“Bila seseorang banyak melatih dan mengulang, terpaksa ataupun sukarela, dia pasti akan menguasai keahlian tertentu.”
PinterPolitik.com
[dropcap]S[/dropcap]ikap Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto yang mendorong KPK untuk menunda proses hukum para calon kepala daerah menuai beragam pro dan kontra.
Ya memang risikonya begitu kalau mancing – mancing kontroversi, lagian ngapain juga Pemerintah sok – sok an mau intervensi KPK, hadeuuuhh.
Jelas sekali pernyataan Menkopolhukam itu bukan merupakan pernyataan pribadi, tapi pernyataan yang mewakili keinginan Pemerintah. Hmmmm, pantesan aja Wiranto mendapatkan dukungan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kapolri, weleeeeeh weleeeeeh.
Weeeiitttsss, jangan salah, serangan dan hantaman kepada Pemerintah juga datang seimbang dan menghampiri secara terus menerus, hmmm emang enak, weeleeeeh weleeeh.
Lagian motifnya apa coba Pemerintah melakukan hal itu, mau melindungi dan melanggengkan korupsi di Indonesia? Kalau motifnya begitu, masyarakat siap mendidik penguasa dengan perlawanan. Mau coba?
Seharusnya kan Pemerintah bisa menyimak secara seksama fenomenanya sudah semiris ini, calon para pemimpin daerah dinyatakan korup, nah kalau gitu jangan malah ambil sikap untuk melindunginya dengan memaksa KPK menunda proses hukum. Cari dong cara lain, ahhh syudahhhlah, heuuuhhh!
Emangnya proses hukum itu becanda ya? Kalau Pemerintah anggap ini becandaan, hadeuuuhhhh humornya receh banget, weleeeeh weleeeh.
Tapi kalau misalkan Pemerintah tetep ngotot pengen menunda proses hukum calon kepala daerah, seharusnya Presiden sama Menteri – Menterinya itu mikir keras.
Kira – kira instrumen hukum apa ya yang bisa diakalin? Tau peribahasa ‘malu bertanya sesat di jalan’ ga? Nah seharusnya Pemerintah ngerti peribahasa beginian supaya ga sesat kayak peribahasa itu.
Makanya Pemerintah itu nanya dulu ke KPK, kalau cara nyelamatin koruptor itu gimana ya? nah gitu dong tanya sama ahlinya.
Akhirnya KPK berkata, heyyy Pemerintah, kalau maksa KPK lewat omongan itu ga bisa, sampe berbusa pun ga akan pernah bisa.
Kalau tetep ngotot juga mau paksa KPK, lebih baik Presiden keluarin Perppu supaya ada aturan untuk selamatkan koruptor saat ikut Pilkada. Bikin Perppunya bisa kan? Weleeeh weleeeh. (Z19)