Merebaknya pandemi virus Corona (Covid-19) di seluruh dunia memunculkan babak perdebatan baru antara para aktor politik dan ilmuwan sains, seperti antara pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Dalam sejarahnya, bagaimanakah dua “kubu” ini saling bertentangan dalam dinamika politik?
PinterPolitik.com
“I’m runnin’ out of time. I need a doctor” – penyanyi asal Amerika Serikat
Siapa yang tidak gundah gulana apabila badan terasa tidak enak (sakit)? Biasanya, sebagian besar dari kita langsung terjun ke dunia maya dan mencari gejala yang dirasakan di mesin pencarian.
Bila hati terasa belum puas dengan hasil “diagnosis mandiri” (self-diagnose), rasa gundah pasti akan tetap menghantui. Alhasil, dokter, tenaga, dan fasilitas kesehatan lah yang menjadi tempat pencarian jawaban.
Boleh jadi, perasaan yang lebih melegakan turut “mengobati” rasa gundah hati setelah pertolongan kesehatan dari mereka datang. Selain mengetahui penyakit apa yang diderita, pasien akhirnya juga tahu dan sadar bagaimana cara mengobati diri dengan resep yang diberikan oleh dokter.
Gambaran seperti inilah yang mungkin menunjukkan bahwa persoalan kesehatan apapun yang dihadapi dapat lebih mudah diatasi dengan bantuan orang-orang yang ahli dan cakap dalam bidang tersebut. Pasalnya, bukan tidak mungkin diagnosis dan pengobatan mandiri yang tidak hati-hati malah membawa dampak dan efek buruk lainnya. Bukan begitu?
Bila benar seperti itu, mungkin, inilah sebabnya peran dokter menjadi krusial di masyarakat. Tak dapat dipungkiri, kesehatan masyarakat sendiri bergantung pada kapasitas dan kapabilitas sistem kesehatan dalam suatu komunitas.
Coba bayangkan bagaimana dokter atau tenaga kesehatan lainnya – serta fasilitas kesehatan yang memadai – tidak dapat ditemui kehadirannya. Bisa-bisa, ancaman kesehatan bakal senantiasa menghantui komunitas tersebut.
Kalo liat dokter ceplas ceplos inget dokter bedah gue. Karena takut mau operasi dia bilang gapapa sih kalo lo mau cepetan mati gausah operasi kalo mau idup lama ya nurut apa kata gue
— Ta (@anitarynt) April 7, 2020
Apalagi, dunia kini tengah mengalami pandemi yang disebabkan oleh virus Corona (Covid-19) semenjak beberapa bulan ini. Alhasil, dokter dan ahli kesehatan juga lah yang kerap menjadi tempat pencarian jawaban.
Meski begitu, tampaknya tak semua pihak berpikir demikian. Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) misalnya, memutuskan untuk tak melaksanakan kebijakan karantina wilayah (lockdown) – sesuai arahan para ahli – berdasarkan kalkulasi yang dilakukan.
Presiden Jokowi mengumumkan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diambil. Mendengar hal ini, lembaga profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) malah menduga bahwa kebijakan tersebut tak akan menjadi seefektif lockdown apabila tidak diikuti juga dengan tindakan tegas pemerintah.
Tak seperti “pasien” pada umumnya, pemerintah mungkin memutuskan untuk memilih “pengobatan” alternatif. Tentunya, pilihan pemerintah kali ini bisa saja semakin memunculkan beberapa pertanyaan mengenai seberapa penting pemerintah menilai pendapat para ahli ini dalam pengambilan kebijakan.
Mengapa pemerintah memilih kebijakan seperti itu? Apakah politik dan kebijakan kerap tidak sejalan dengan nasihat para ahli? Seberapa besarkah pengaruh komunitas ahli dalam dinamika dan diskursus politik?
Politik vs Sains
Perbedaan cara pandang dan pilihan kebijakan seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Di berbagai negara – dan dalam sejarahnya, politik dan sains kerap tidak berjalan beriringan dalam menyikapi suatu permasalahan atau kebijakan.
Persoalan perubahan iklim (climate change) dan pemanasan global misalnya, menjadi salah satu topik yang semakin “memanas” di antara kalangan politisi dan pengambilan kebijakan dengan kalangan ahli. Perdebatan seperti ini paling kentara terlihat di Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Donald Trump.
Bila para ahli menyatakan bahwa laju perubahan iklim dan pemanasan global telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan, Trump justru merasa bahwa kecemasan tersebut hanya fiktif belaka. Bahkan, pebisnis properti tersebut pada tahun 2016 pernah menyebutkan bahwa isu tersebut adalah berita bohong (hoax) yang disebarkan oleh Tiongkok agar AS tak menjadi negara yang kompetitif.
Mungkin, sebagian dari kita sadar bahwa tuduhan hoax ala Trumpian ini mirip dengan apa yang terjadi sekarang di tengah isu panas pandemi Covid-19. Pasalnya, Trump sendiri sempat menyebut bahwa virus Corona adalah hoax yang dibuat oleh para politisi Partai Demokrat AS.
