Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, akan mempercepat pembentukan Badan Siber Nasional, atau Basinas yang akan memproteksi kegiatan siber secara nasional.
pinterpolitik.com – Jumat, 6 Januari 2017.
JAKARTA – Indonesia adalah negara yang mudah terserang kejahatan siber. Mengacu pada sebuah penelitian pakar siber internasional Security Threat di tahun 2013, menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara paling berisiko mengalami serangan cyber crime.
Beberapa kasus kejahatan yang marak terjadi di Internet adalah kasus hate speech atau ucapan penghinaan atau kebencian yang biasa dilakukan oleh pengguna media sosial, ada juga kasus pembobolan kartu kredit milik orang lain, belum lagi pembajakan situs web yang biasa kita kenal dengan hack dengan pelakunya yang di sebut dengan hacker dan masih banyak kasus kejahatan lainnya.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, akan mempercepat pembentukan Badan Siber Nasional, atau Basinas yang akan memproteksi kegiatan siber secara nasional.
“Itu sudah disetujui dalam rapat. Presiden sudah memerintahkan untuk membentuk. Harus segera dibentuk Badan Siber Nasional yang nanti tugasnya proteksi kegiatan siber nasional,” ucap Wiranto di kantornya
Menurut Wiranto beberapa aspek seperti perdagangan hingga perbankan saat ini sudah melalui sistem online rentan terhadap kasus cyber crime. Jika hal tersebut tidak dilindungi akan mengganggu stabilitas perekonomian.
“Misal e-commerce, perbankan, perdagangan, bursa saham, pasar, peradangan online semua lewat internet. Kalau ada serangan yang nggak bisa kita atasi, ini kan merusak perekonomian masyarakat, maka kita dirikan Basinas,” jelas Wiranto.
Basinas atau Badan Siber Nasional yang direncanakan akan dibentuk pada Januari 2017 ini akan menjadi induk dari beberapa lembaga sejenis yang sudah ada sebelumnya, seperti cyber deffence milik Kementerian Pertahanan, Cyber intelligence yang dimiliki Badan Intelijen Negara (BIN) dan cyber security milik Polri. (dtkcom/A15)