HomeDuniaKorsel dan Jepang Uji Coba Rudal

Korsel dan Jepang Uji Coba Rudal

Kericuhan di kawasan Asia Timur masih terus berlanjut, kali ini antara Jepang dan Korea Selatan (Korsel) melawan Korea Utara (Korut). Konflik di Semenanjung Korea ini memang sudah berlangsung sejak lama, berawal dari proxy war perang antara Korut melawan Korsel sejak 1950-an yang ketegangannya masih berimbas hingga kini.


pinterpolitik.com

SEMENANJUNG KOREA – Baru-baru ini, Amerika dan Jepang melakukan uji coba intersepsi pertama dengan target rudal balistik yang bertujuan mengantisipasi serangan tiba-tiba. Rudal yang diujikan adalah rudal jenis Standard Missile-3, yaitu jenis rudal yang diluncurkan dari kapal, sebagai bagian dari Sistem Perlindungan Rudal Balistik (the Aegis Ballistic Missile Defense System).

Uji coba dilakukan setelah aktivitas uji coba Korut yang dilakukan secara rutin. Korut di duga telah melakukan 20 kali uji coba rudal balistik selama 2016. Trump mengecam tindakan ini dengan menyatakan AS juga siap menghancurkan negara berhaluan komunis ini bila berani melancarkan serangan nuklir.

Banyak yang mempertanyakan keterlibatan AS dalam konflik Semenanjung Korea ini, apalagi Trump masih belum lama menjabat sebagai Presiden AS. Dari segi pertahanan, Korsel dan Jepang memang bersekutu dengan AS. Namun dibalik itu, AS mungkin punya kepentingan tersendiri di Laut China Selatan.

Pertanyaan juga timbul, karena AS begitu geram dengan Iran dan Tiongkok yang melakukan uji coba nuklir,  sementara negara ini sendiri malah mendukung Korsel dan Jepang untuk melakukan uji coba nuklirnya. Padahal kalau dilihat dari alasannya, kesemua negara ini berdalih untuk kesiapan pertahanan negara mereka.

Bahkan demi membantu kedua sekutunya tersebut, Amerika yang diwakili Kepala Pentagon Leon Panetta mengabarkan akan menggeser mayoritas armada angkatan lautnya ke Pasifik pada tahun 2020, sebagai bagian dari fokus strategis baru di Asia.

Baca juga :  Zaken Kabinet atau Titan Kabinet?

Dengan totalitas AS dalam membantu sekutunya, mereka seakan ingin membuat Jepang dan Korsel berhutang budi di masa depan. Dengan begitu, AS akan dengan mudah menguasai pasar dagang di wilayah Asia. (Berbagai sumber/A15)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Menguji “Otot Politik” Andika Perkasa

Pilgub Jawa Tengah 2024 kiranya bukan bagaimana kelihaian politik Andika Perkasa bekerja di debutnya di kontestasi elektoral, melainkan mengenai sebuah hal yang juga lebih besar dari sekadar pembuktian PDIP untuk mempertahankan kehormatan mereka di kandang sendiri.

Menyoal Kabinet Panoptikon ala Prabowo

Pemerintahan Prabowo disebut memiliki kabinet yang terlalu besar. Namun, Prabowo bisa jadi memiliki kunci kendali yakni konsep "panoptikon".

Tidak Salah The Economist Dukung Kamala?

Pernyataan dukungan The Economist terhadap calon presiden Amerika Serikat, Kamala Harris, jadi perhatian publik soal perdebatan kenetralan media. Apakah keputusan yang dilakukan The Economist benar-benar salah?

Ridwan Kamil dan “Alibaba Way”

Ridwan Kamil usulkan agar setiap mal di Jakarta diwajibkan menampilkan 30 persen produk lokal. Mungkinkah ini gagasan Alibaba Way?

Hype Besar Kabinet Prabowo

Masyarakat menaruh harapan besar pada kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Rahasia Kesaktian Cak Imin-Zulhas?

Dengarkan artikel ini: Audio ini dibuat menggunakan AI. Di tengah kompetisi untuk tetap eksis di blantika politik Indonesia, Zulkifli Hasan dan Muhaimin Iskandar tampak begitu kuat...

Prabowo, the Game-master President?

Di awal kepresidenannya, Prabowo aktif menggembleng Kabinet Merah Putih. Apakah Prabowo kini berperan sebagai the game-master president?

Indonesia First: Doktrin Prabowo ala Mearsheimer? 

Sejumlah pihak berpandangan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan lebih proteksionis. Seberapa besar kemungkinannya kecurigaan itu terjadi? 

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...