Komunitas epistemik merupakan jaringan para ahli yang memiliki keahlian dan kompetensi pada domain tertentu, serta klaim otoritatif pada pengetahuan yang berhubungan dengan kebijakan. Share on XAsumsi-asumsi seperti inilah yang mungkin membuat pengetahuan dan pendapat para ahli menjadi penting – khususnya di tengah pandemi yang mengancam nyawa banyak orang. Bagaimana pun juga, pengetahuan yang mereka miliki berada pada tingkatan yang lebih tinggi berdasarkan bidang masing-masing.
Berdasarkan tulisan milik Peter M. Haas – profesor Ilmu Politik di University of Massachusetts Amherst, kebijakan biasanya turut dipengaruhi oleh komunitas epistemik (epistemic communities). Komunitas ini merupakan jaringan para ahli yang memiliki keahlian dan kompetensi pada domain tertentu, serta klaim otoritatif pada pengetahuan yang berhubungan dengan kebijakan tertentu.
Pemikiran semacam ini juga diungkapkan oleh Plato – filsuf asal Yunani – sejak berabad-abad lalu dalam bukunya yang berjudul The Republic. Dalam buku tersebut, Plato menjelaskan pemikirannya bahwa dunia sebenarnya membutuhkan filsuf – orang-orang dengan tingkat kepemilikan pengetahuan yang tinggi – sebagai pemimpin sebenarnya.
Bagi Plato, seorang raja harus juga menjadi seorang filsuf (philosopher kings) – dan begitu juga sebaliknya. Tanpa kehadiran raja filsuf atau filsuf raja, dunia akan senantiasa dilanda banyak persoalan.
Lantas, bagaimana dengan di Indonesia? Dengan keengganan pemerintahan Jokowi untuk menerapkan kebijakan karantina wilayah, bukankah berarti pengaruh komunitas epistemik dalam dinamika politik dan pengambilan kebijakan telah dinegasikan?
Politik Selalu Menang?
Bila mengacu pada konsep Haas dan pemikiran Plato yang telah dijelaskan tadi, pemerintahan Jokowi bisa jadi perlu mendengarkan saran-saran yang diberikan oleh para dokter – seperti IDI. Pasalnya, bukan tidak mungkin para ahli dan profesional di bidang kesehatan lebih memiliki tingkatan pengetahuan yang memadai dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19.
Namun, fakta bahwa minimnya saran para ahli yang didengarkan terkait pandemi Covid-19 ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan sains telah lama dinegasikan dalam politik. Keluhan inilah yang turut disampaikan oleh ahli astrofisika populer di AS yang bernama Neil deGrasse Tyson danproduser seri Cosmos yang bernama Ann Druyan.
Menurut mereka, hal tersebut bisa disebabkan oleh keengganan para politisi dan pengambil kebijakan untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh komunitas epistemik. Elizabeth Suhay dari American University of Public Schools dalam tulisannya di The Conversation menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa politisi kerap tak ingin menjadikan alasan ilmiah sebagai satu-satunya legitimasi dan landasan kebijakan.
Salah satunya adalah pertimbangan para pengambil kebijakan itu sendiri. Komitmen ideologis dan konstituen biasanya lebih dianggap menjadi pertimbangan politik strategis dibandingkan ilmu pengetahuan dan sains. Alhasil, sains selalu di-nomor-duakan.
Pertimbangan-pertimbangan seperti ini juga sebenarnya bukan hal baru yang muncul di era kontemporer. Dalam perdebatan soal pusat tata surya misalnya, Nicolaus Copernicus dan Galileo Galilei pun dulu harus berhadapan dengan Otoritas Gereja karena pemahaman yang dinilai tak sejalan dengan ajaran yang ada pada abad pertengahan.
Lantas, bagaimana dengan Indonesia di tengah pandemi ini? Apakah pandemi menjadi saat yang tepat untuk mendengarkan saran mereka yang paham soal ilmu kesehatan?
Bukan tidak mungkin upaya penegasian ini masih terjadi di tengah pandemi Covid-19. Seperti yang dijelaskan oleh Suhay, politisi dan pengambil kebijakan memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan keputusan terkait pandemi.
Presiden Brasil Jair Bolsonaro misalnya, menolak menerapkan lockdown di negaranya meski Menteri Kesehatan Luiz Mandetta mendesaknya untuk melakukan kebijakan tersebut. Salah satu alasan Bolsonaro adalah kehidupan ekonomi dianggap harus tetap berjalan.
Mirip dengan Bolsonaro, Presiden Jokowi di Indonesia juga memiliki pertimbangan lain bila akan menerapkan kebijakan lockdown. Bagi mantan Wali Kota Solo tersebut, kebijakan lockdown dapat mengancam perekonomian Indonesia – khususnya bagi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi.
Bisa jadi, konstituen yang dijadikan pertimbangan oleh Jokowi inilah yang menjadi alasan mengapa lagi-lagi saran komunitas epistemik tak didengarkan oleh para pengambil kebijakan. Mungkin, babak baru politik vs sains di tengah pandemi Covid-19 kali ini kembali “dimenangkan” oleh para aktor politik di Indonesia.
Yang jelas, komunitas epistemik di bidang kesehatan – seperti IDI – telah memberikan sumbangsih melalui saran-saran yang diberikannya. Namun, bagaimana pun juga, dunia politik tetap dikendalikan oleh mereka yang perlu mempertimbangkan komitmen ideologis dan konstituen sebagai perhatian politik yang strategis, entah konstituen yang mana. (A43)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
