“Kalau saya, itu hak. Hak seseorang berpolitik. Silakan lah KPU menelaah. KPU bisa saja mungkin membuat aturan. Misalnya boleh ikut tapi diberi tanda ‘mantan koruptor’.” ~ Jokowi.
PinterPolitik.com
[dropcap]K[/dropcap]omisi Pemilihan Umum (KPU) terlihat ngotot untuk tak memberikan restu kepada para mantan narapidana koruptor agar maju sebagai calon anggota legislatif.
Tentu bukan tanpa alasan, KPU dalam hal ini berani sekali berlawanan dengan DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bawaslu, sampai Presiden Jokowi sekalipun.
Wedeew, tumben KPU melawan arus begini, weleeh weleeh. Kabarnya sih ada nuansa politik. Waduh, ya iyalah nuansa politik, kan KPU penyelenggara kontestasi politik, jadi wajar kalau KPU bernuansa politik, weleeeh weleeeh.
Hadeuuh, maksudnya KPU terkesan ingin menjegal pihak tertentu dalam kebijakan yang akan diambilnya itu. Berpihak gitu? Ah masa sih, uhuukk uhuukk.
Tapi KPU begitu kuat pendiriannya, walau sempat digoyang beberapa lembaga tinggi negara, KPU tetap bersikeras akan memasukkan larangan tersebut dalam Peraturan KPU (PKPU), ehmm, coba kita lihat gimana kabarnya selanjutnya, akankah KPU berubah pikiran? Uppss.
Ternyata ehhh ternyata, kabar napi koruptor yang dilarang mencalonkan diri sebagai caleg, sudah menuai reaksi dari Presiden Jokowi. Bahkan, Jokowi punya komentar yang berlawanan dengan larangan KPU.
Kalau kata Jokowi, napi koruptor masih punya hak berpolitik. Semisal, kalau diperbolehkan kasih aja tanda ‘mantan koruptor’. Ehmm, sudah pasti pernyataan Jokowi ini jadi bahan isu menarik yang pasti digoreng pihak tertentu.
Makanya, tak aneh banyak nada minor yang melayang ke Jokowi. Seperti ada yang mengatakan, mana nih komitmen Jokowi memberantas korupsi, ehm, masa koruptor diperbolehkan masuk ke lahan basah lagi, weleeh weleeh.
Di sisi lain, Jokowi ingin memperpendek umur korupsi dengan komitmennya memberantas korupsi dan dukungannya kepada KPK, dalam hal ini Jokowi banyak diapresiasi.
Wedeew, tapi di sisi lain, Jokowi rasanya ingin memberikan umur yang panjang bagi para koruptor. Nah loh, kok malah jadi begini? Weleeh weleeh.
Makanya kalau kata penulis Amerika Eric Hoffer, kekuatan menimbulkan sedikit korupsi, tetapi kelemahan menimbulkan lebih banyak korupsi.
Nah loh, jadi seharusnya kalau kebijakan larangan KPU itu sebaiknya ditentang habis – habisan atau didukung?
Mari kita simak, siapa saja pihak mengumpulkan kekuatan melawan atau membela koruptor? Weleeh weleeh. (Z19)