Amerika Serikat (AS) dan China saat ini adalah dua ekonomi terbesar di dunia, dengan kemampuan nasional yang relatif setara. Perang Dagang yang terjadi di antara keduanya nyatanya punya dimensi yang jauh lebih luas untuk diperhatikan secara lebih mendalam.
PinterPolitik.com
[dropcap]S[/dropcap]ecara militer, kedua negara besar tersebut memiliki kemampuan inter-continental ballistic missiles dengan hulu ledak nuklir (nuclear warheads), blue water navy (kapal induk), tapak budaya men-dunia, McDonald versus China towns’ restaurants, dan ideologi yang tertanam kuat, demokrasi versus sosialisme, serta market yang robust, AS dengan daya beli yang kuat versus China dengan jumlah penduduk yang besar, sekitar 1.5 milyar.
AS mengimport barang-barang (consumer goods) sebesar USD 540 milyar, sementara ekspornya ke China berada pada kisaran USD 120 milyar, sehingga AS mengalami defisit perdagangan sekitar USD 420 milyar pada Tahun Anggaran 2018 (Kimberly Ameo, The Balance, Maret 2019).
Mayoritas impor AS dari China adalah: produk-produk komputer, telepon genggam, peralatan rumah tangga, dan sepatu, berikut asesorisnya. Sementara impor China dari AS didominasi oleh pesawat komersial, kedelai, dan mobil berikut asesorisnya (otomotif).
Ketika AS mengalami krisis ekonomi, yang kemudian menular ke seluruh dunia, pada tahun 2008, China dengan pertumbuhan ekonomi dua-digit, melakukan ekspansi pasar di AS, dengan cara membeli perusahaan-perusahaan, terutama yang bergerak di bidang teknologi tinggi, dan juga saham-saham perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (bonds, treasury bills, dan notes), yang jumlahnya berada pada kisaran USD 1.13 trilyun sampai dengan Januari 2019 (ditto).
Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa hubungan AS – China adalah sangat erat dan saling-berkelindan di setiap lini (love-and-hate relationship), sehingga jika terjadi pertikaian – apakah perang dagang atau perang terbuka – dampak negatifnya dirasakan juga oleh seluruh negara di dunia, termasuk negara-negara yang berada di kawasan Asia – Pasifik (Indo Pacific).
Negara-negara di kawasan, khususnya negara-negara yang memiliki pertikaian wilayah dengan China saat ini dihadapkan pada suatu situasi yang cukup kritikal, yaitu apakah akan menghadapi China secara militer atau melalui cara-cara lain. Share on XTidak banyak yang mengetahui bahwa produk-produk Indonesia, terutama yang berbasis tekstil dan footwears, juga dikenakan tarif tinggi oleh AS.
Pada saat yang bersamaan kawasan Asia – Pasifik juga memiliki dinamika tersendiri, yang jika tidak dikelola dengan baik oleh negara-negara di kawasan, bersama dengan negara-negara berkemampuan global lainnya, seperti Inggris, Perancis, China, Rusia, dan AS – anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) – destabilisasi kawasan strategis ini tak akan terhindarkan.
Dinamika tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada, tumpang-tindih klaim kedaulatan di Laut China Selatan, yang melibatkan China, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Taiwan; Laut China Timur, yang melibatkan China, Jepang, dan Korea Selatan; serta, konflik di Semenanjung Korea, yang melibatkan AS, Korea Selatan dan Korea Utara.
Dari seluruh konflik tersebut, tidak terdapat satupun penyelesaian komprehensif yang terlihat sampai saat ini, sehingga stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan sangat rapuh, bahkan lebih mengkhawatirkan dari era-era yang lalu, dengan berbagai pertimbangan.
Dinamika Hubungan AS-China
Dengan pertimbangan untuk memproteksi industri lokal, konsumen, dan tenaga kerja AS, Presiden Trump memutuskan untuk mengenakan tariff terhadap produk-produk China, yang dianggap dijual dengan cara dumping, sehingga AS kehilangan daya saing.
