“Nanti di Pilpres ini yang paling banyak duitnya memang Pak Jokowi. Karena dia incumbent, on going project nya banyak, Itu kasnya banyak. Mereka yang dapat fee itu kan pasti mau nyumbang kepada penguasa,” ~ Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah.
PinterPolitik.com
[dropcap]G[/dropcap]uys kalian tau gak apa itu kampanye hitam? Nih ya eike kasih tau. Kampanye hitam adalah sebuah upaya untuk merusak atau mempertanyakan reputasi seseorang, dengan mengeluarkan propaganda negatif. Kampanye hitam ini secara alami akan muncul dengan sendirinya di saat kontestan merasa gak bisa cukup bersaing sehat dengan kompetitornya.
Nah, seperti yang dilakukan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Baru-baru ini ia berceloteh mengkritik sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara halus. Ia menilai bahwa Jokowi merupakan capres dengan modal finansial yang mumpuni karena diuntungkan sebagai seorang presiden petahana. Masa sih, mi apa coba?
Fahri menilai, sebagai presiden petahana, Jokowi memiliki keuntungan finansial dari aksesnya terhadap berbagai proyek infrastruktur yang tengah dibangunnya. Bilangnya sih bakalan ada banyak para pengusaha yang menitipkan fee pada Jokowi atas tembusnya proyek APBN. Mmm, uang panas dong itu?
Waduh-waduh, tudingannya gak main-main loh. Emangnya Fahri berbicara atas kapasitasnya sebagai apa sih? Pimpinan DPR? Atau hanya sekedar kader partai oposisi? Harus jelas dung! Karna nanti masyarakat jadi terdistorsi loh dengan pernyataan ambigu Fahri ini. Kan gaswat juga kalau masyarakat salah menilai.
Menurut eike sih, Bang Fahri lagi menggiring opini publik bahwa dukungan finansial Jokowi untuk Pilpres 2019 berasal dari pendanaan yang didapat dari para cukong yang menitipkan kepentingannya dalam proyeknya APBN. Nah, apa coba ini kalau bukan kampanye negatif terhadap Jokowi menjelang Pilpres?
Daripada pernyataan Fahri gak jelas juntrungannya dan hanya berkesan menyudutkan, mendingan dia menggunakan wewenang yang dimiliki di DPR RI dalam membahas gagasan itu agar ditindaklanjuti dengan konkret. Kalau gak mau ke arah sana, itu mah sama aja kayak ceplas-ceplos menuduh ada korupsi, tapi gak mau ngelaporin ke KPK. Cape deh. (K16)