“Aku tidak pernah merencanakan untuk mencederai lawan dengan sengaja, kecuali jika itu, kau tahu, penting”. ~ Dick Butkus
PinterPolitik.com
[dropcap]W[/dropcap]acana penghidupan pasal penghinaan terhadap Presiden menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Ada yang setuju, ada pula yang menentang keras. Wajarlah bila aturan ini menjadi kontroversi. Apakah penghidupan pasal penghinaan terhadap Presiden ini adalah bentuk upaya Pemerintah memotong lidah rakyat? Uuuuuhhhh, wiii serem kali weleeeh weleeeh.
Tapi masa sih rakyat dilarang mengungkapkan kritik kepada pemimpinnya sendiri. Kalau pemimpinnya melakukan kesalahan, terus yang mau ngasih kritik konstruktif siapa? Weleeeh weleeeeh.
Nah, berhubung kritik memiliki beragam bentuk, otomatis kritik manis sampai pedas sekalipun sah – sah saja, asal tidak menghina. Hmmm, kalau sudah menghina sih itu sudah tak sehatlah, bukan begitu maunya pemerintah? Weleeeh weleeeeh.
Kritik itu kan tergantung bagaimana kreativitas kritikus mengemasnya. Tapi ngomong-ngomong ada kekhawatiran ga sih bagi para kritikus takut dipenjara akibat kritiknya? Weleeeeh weleeeeh.
Kalau idealnya sih, seharusnya tak ada halangan apapun yang bisa membuat para kritikus itu bungkam. Tapi kalau pasal penghinaan Presiden ini dihidupkan, akankah kita kembali ke era di mana kita tak boleh menyapa pemerintah dengan kritik?
Wedeeew, orba jilid teranyar nih weleeeeh weleeeh.
Tapi tenang, para kritikus bisa bernafas lega karena Wakil Presiden Jusuf Kalla berpihak kepada kritikus. Akhirnya ada juga yang membela dari lingkaran pemerintah, weleeeh weleeeeh.
JK bahkan sangat mempersilahkan dan memperbolehkan pihak manapun untuk menyerang Jokowi. Weeeewww, seriusan nih Pak JK? Tapi kalau gara – gara begini JK tak lagi dipinang jadi Wapres di 2019 ga papa emangnya? Emang udah nggak bisa juga sih sebenernya hehe.
Uhuuukkk, uhuuukk. Santai aja, kan JK mau pensiun dari dunia politik, weleeeeh weleeeeh.
Ah syudaaahhhlah. Mungkin JK inginkan masyarakat Indonesia untuk bebas berekspresi dan mengungkapkan pendapat, tak ada sekat sama sekali.
Hmmm, berarti JK setuju bila ada yang menghina Presiden Jokowi? Oh kalau urusan itu JK tak setuju. Loh gimana sih?
JK memperbolehkan menyerang Jokowi, itu artinya boleh saja mengkritik, asal tidak menghina. Oh begitu toh, weleeeh weleeeh. (Z19)