Walau dalam UU MD3 sudah menetapkan kalau anggota DPR hanya bisa diperiksa KPK atas seizin presiden, namun Wapres JK malah mengatakan sebaliknya. Opa memang ksatria pemberani.
PinterPolitik.com
“Politisi paling sukses adalah yang mampu menyatakan apa yang dipikirkan masyarakat, dan biasanya dengan suara yang keras.” ~ Theodore Roosevelt
[dropcap]K[/dropcap]etika masyarakat tengah menahan geram dengan kecongkakan DPR yang memproteksi kekuasaannya dengan hak imunitas, nada pembelaan yang datang dari seorang pemimpin akan menjadikannya sedikit angin segar di udara yang begitu pekat dan panas.
Selayaknyalah seorang pemimpin harus seperti itu, memberikan pembelaan pada masyarakat yang sebenarnya lebih berkuasa di alam demokrasi. Bukan seperti para anggota parlemen yang namanya saja mewakili rakyat, namun pada kenyataannya malah lebih banyak mengkhianati dan menyakiti konstituennya. Huh!
Jadi, walau Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menyertakan pasal yang memungkinkan DPR tidak dapat disentuh hukum, kecuali atas persetujuan presiden. Namun bagi Wapres Jusuf Kalla atau Opa JK, kalau memang KPK mau panggil DPR ya panggil aja. Enggak usah izin presiden segala.
Rakyat pasti setuju UU KPK tsb: sapapun anggota DPR yg korupsi, bisa langsung dipanggil tanpa izin MKD dan Presiden.
Masalah kehormatan hilang?
Kalo betul korupsi, masi ngomong soal kehormatan ?
Ya lain kalo salah tangkap.https://t.co/DdOiFsh7Hb— Handoko Gani (@LieDetectorID) February 13, 2018
Bagi Opa, ketetapan KPK sebagai lembaga independen yang berada di bawah presiden sudah ada di undang-undang. Jadi ngapain DPR pake bikin aturan sendiri? Hmm, luar biasa Opa. Kasih jempol deh, terima kasih atas pembelaannya bagi lembaga anti rasuah ini. Tapi eh tapi, kenapa aturannya jadi tumpang tindih begini ya? Hadeuuh.
Kalau anggota DPR ogah dipanggil KPK atas alasan diproteksi UU MD3, bagaimana dong? Opa enggak lupa kan? Ya enggaklah, walau sudah senja tapi memori Opa masih sangat bagus. Buktinya Opa tau, kalau alasan anggota DPR itu hanya berlaku pada Kepolisian dan Kejaksaan. Kalau KPK? Ya enggak usah.
Hmmm, mengapa suara Opa lain sendiri ya? Soalnya DPR kemarin udah petantang petenteng tuh sama KPK, sampai-sampai Pak Laode keki jadinya. Padahal, Ketua DPR yang ketok palu itu kan satu wadah sama Opa. Terus kenapa berbeda? Kok Opa jadi ksatria pemberani sendiri? Apa ini ada hubungannya dengan isu kalau Opa mau bikin hattrick? Hmmm. (R24)