Perang dagang AS – China dimulai dengan keputusan Presiden Trump untuk mengenakan tariff terhadap produk-produk solar panel produksi China senilai USD 50 milyar, yang kemudian melebar, sehingga mengenai hampir seluruh produk-produk konsumer lainnya, yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada produk-produk: baja, telpon genggam, jam tangan, elektronik, otomotif, dan televisi, senilai kurang-lebih USD 200 milyar (The New York Times, 17 September 2018).
Perang dagang dari kedua ekonomi terbesar di dunia tersebut diperkirakan akan terus berlangsung, mengingat China juga mengambil langkah-langkah serupa (retaliatory measures), walaupun serangkaian perundingan untuk menghentikan perang dagang tersebut telah dan sedang berlangsung, termasuk kemungkinan pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Trump dan Presiden Xi yang tertunda sejak awal tahun 2019.
Presiden Trump menegaskan bahwa hanya akan bertemu dengan Presiden Xi jika kesepakatan tariff tercapai terlebih dahulu. Para pakar berspekulasi bahwa pertemuan tingkat tinggi tersebut hanya mungkin terselenggara April 2019 (CNBC, 14 Maret 2019).
Di sisi lain, kemungkinan terjadinya skirmishes antara AS – China di kawasan Asia – Pasifik relatif menurun, dengan pertimbangan bahwa AS dengan kebijakan ‘America First’ yang diperkenalkan oleh Presiden Trump dengan sendirinya menurunkan profil AS di kawasan.
Dengan demikian, peran AS sebagai kekuatan penyeimbang China menurun secara signifikan, mengingat negara tersebut mendasarkan kehadirannya di kawasan semata-mata untuk menjamin kebebasan navigasi, terutama di Laut China Selatan, mengingat sekitar USD 5.3 trilyun nilai barang dagang yang berlalu-lalang di kawasan tersebut (CNBC, 7 Februari 2019).
Kebijakan tersebut konsisten dengan keputusan Presiden Trump untuk menyerahkan upaya menjaga stabilitas dan keamanan kawasan, termasuk pembiayaannya, kepada negara-negara yang berada di kawasan terkait. Akibatnya, Jepang semakin mendapatkan alasan untuk memperluas peran dan meningkatkan belanja angkatan bersenjatanya, mengubah posturnya dari kekuatan defensif menjadi kekuatan ofensif.
Dengan demikian, pacuan senjata, dan pada gilirannya peningkatan ketegangan, terjadi di kawasan Asia – Pasifik. Tentu saja negara-negara yang tergabung dalam aliansi ‘5-Eyes’, selain AS, Kanada, dan Inggris, yaitu: Australia dan New Zealand juga akan atau bahkan telah menaikkan belanja pertahanan mereka.
Situasi keamanan dan stabilitas kawasan juga merapuh sebagai akibat semakin trengginasnya China di ‘contested zones’, yang telah diidentifikasikan di atas.
Terpilihnya Presiden Xi sebagai ‘lingdao hexin’ – suatu status kepemimpinan yang setara dengan Mao Zhedong dan Deng Xiaoping mengakibatkan seluruh keputusan yang diambil atau akan diambil oleh Presiden Xi bersifat otoritatif dan final, sementara para anggota Komite Tetap Politbiro lainnya ‘hanya’ akan mengesahkan, berbeda dengan sistem kepemimpinan Partai Komunis China (PKC) sebelumnya, yang pada prinsip berdasarkan konsensus (Imron Cotan, The Straits Times, 17 Oktober 2017).
Berdasarkan situasi dan keadaan di atas, dapat dikatakan bahwa penyempitan kepentingan AS dari ‘security blanket’ ke hanya semata-mata terfokus kepada ‘freedom of navigation’, selain memberi ruang lebih besar bagi China untuk melakukan manuver di kawasan Asia – Pasifik, terutama di Laut China Selatan dan Laut China Timur, juga memacu perlombaan senjata di kawasan, terutama antara China dan Jepang.
Tidak tertutup pula kemungkinan bahwa sebagai ‘lingdao hexin’, Presiden Xi memandang sudah tiba saatnya menyelesaikan pertikaian kawasan melalui cara-cara militer, mengingat menurunnya kehadiran AS di kawasan, dan juga untuk memberikan peluang bagi People’s Liberation Army (PLA) – angkatan bersenjata China – yang telah dirampingkan dan dimodernisir untuk memainkan peran di dalam menghadapi tantangan Abad XXI.
