“Politik adalah lautan pragmatisme, kompromi demi kompromi bisa melelehkan idealisme”.
PinterPolitik.com
[dropcap]K[/dropcap]abar yang mengemuka tentang praktik ‘kotor’ para wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsinya kayaknya sih udah jadi rahasia umum. Makanya tak heran masyarakat memandang wakilnya sendiri sebelah mata.
Apalagi bila mengupas tentang persekongkolan wakil rakyat dalam pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hhuuuuuffftt, penuh kompromi, transaksional dan jarang tersentuh perhatian publik.
Weeewwww, aman terus ya? Biar program yang masih ngaco itu bisa lolos ya weleeeeh weleeehh. Tapi tak mungkinlah perilaku korup ini ga terendus, sepintar apapun lama kelamaan baunya akan tercium juga, ggggrrrrr.
Rasanya ga perlu deh Pemerintah Daerah (Pemda) itu berkompromi dengan DPRD agar ‘dimudahkan’ persoalan pengesahan APBDnya. Weleeeeh weleeeeeh, tanpa harus disogok pun Pemda dan DPRD emang tugasnya itu, jadi ga usah pake pelicin segala, zzzzzzz.
Awalnya kan Pemda mengusulkan RAPBD atau RAPBD-Perubahan tentunya harus dibahas oleh DPRD secara efektif, efisien, tepat guna dan berorientasi pada kesejahteran masyarakat.
Kalau melenceng dari itu dicoret aja program dan anggarannya, sederhana kan? Jangan malah mau meloloskan karena sudah disogok. Ahhhh syudahhhlah mau jadi apa negeri ini.
Apa gunanya coba Pemda menggunakan ‘pelicin’? Supaya proses pengesahannya dipercepat dan dipermudah kali ya? Weeeddeewwww, jangan berikan tontonan pemimpin bermental korup dong.
Apalagi mentang – mentang DPRDnya sudah tahu punya kekuatan dan wewenang dalam pengesahan APBD, eh malah bermain – main dan malah mau minta – minta, weleeeeh weleeeeh. Jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dong, hmmm.
Pantesan aja palu sidang itu laku keras pas mau pengesahan APBD atau APBD-Perubahan, tapi sayangnya harganya murah.
Kalau masih ada nominalnya sih murah. Yailah, integritas dan kredibilitas itu seharusnya tak bisa dibeli oleh apapun, kecuali murahan, weleeeeeh weleeeeh.
Tak tanggung – tanggung, 46 anggota DPRD Sumatera Utara dan 24 anggota DPRD Kota Malang sudah terjerat dan kini masih dimintai keterangan sebagai saksi oleh KPK.
Hmmm, paling sebentar lagi naik kelas jadi tersangka, uppppssss syalalalala keceplosan weleeeh weleeeeh. Kalau sebanyak itu anggota DPRD yang terjerat korupsi, wakil rakyat di Sumut dan Malang masih sisa ga? Weeewww. (Z19)