons, telaah, dan positioning kebijakan pemerintah. Respons dan manuver Anies pun bukan tidak mungkin menjadi kepingan yang akan membentuk skenario menuju pencalonannya di Pilpres 2029.

The Pig Head in Tempo

Teror kepala babi dan bangkai tikus jadi bentuk ancaman kepada kerja-kerja jurnalisme. Sebagai pilar ke-4 demokrasi, sudah selayaknya jurnalisme beroperasi dalam kondisi yang bebas dari tekanan.

PDIP Terpaksa “Tunduk” Kepada Jokowi?

PDIP melalui Puan Maharani dan Joko Widodo (Jokowi) tampak menunjukan relasi yang baik-baik saja setelah bertemu di agenda Ramadan Partai NasDem kemarin (21/3). Intrik elite PDIP seperti Deddy Sitorus, dengan Jokowi sebelumnya seolah seperti drama semata saat berkaca pada manuver PDIP yang diharapkan menjadi penyeimbang pemerintah tetapi justru bersikap sebaliknya. Lalu, kemana sebenarnya arah politik PDIP? Apakah akhirnya secara tak langsung PDIP akan “tunduk” kepada Jokowi?

The Irreplaceable Luhut B. Pandjaitan? 

Di era kepresidenan Joko Widodo (Jokowi), Luhut Binsar Pandjaitan terlihat jadi orang yang diandalkan untuk jadi komunikator setiap kali ada isu genting. Mungkinkah Presiden Prabowo Subianto juga memerlukan sosok seperti Luhut? 

The Danger Lies in Sri Mulyani?

IHSG anjlok. Sementara APBN defisit hingga Rp31 triliun di awal tahun.

Deddy Corbuzier: the Villain?

Stafsus Kemhan Deddy Corbuzier kembali tuai kontroversi dengan video soal polemik revisi UU TNI. Pertanyaannya kemudian: mengapa Deddy?

Sejauh Mana “Kesucian” Ahok?

Pasca spill memiliki catatan bobrok Pertamina dan dipanggil Kejaksaan Agung untuk bersaksi, “kesucian” Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok seolah diuji. Utamanya, terkait pertaruhan apakah dirinya justru seharusnya bertanggung jawab atas skandal dan kasus rasuah perusahaan plat merah tempat di mana dirinya menjadi Komisasis Utama dahulu.

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...