HomeDuniaBukti Penggunaan “VX” Jadi Soal

Bukti Penggunaan “VX” Jadi Soal

Kecil Besar

Jika Malaysia memiliki bukti, maka seharusnya bukti itu dikirimkan ke OPCW dan Dewan Keamanan PBB. “Setelah Malaysia melakukan itu, kami bisa menindaklanjuti,” ujar Rycroft.


pinterpolitik.com

NEW YORK – Kasus pembunuhan Kim Jong Nam, saudara tiri Presiden Korea Utara, belum lama ini, yang diduga menggunakan gas saraf VX, “memaksa” kalangan duta besar di Markas PBB di New York angkat suara.

Terkait dengan itu, Pemerintah Inggris, Senin (27/2/2017), mendesak Malaysia untuk membagi bukti penggunaan gas saraf VX dalam kasus pembunuhan Kim Jong Nam, pada 13 Februari lalu.

Duta Besar Inggris untuk PBB, Matthew Rycroft, mengatakan, semua informasi yang berkaitan dengan  insiden pada 13 Februari itu seharusnya dikirimkan ke Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) di Den Haag, Belanda.

Ia mengingatkan, jika Malaysia memiliki bukti, maka seharusnya bukti itu dikirimkan ke OPCW dan Dewan Keamanan PBB. “Setelah Malaysia melakukan itu, kami bisa menindaklanjuti,” ujar Rycroft.

Duta Besar  Jepang untuk PBB, Koro Besho, mengatakan,  terkait dengan usulan membagi bukti soal penggunaan gas VX itu kepada PBB, semua berpulang kepada pihak Malaysia.

“Pada dasarnya kami menunggu keputusan Malaysia dalam kasus ini,” ujar Besho.

Sebelumnya, pekan lalu, OPCW lewat pernyataan resmi mengemukakan, Pemerintah Malaysia tampaknya  yakin bahwa gas saraf VX yang digunakan dalam pembunuhan Kim Jong Nam.

Menurut OPCW, penggunaan senjata kimia semacam ini sangat mengganggu. OPCW siap memberikan bantuan tenaga ahli dan teknis kepada Malaysia, demikian OPCW.

Foto: www.nytimes.com

Dalam perkembangan lainnya, dugaan penggunaan gas saraf VX ini dikecam banyak Negara. Di antaranya, Korea Selatan yang menyebutkan penggunaan racun mematikan itu merupakan pelanggaran terhadap konvensi senjata kimia dan norma-norma internasional.

Kim Jong Nam diduga dibunuh pada saat hendak check in di Bandara Internasional Kuala Lumpur untuk penerbangan menuju Makau, tempat pengasingannya, selama ini.

Kepolisian Malaysia menahan dua perempuan, seorang berpaspor Indonesia dan seorang lagi berpaspor Vietnam, serta seorang pria warga Korut, karena diduga terkait dengan pembunuhan ini.

Perempuan berpaspor Indonesia, bernama Siti Aisyah, sudah ditemui oleh petugas KBRI Kuala Lumpur di tempat penahanannya, baru-baru ini. KBRI juga sudah menyiapkan pengacara mendampingi Siti Aisyah. (Kps/E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

PDIP Terpaksa “Tunduk” Kepada Jokowi?

PDIP melalui Puan Maharani dan Joko Widodo (Jokowi) tampak menunjukan relasi yang baik-baik saja setelah bertemu di agenda Ramadan Partai NasDem kemarin (21/3). Intrik elite PDIP seperti Deddy Sitorus, dengan Jokowi sebelumnya seolah seperti drama semata saat berkaca pada manuver PDIP yang diharapkan menjadi penyeimbang pemerintah tetapi justru bersikap sebaliknya. Lalu, kemana sebenarnya arah politik PDIP? Apakah akhirnya secara tak langsung PDIP akan “tunduk” kepada Jokowi?

The Irreplaceable Luhut B. Pandjaitan? 

Di era kepresidenan Joko Widodo (Jokowi), Luhut Binsar Pandjaitan terlihat jadi orang yang diandalkan untuk jadi komunikator setiap kali ada isu genting. Mungkinkah Presiden Prabowo Subianto juga memerlukan sosok seperti Luhut? 

The Danger Lies in Sri Mulyani?

IHSG anjlok. Sementara APBN defisit hingga Rp31 triliun di awal tahun.

Deddy Corbuzier: the Villain?

Stafsus Kemhan Deddy Corbuzier kembali tuai kontroversi dengan video soal polemik revisi UU TNI. Pertanyaannya kemudian: mengapa Deddy?

Sejauh Mana “Kesucian” Ahok?

Pasca spill memiliki catatan bobrok Pertamina dan dipanggil Kejaksaan Agung untuk bersaksi, “kesucian” Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok seolah diuji. Utamanya, terkait pertaruhan apakah dirinya justru seharusnya bertanggung jawab atas skandal dan kasus rasuah perusahaan plat merah tempat di mana dirinya menjadi Komisasis Utama dahulu.

Teror Soros, Nyata atau “Hiperbola”? 

Investor kondang George Soros belakangan ramai dibincangkan di media sosial. Apakah ancaman Soros benar adanya, atau hanya dilebih-lebihkan? 

Begitu Sulit Sri Mulyani

Kementerian Keuangan belum juga memberikan paparan kinerja APBN bulan Januari 2025.

Mitos “Hantu Dwifungsi”, Apa yang Ditakutkan?

Perpanjangan peran dan jabatan prajurit aktif di lini sipil-pemerintahan memantik kritik dan kekhawatiran tersendiri meski telah dibendung sedemikian rupa. Saat ditelaah lebih dalam, angin yang lebih mengarah pada para serdadu pun kiranya tak serta merta membuat mereka dapat dikatakan tepat memperluas peran ke ranah sipil. Mengapa demikian?

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...