“Tragedi kemanusiaan akibat kebiadaban manusia terhadap manusia lainnya, kok sempat-sempatnya digunakan untuk menyerang lawan politik.” ~ Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago
PinterPolitik.com
[dropcap]W[/dropcap]akil Ketua DPR, Fadli Zon tak terhindarkan menjadi bulan – bulanan kritik akibat lambannya kinerja DPR dalam membahas revisi Undang – Undang Anti Terorisme.
Tapi kata Fadli Zon, justru yang menunda pembahasan itu Pemerintah, meminta satu bulan. Fadli bilang aneh kalau Pemerintah menyalahkan DPR yang lambat, ehmmm. Yang bener yang mana nih?
Weeeiittss, yang jelas ini adalah produk hukum bersama antara Pemerintah dan DPR, jadi kalau salah satu tidak pro aktif pasti akan mandeg.
Nah, di sisi lainnya, Fadli Zon diserang para politikus lain karena cuitannya yang seolah mengkonotasikan peristiwa terorisme sebagai hasil dari kelemahan pemimpin.
Para pendukung Pemerintah langsung kebakaran jenggot mendengar kritik Fadli Zon, waduh ini merupakan serangan yang sangat terang – terangan katanya. Apakah Fadli Zon itu menjadikan aksi terorisme sebagai komoditas politik?
7. Terorisme biasanya bkembang di negara yg lemah pemimpinnya, mudah diintervensi, byk kemiskinan n ketimpangan dan ketidakadilan yg nyata.
— Fadli Zon (@fadlizon) May 13, 2018
Bisa iya, bisa juga tidak. Kalau ya, mungkin saja karena Fadli memanfaatkan momentum ini untuk menyerang Pemerintah menggunakan frame oposisi. Pemerintah gagal lah, pemimpinnya lemah lah, atau apapun itu.
Tapi cukup banyak yang menyayangkan, karena ini kan peristiwa kejahatan kemanusiaan tapi malah didomplengi kepentingan politik, ehmmm. Itu kemungkinan pertama.
Nah kalau kemungkinan keduanya, bisa juga Fadli tidak menjadikan aksi terorisme sebagai komoditas politik. Apa argumentasinya?
Tugasnya sebagai Wakil Ketua DPR, tentu dibebankan tugas mengawasi kinerja Pemerintahan. Sebutlah tentang peristiwa aksi terorisme itu. Fadli mengatakan bagaimana kinerja BIN dan BNPT untuk mendeteksi secara dini pergerakan terorisme?
BIN – BNPT kecolongan? Kemana intelijen kita? Tujuan Fadli semisal ingin agar Pemerintah bisa menangkal terorisme. Masa terjadi berturut – turut tapi tak ada upaya preventif? Nah loh, kalau begini siapa yang kinerjanya gagal?
Artinya, segala sesuatu bisa dijadikan komoditas politik. Tapi yang jelas, makna sesungguhnya dari kritik ataupun pesan itu apakah bisa memperbaiki keadaan atau tidak? Ehmmm.
Jadi ada dua kemungkinan, Fadli yang dinilai menggoreng isu dan Pemerintah jadi korbannya. Ataukah Fadli yang dikorbankan akibat isu yang digoreng Pemerintah? Ehmm, dua mata pisau, weeleeeh weleeh.
Nah solusinya, Pemerintah membenahi kinerja BNPT dan BIN. Sementara, DPR bersama Pemerintah menyegerakan RUU Terorisme. Selesaikan?
Makanya kalau kata Rupert Murdoch, simak dulu kritik yang disampaikan, siapa tahu bisa membuat Anda lebih besar.
Maukah menyimak dulu kritik, tanpa menunjukkan pribadi yang alergi kritik? Weleeeh weleeh. (Z19)