Sementara pakar mengatakan bahwa melemahnya ekonomi China memberikan dorongan bagi Presiden Xi untuk mengambil langkah-langkah militer untuk menyelesaikan pertikaian di kawasan (The Guardian, 18 Desember 2018).
Antisipasi Negara-Negara Kawasan
Negara-negara di kawasan, khususnya negara-negara yang memiliki pertikaian wilayah dengan China saat ini dihadapkan pada suatu situasi yang cukup kritikal, yaitu apakah akan menghadapi China secara militer atau melalui cara-cara lain. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sikap negara-negara kunci, seperti India, Jepang, Indonesia, Australia, dan Korea Selatan menghadapi ‘the new political equation in the region’.
Beberapa negara, yang tadinya menikmati security blanket, atas dorongan AS atau atas prakarsa sendiri, mencoba untuk lebih mempersenjatai diri dengan membeli serangkaian alat utama senjata (alutsista), seperti yang dilakukan oleh Filipina yang menghabiskan dana sekitar USD 3 milyar untuk memperlengkapi angkatan bersenjatanya dari AS.
Namun, belanja militer USD 3 milyar tersebut tidak akan mampu mengimbangi anggaran pertahanan China, yang berada pada kisaran USD 150 milyar (a pale comparison). Dengan harapan akan menimbulkan dampak getar (deterrence effects), AS juga memutuskan untuk memberikan teknologi nuklir kepada Filipina dan juga Vietnam, yang berpotensi melanggar The Non-Proliferation Treaty NPT (1970), yang mengatur pelarangan kepemilikan serta penyebaran senjata nuklir dan teknologi nuklir bertujuan militer. (IAEA)
Dengan kemampuan-kemampuan misil balistik berhulu ledak nuklir, blue-water navy, besarnya anggaran dan jumlah tentara PLA, di samping posisi tawar ekonomi China yang besar, yang ditawarkan melalui skema Belt and Road Initiative (BRI), pilihan yang tersedia bagi negara-negara kawasan adalah: diplomasi.
Kebutuhan untuk meng-engage China (constructive engagement) agar perdamaian dan keamanan kawasan dapat tetap terjaga adalah suatu keharusan, sehingga tercipta kondisi kondusif bagi upaya-upaya negara-negara di kawasan untuk melancarkan program pembangunan mereka, terutama jika dikaitkan dengan kenyataan bahwa kawasan Asia – Pasifik sampai saat ini masih berperan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dunia.
Dialog Konstruktif
Pertanyaannya kemudian adalah apakah organisasi-organisasi kawasan dan sub-kawasan, antara lain, seperti: East Asia Summit (EAS) dan ASEAN, dapat dimanfaatkan untuk mengajak China melakukan dialog yang meaningful, sehingga mampu meyakinkan China bahwa perdamaian dan stabilitas di kawasan juga merupakan kepentingan nasionalnya.
Sebagai pelaku dan pengamat politik luar negeri dan hubungan internasional, penulis berkesimpulan bahwa organisasi-organisasi kawasan dan sub-kawasan tersebut belum mampu meredam ambisi territorial China di kawasan, terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa beberapa negara anggota forum tersebut (Kamboja, Laos, dan Myanmar) vulnerable terhadap China, sehingga untuk mencapai konsensus vis-à-vis China tentang isu-isu strategis dapat dikatakan sebagai ‘mission impossible’.
Untuk itu, pembentukan suatu organisasi baru, yang beranggotakan negara-negara yang tidak mudah ‘ditekan’ China adalah suatu keniscayaan. Dalam beberapa kesempatan, penulis mengusulkan pembentukan suatu forum yang beranggotakan: India, Jepang, Indonesia, Australia, dan China (PENTA), untuk membahas isu-isu yang memiliki dampak negatif terhadap stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia – Pasifik.
Jakarta, 05 April 2019.
Imron Cotan adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia antara tahun 2003-2005 dan Duta Besar Republik Indonesia untuk China antara tahun 2010-2013.
