Jelang pelaksanaan Pilkada Serentak, beberapa parpol mulai digoyang kadernya mengenai mahar politik. Apakah benar sistem pemilu kita mahal?
PinterPolitik.com
“Ketika partai tidak punya uang, iuran anggota tidak berjalan, hidup dari simpatisan, akhirnya dia butuh dana. Ya kemudian karena dia tidak punya uang, dia menarik orang luar, dan minta duit.” ~ Pengamat politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat
[dropcap]G[/dropcap]eger berita mengenai pengakuan La Nyalla Mattaliti yang dimintai mahar politik oleh Prabowo Subianto, memang sudah disanggah oleh para elit Partai Gerindra. Dan sontak saja, permasalahan mahar politik ini kembali jadi bahan perbincangan.
Para politikus berbagai partai pun mulai angkat suara, seperti PKS dan Hanura yang sampai kisruh saling pecat pecatan. Bagi para calon kandidat, permintaan parpol yang jumlahnya bisa sampai miliaran itu, sangat tidak masuk akal.
Gimana enggak pusing, uang miliaran dimintanya di awal pencalonan. Emang uang dari mana? Iya kalau menang di Pilkada, nah kalau enggak? Udah kalah, uang miliaran juga melayang. Kalau yang otaknya sehat mah mending ga usah aja ya, sayang uangnya.
Tapi orang parpol juga enggak mau disalah-salahin, buat mereka, uang itu konsekuensi yang enggak bisa dihilangkan. Emangnya buat nyiapin kampanye, baliho, dan para saksi di pemungutan suara nantinya itu uang dari mana? Kan enggak cukup cuma di kasih nasi bungkus, emangnya demo di jalanan?
Pilkada Langsung memang utuh biaya besar yg harus ditanggung kontestan.
Mengumpulkan warga,? Beli kopi, singkong dll.
Bikin Atribut kampanye? Cetak Spanduk dll.
Utk memastikan agar tak dicurangi? Tempatkan Saksi.
Saksi Harus dikasih honor.Mau Gratisan ?
— ΛᄂIΣП MΣЯDΣKΛ ? (@bambangelf) January 12, 2018
Jadi begitulah, masing-masing pihak jadi main lempar-lemparan. Dan biar adil, pemerintah pun ikut kena lemparannya. Tapi Mendagri dan KPU bisa ngeles, soalnya mereka juga udah ngasih dana bantuan untuk partai. Ga cukup? Ya itu “derita lo” lah!
Nah, karena enggak ada yang mau kena salah. Maka yang paling gampang adalah menyalahkan sistemnya. Iya, gara-gara harus dipilih langsung, parpol dan calon kandidat harus keluarin uang banyak buat “baik-baikin” rakyat, supaya mereka mau ngasih suaranya buat si calon. Tuhkan yang kena rakyat juga akhirnya.
Gara-gara biaya Pilkada yang mahal ini juga, para pejabat dan parpol bilang kegiatan suap dan korupsi, merupakan efek dari Pilkada langsung. Gimana enggak mau nilep, uang miliaran yang dihabiskan buat ‘beli’ pencalonan di parpol kan harus balik. Modal sendiri aja pinginnya bisa balik lagi, apalagi yang modal utang? Hmm, rumit deh.
Jadi kesimpulannya, lain kali kalau enggak punya atau dipilih partai politik, mending enggak usah mimpilah jadi kepala daerah. Daripada kalau ditagih uang miliaran ngamuk-ngamuk, kan mending terima keadaan aja. Kalau punya elektabilitas dan popularitas yang menggiurkan, tanpa mahar pun, parpol pasti bakal datang mengetuk pintu kok. Engga percaya? Tanya aja sama Pak Gatot Nurmantyo. (R24)