HomeDuniaJumpa Pers Tanpa Beberapa Media Ternama

Jumpa Pers Tanpa Beberapa Media Ternama

Dean Banquet, Editor Eksekutif  The New York Times melontarkan komentar bahwa tak pernah hal seperti ini terjadi di Gedung Putih sepanjang sejarah kami meliput berita pemerintahan AS.


pinterpolitik.com

WASHINGTON DC – Asosiasi Koresponden Gedung Putih mengecam keras larangan wartawan sejumlah media massa ternama meliput jumpa pers di Gedung Putih, Jumat (24/2/2017) siang.

Tetapi, juru bicara Trump, Sarah Sanders,  membela langkah yang diterapkan oleh penguasa Gedung Putih. Ia menegaskan, Gedung Putih memiliki pool, sehingga semuanya terwakili dan mendapatkan berita up date.

Pelarangan hadir dalam jumpa pers itu dikenakan terhadap sejumlah media massa, baik dari dalam maupun luar negeri. Merujuk pada berita media, lembaga penyiaran publik Inggris, BBC, adalahh salah satu media yang dilarang menghadiri jumpa pers.  Selain itu, jurnalis dari CNN, The New York Times, Los Angeles Times, dan Politico, ditolak masuk mengikuti jumpa pers yang digelar Sean Spicer, juru bicara Gedung Putih itu.

Dean Banquet, Editor Eksekutif The New York Times melontarkan komentar bahwa tak pernah hal seperti ini terjadi di Gedung Putih sepanjang sejarah kami meliput berita pemerintahan AS.

Ia mengatakan, pihaknya mengecam keras dilarangnya The New York Times dan beberapa media lainnya untuk menghadiri jumpa pers Gedung Putih.

“Akses luas bagi media demi transparansi sebuah pemerintahan sangat penting bagi kepentingan nasional,” katanya.

Gedung Putih hanya mengizinkan beberapa media mengikuti jumpa pers, seperti, Breitbart News, The One America News Network, dan The Washington Times, yang dianggap konservatif. Selain itu sejumlah stasiun televisi seperti NBC, ABC, CBS, dan Fox News juga mendapatkan akses jumpa pers itu.

Salah satu media, Breitbart News,  didirikan oleh Steve Bannon  yang kini mejadi penasihat strategis Presiden AS Donald Trump.

Baca juga :  Trump Ancam BRICS, Prabowo Balik Kanan?

Tindakan larangan peliputan jumpa pers itu dijawab oleh jurnalis majalah Time dan kantor berita Associated Press dengan memilih tidak mengikuti jumpa pers, meskipun  mereka mendapatkan akses, sebagai bentuk solidaritas.

Pada hari yang sama, sebelum jumpa pers itu, Presiden Trump kembali melontarkan kecamannya terhadap media massa. Dia mengecam apa yang disebutnya sebagai penyebar berita palsu dan menyebutkan sejumlah media massa AS harus dianggap sebagai musuh rakyat. (Kps/E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Segitiga Besi Megawati

Relasi Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri kini memasuki babak baru menyusul wacana pertemuan dua tokoh tersebut.

Prabowo & Hybrid Meritocracy Letnan-Mayor

Promosi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogabwilhan I di rotasi perdana jenderal angkatan bersenjata era Presiden Prabowo Subianto kiranya mengindikasikan pendekatan baru dalam relasi kekuasaan dan militer serta dinamika yang mengiringinya, termasuk aspek politik. Mengapa demikian?

The Real Influence of Didit Hediprasetyo?

Putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo, memiliki influence tersendiri dalam dinamika politik. Mengapa Didit bisa memiliki peran penting?

Keok Pilkada, PKS Harus Waspada? 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai yang paling tidak diuntungkan usai Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Mungkinkah hal ini jadi bahaya bagi PKS dalam waktu mendatang?

Prabowo and The Nation of Conglomerates

Dengarkan artikel ini: Sugianto Kusuma atau Aguan kini jadi salah satu sosok konglomerat yang disorot, utamanya pasca Menteri Tata Ruang dan Agraria Nusron Wahid mengungkapkan...

Megawati and The Queen’s Gambit

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mungkin akan dielu-elukan karena dinilai brilian dengan menunjuk Pramono Anung sebagai calon gubernur dibandingkan opsi Ahok atau Anies Baswedan, sekaligus mengalahkan endorse Joko Widodo di Jakarta. Namun, probabilitas deal tertentu di belakangnya turut mengemuka sehingga Megawati dan PDIP bisa menang mudah. Benarkah demikian?

Gibran Wants to Break Free?

Di tengah dinamika politik pasca-Pilkada 2024, seorang wapres disebut ingin punya “kebebasan”. Mengapa Gibran Rakabuming wants to break free?

Ada Operasi Intelijen Kekacauan Korea Selatan? 

Polemik politik Korea Selatan (Korsel) yang menyeret Presiden Yoon Suk Yeol jadi perhatian dunia. Mungkinkah ada peran operasi intelijen dalam kekacauan kemarin? 

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...