Gaviria menulis, dalam upaya mematahkan perdagangan narkoba di negaranya, pemerintah menjalin kerja sama yang erat dengan Amerika Serikat. Hasilnya, mereka sukses mematahkan ikon perdagangan obat terlarang Kolombia, Pablo Escobar.
pinterpolitik.com
JAKARTA – Ingat César Gaviria, mantan Presiden Kolombia, yang memimpin pertempuran menumpas kartel narkoba di negaranya pada awal dekade 1990-an? Nah, pekan ini Gaviria mengingatkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, yang kini tengah berperang sengit melawan pengedar narkoba.
Dalam tulisannya di harian The New York Times edisi 7 Februari 2017, Gaviria menyebutkan, perang melawan obat-obatan terlarang tak bisa dimenangkan hanya dengan menerjunkan pasukan bersenjata. Menerjunkan banyak serdadu dan polisi ke tengah komunitas pengguna obat terlarang tak cuma membuang uang, tapi juga menjadikan masalah menjadi lebih buruk.
Lebih lanjut mantan penguasa Kolombia (1990-1994) itu menyebutkan, dia telah mempelajari pengertian itu dengan kerja keras.
Seperti diberitakan media, otoritas keamanan Filipina berdasarkan perintah dari Presiden Duterte melaksanakan metode represif untuk memerangi narkoba. Belum satu tahun Duterte memegang jabatan presiden, lebih dari 7.600 orang telah terbunuh atas tuduhan terlibat dalam penggunaan atau pengedaran narkoba.
Lebih lanjut Gaviria menulis, dalam upaya mematahkan perdagangan narkoba di negaranya, pemerintah menjalin kerja sama yang erat dengan Amerika Serikat. Hasilnya, mereka sukses mematahkan ikon perdagangan obat terlarang Kolombia, Pablo Escobar.
Namun, dengan terus terang Gaviria menegaskan, hasil yang dia capai, kala itu, ditebus dengan pengorbanan luar biasa. Dia mengakui, perang melawan kartel narkoba menimbulkan beragam persoalan baru, seperti aksi pembunuhan, korupsi, dan menyebarnya persoalan ke negara tetangga.
Masih terkait dengan perang melawan narkoba, Gaviria mengatakan, pemerintah harus meningkatkan jaminan kesehatan dan keamanan, serta menegakkan hukum secara jelas dalam melancarkan gerakan antikorupsi.
Ia berkata: “Memenangkan perang melawan narkoba membutuhkan pengertian yang tak hanya menyangkut kriminalitas, tapi juga aspek pelayanan kesehatan publik, hak asasi manusia, dan pengembangan ekonomi”.
Tidak lupa dia mengemukakan, sejumlah koleganya di Kolombia telah gagal melaksanakan metode itu. Oleh karena itu, dia berharap Duterte tidak jatuh ke dalam jebakan yang sama.
Ia juga mengingatkan, aplikasi dari hukuman berat dan kekerasan di luar hukum bakal membuat masalah menjadi lebih buruk. Penggunaan narkoba adalah masalah sosial, bukan militer, katanya. (Kps/E19)