“Jika mereka tidak sanggup menumpas terorisme dalam kurun waktu yang ditetapkan, maka Presiden atau Pemerintah harus mencari (pengganti) Kapolri, Kepala BNPT, Kepala BIN, dan Panglima TNI.” ~ Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sodik Mudjahid.
PinterPolitik.com
[dropcap]B[/dropcap]ulan Mei ini, Indonesia sedang berduka akibat ulah para teroris yang mencoba meneror masyarakat di sejumlah tempat. Sebut saja insiden napi teroris di Mako Brimob Kelapa Dua, teror bom di tiga Gereja dan Polrestabes Surabaya, serta yang terbaru penyerangan Mapolda Riau. Meski begitu aparat keamanan tetap bekerja maksimal untuk mengatasi teror ini agar tidak memakan korban lebih banyak lagi.
Pasca beberapa aksi teror ini, Polri tengah bersinergi dengan pihak terkait lainnya untuk menangkap bibit pelaku teror lainnya. Upaya ini dilakukan demi mencegah timbulnya teror baru lainnya di sejumlah tempat. Dan saat ini, sebanyak 23 terduga teroris berhasil ditangkap polisi, 4 diantaranya ditembak mati.
Menurut eike apa yang dilakukan Polri udah wokeh banget loh. Toh Undang-Undang Anti Terorisme kita hanya memungkinkan bagi Polri untuk bersikap reaktif terhadap teror yang ada. Jadi apa yang dilakukan Polri ini selalu telat satu langkah dari para teroris itu. Makanya cepet atuh DPR sahin tuh RUU-nya! Wew.
Tapi di tengah upaya aparat keamanan berjibaku menjaga marwah kedaulatan rakyat dari rongrongan teroris, eh masih ada aja para politisi yang ngeriweuhin suasana. Mending kalau masukannya cukup membantu, ini malahan kontraproduktif. Jiah, cape deh. Apa coba maunya para politisi ini. Rebek bener.
Ya seperti yang dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sodik Mudjahid yang mengatakan perlu ada keseriusan pemerintah dalam menumpas tindak pidana terorisme yang belakangan ini marak terjadi. Dia nyaranin Presiden Jokowi mencopot pejabat terkait bila gagal memberantas terorisme di Indonesia.
Sebentar, kayaknya ada yang salah deh. Aparat keamanan kan sejauh ini sudah maksimal bertindak. Bukannya didukung penuh, eh malahan minta para petinggi Polri, TNI, BIN, dan BNPT diganti. Sepintas emang masuk akal, tapi saran ini kontraproduktif abis loh. Ini mah lebih mirip logical fallacy. Wadezig.
Kalau eike boleh bersuudzon jangan-jangan pernyataan Gerindra ini adalah bagian dari pengkerdilan aparat kemanan itu sendiri. Apa di balik aksi teror ini ada sponsor dari partai oposisi untuk mendiskreditkan Pemerintah? Kenapa gak sekalian aja minta dibubarin tuh semua. Kok serasa serigala berbulu domba ya. Hadeuh. Jangan sampai diri ini seperti apa yang dikatakan Chris Vance, “I suppose there might be. I can not honestly say whether I’m a good guy or I’m a good guy in wolf’s clothing or sheep’s clothing.” (K16)