Suasana perpolitikan Prancis menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden yang akan berlangsung bulan April dan Mei mendatang, sudah mulai memanas. Salah satu kandidat calon presiden yang telah mendeklarasikan diri adalah dari Front Nasional (FN), Marine Le Pen(48) yang dikenal sebagai partai populis sayap kanan.
Pinterpolitik.com
PRANCIS – Ketua Partai Front Nasional ini resmi mendeklarasikan diri sebagai kandidat calon presiden Prancis, Minggu (5/2) sore waktu setempat. “Angin perubahan sejarah mulai bertiup dan akan membawa kita ke puncak. Yang menjadi pertaruhan dalam pemilihan umum kali ini adalah, apakah Prancis masih akan menjadi bangsa yang bebas atau tidak,” kata Le Pen, seperti dimuat dalam Telegraph, Senin (6/2).
Sebuah survei yang dilakukan Elabre, sebuah lembaga poling Prancis, memperlihatkan bahwa elektibilitas Le Pen hanya sekitar 29 persen, jauh tertinggal dari saingannya Emmanuel Macron yang meraih suara 41 persen dan Francois Fillon yang mendapatkan 35 persen. Namun Le Pen mengaku tidak terpengaruh pada hasil survei tersebut.
“Katanya Donald Trump tidak akan menang dalam Pilres AS, bertentangan dengan media, berlawanan dengan kemapanan, tapi nyatanya dia menang. Katanya Marine Le Pen tidak akan menang, tapi pada 7 Mei nanti, dia akan menang!” ujar Jean-Lin Lacapelle, salah satu petinggi FN.
Putri pendiri Partai FN, Jean-Marie Le Pen ini memang memiliki cara pandang yang sama dengan Presiden AS tersebut. Dalam pidatonya di Lyon, Le Pen tak hanya memuji Inggris yang memutuskan keluar dari Uni Eropa tapi juga mendorong Prancis untuk meniru Presiden AS tersebut yang “menempatkan kepentingan nasional di depan.”
Mengikuti jejak Inggris keluar dari Uni Eropa (UE) merupakan agenda politik Le Pen sejak lama. Bila langkah Inggris keluar dari UE dikenal sebagai “Brexit”, ia menetapkan Prancis pun nantinya akan dikenal sebagai French Exit (Frexit). “Saya tidak pernah berubah pikiran untuk membawa negeri ini keluar dari UE. Apalagi jika saya terpilih menjadi presiden nanti,” tegasnya.
Le Pen pun mengumumkan kebijakan luar negeri yang ia prioritaskan kelak, salah satunya mendukung persekutuan Washington dan Moskow dalam memerangi ekstrimis Muslim. Ia juga berjanji untuk membebasan biaya pendidikan khusus warga Prancis, menghentikan imigrasi, dan meninggalkan komando NATO. “Tujuan dari program ini adalah mengembalikan kebebasan Prancis dan memberikan suara pada rakyat,” tegasnya. (Berbagai sumber/R24)