HomeTerkiniKPU DKI Sortir 7,2 Juta Surat Suara

KPU DKI Sortir 7,2 Juta Surat Suara

Petugas akan mendistribusikan surat ini ke setiap kecamatan sebagai tempat penyimpanan sementara seluruh alat kelengkapan pemungutan suara.


pinterpolitik.comRabu, 25 Januari 2017.

JAKARTA – KPU Jakarta Pusat mulai menyortir dan melipat surat suara di gudang logistik, Senen, Jakarta Pusat. Targetnya kegiatan ini akan selesai dalam tujuh hari ke depan. Meski ditargetkan tujuh hari selesai, KPU Kota Jakarta Pusat akan berusaha agar proses sortir ini kelar dalam waktu hanya lima hari.

“Dua hari berikutnya kami akan kroscek ulang per surat suara, per TPS, dan per kelurahan,” ujar Ketua KPU Jakarta Pusat Arif Bawono

Arif juga menjelaskan, surat suara masih ada di KPU Kota Jakarta Pusat sampai 1 Februari 2017. Setelah itu, petugas akan mendistribusikan surat ini ke setiap kecamatan sebagai tempat penyimpanan sementara seluruh alat kelengkapan pemungutan suara.

Seluruh kelengkapan itu baru akan dikirim ke tiap kelurahan pada 12 Februari 2017. Petugas dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara akan mengambilnya pada 14 Februari. Proses distribusi dilakukan segera ke tiap tempat pemungutan suara sehingga dapat digunakan keesokan harinya untuk pilkada.

Menurut anggota KPU Jakarta M. Fadlillah, 7,2 juta surat suara yang dikirim itu termasuk surat suara tambahan yang akan digunakan apabila dilakukan pemilihan ulang. Fadlillah menjelaskan surat suara tambahan itu jumlahnya 2,5 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) per-Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 7.292.619 surat suara dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

“Jumlah surat suara yang di cetak sebanyak Daftar Pemilih Tetap plus 2,5 persen pemilih di tiap Tempat Pemungutan Suara yaitu sekitar 7.392.619 surat suara,” kata Fadlillah di Kantor KPU Jakarta.

Baca juga :  For The Needs of Menko

Setelah membuka surat suara secara simbolis dari kardus yang ada, selanjutnya surat berjumlah 766.000 itu langsung di sortir dan di lipat oleh para pekerja.

Acara simbolis ini turut hadir Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede, Wakapolres Jakarta Pusat AKBP Asep Guntur Rahayu, Kapolsek Senen Kompol Indra Tarigan, beserta stakeholder penyelenggara dan pengawas Pemilu lainnya. (tempo/A15)

 

 

spot_imgspot_img

#Trending Article

Segitiga Besi Megawati

Relasi Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri kini memasuki babak baru menyusul wacana pertemuan dua tokoh tersebut.

Prabowo & Hybrid Meritocracy Letnan-Mayor

Promosi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogabwilhan I di rotasi perdana jenderal angkatan bersenjata era Presiden Prabowo Subianto kiranya mengindikasikan pendekatan baru dalam relasi kekuasaan dan militer serta dinamika yang mengiringinya, termasuk aspek politik. Mengapa demikian?

The Real Influence of Didit Hediprasetyo?

Putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo, memiliki influence tersendiri dalam dinamika politik. Mengapa Didit bisa memiliki peran penting?

Keok Pilkada, PKS Harus Waspada? 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai yang paling tidak diuntungkan usai Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Mungkinkah hal ini jadi bahaya bagi PKS dalam waktu mendatang?

Prabowo and The Nation of Conglomerates

Dengarkan artikel ini: Sugianto Kusuma atau Aguan kini jadi salah satu sosok konglomerat yang disorot, utamanya pasca Menteri Tata Ruang dan Agraria Nusron Wahid mengungkapkan...

Megawati and The Queen’s Gambit

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mungkin akan dielu-elukan karena dinilai brilian dengan menunjuk Pramono Anung sebagai calon gubernur dibandingkan opsi Ahok atau Anies Baswedan, sekaligus mengalahkan endorse Joko Widodo di Jakarta. Namun, probabilitas deal tertentu di belakangnya turut mengemuka sehingga Megawati dan PDIP bisa menang mudah. Benarkah demikian?

Gibran Wants to Break Free?

Di tengah dinamika politik pasca-Pilkada 2024, seorang wapres disebut ingin punya “kebebasan”. Mengapa Gibran Rakabuming wants to break free?

Ada Operasi Intelijen Kekacauan Korea Selatan? 

Polemik politik Korea Selatan (Korsel) yang menyeret Presiden Yoon Suk Yeol jadi perhatian dunia. Mungkinkah ada peran operasi intelijen dalam kekacauan kemarin? 

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...