“Yeah, my receipts be lookin’ like phone numbers. If it ain’t money, then wrong number” – Ariana Grande, penyanyi asal Amerika Serikat
PinterPolitik.com
Di era global seperti sekarang ini, uang memang menjadi salah satu komponen terpenting bagi warga dunia modern ya, gengs. Yah, bagaimana tidak penting? Parkir di depan minimart saja harus bayar. Kalau kata lagu dangdut sih, ibaratnya, hidup tanpa uang bagai taman tak berbunga gitu. Hehehe.
Mungkin, itu salah satu penyebab kenapa banyak permasalahan yang mudah diselesaikan dengan uang di negara kita, seperti membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) tanpa harus tes dengan bayar calo dan semua pasti beres. Upss. Eehh, keceplosan.
Tapi, katanya udah bakal ditindak keras sih, gengs, kalau ada praktik seperti itu. Ini katanya sih. Hehehe.
Itulah kenapa lagu “7 Rings” milik Ariana Grande ada benarnya juga, cuy. Seakan, semua terasa mudah diselesaikan kalau ada uang. Apalagi, sekarang ini, hampir seluruh negara di dunia tengah mengalami krisis ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.
Mungkin, bagi masyarakat awam, ini hanya sebuah wabah yang tidak ada hubungannya dengan uang sama sekali. Namun, kenyataannya, pandemi ini membuat negara–negara besar mengalami kemerosotan ekonomi, cuy.
Wuiihh, memang sakti mandraguna Covid-19 ini. Jadi, tidak salah kalau uang semakin digilai oleh berbagai kalangan. Kalau istilah dulu sih, mata kamu hijau kalau liat cuan. Hehehe
Indonesia tidak menjadi pengecualian, cuy, dalam menghadapi serangan krisis ini. Bahkan, nilai tukar rupiah sempat melemah secara signifikan di angka Rp 16.000 loh. Selain itu, daerah di Indonesia juga harus terkena dampak karena krisis ini bersifat nasional, gengs.
Maka dari itu, sebagai pemegang tapuk kekuasaan di sektor keuangan Indonesia, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta seluruh Kepala Daerah untuk melakukan relokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Doi menyampaikan kalau daerah seperti Jakarta bisa melakukan relokasi dana untuk penanganan Covid-19 karena memang itu yang terpenting saat ini. Wah, gengs, kok langsung sebut merek begitu yaa?
Ini ceritanya Ibu Menkeu menyindir atau bagaimana? Bisa dibilang, ini smash banget sih, cuy. Kalau kata pencinta sambal, mungkin bakal bilang pedasnya nampol banget. Hehehe
Pasalnya, beberapa waktu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menagih utang berupa dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 7,5 triliun kepada pemerintah pusat, gengs. Tagihan ini doi sampaikan melalui video conference bersama Wakil Presiden Indonesia Ma’ruf Amin.
Weleh-weleh, gak main–main emang Pak Anies. Ngadu-nya langsung ke Wapres, cuy. Gokil gak tuh? Alasan doi menagih sih katanya untuk memenuhi cash flow gitu. Memang ada benarnya sih. Kalau ada tambahan, kan, bisa langsung untuk disalurkan kepada warga Jakarta.
Karena tidak adanya aktivitas ekonomi bisa membuat banyak masyarakat ibu kota menganggur dan terancam kelaparan karena tidak ada pemasukan, cuy, pemerintah provinsi harus menanggung biaya kehidupan warga daerahnya.
Memang berat, bro and sist, jadi pemerintah. Membuat kebijakan dicela, tidak membuat kebijakan, ehh, malah di-bully. Hadehh, keras emang masyarakat Indonesia ini.
Namun, sepertinya Ibu Menteri Keuangan tidak akan dengan mudah membayar, cuy. Dalam video conference-nya, Ibu Menkeu menghimbau bagi seluruh Kepala Daerah untuk tidak usah menunggu adanya DBH. Soalnya, prosesnya lama dan masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
By the way, lebih jauh dari itu, harusnya baik Ibu Menteri atau Pak Gubernur ngobrol baik-baik aja deh. Ini masalah kemaslahatan rakyat.
Jadi, jangan malah saling serang dan menguatkan ego masing-masing. Kalau masalah ini terus berkepanjangan, nanti masyarakat kecil lagi yang kena imbasnya. Hadeuhh. (F46)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
