Pihak-pihak saling lempar tanggung jawab! Seperti seorang anak yang tidak diinginkan, reklamasi teluk Jakarta mulai makin tak jelas arahnya! Pemimpin saling silang pendapat, eh pembangunannya malah jalan terus!
PinterPolitik.com
[dropcap]K[/dropcap]oran pagi ini mengangkat tajuk yang menurut Abdul agak gimana gitu. Isinya tentang Pakde yang menyebut dirinya tidak pernah memberi izin reklamasi teluk Jakarta, baik saat menjabat sebagai gubernur maupun saat menjadi presiden.
Lha, kalau nggak ada izinnya kok proyeknya bisa jalan terus? Bahkan sudah ada bangunan loh di Pulau C dan D!
Emang proyek itu bisa jalan dengan sendirinya?
Pakde menyebut pernah mengeluarkan Pergub 146 tahun 2014 tentang ‘Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantura Jakarta’. Namun, Pergub tersebut hanyalah aturan terkait bagaimana prosedur pengajuan izin itu berlaku. Pergub 146 itu bukan izin reklamasi! Catat, bukan izin!
Kalau tidak ada izin, lalu mengapa proyeknya bisa lancar jaya dan melenggang mulus dikerjakan?
Sampai-sampai menteri-menteri Pakde pun sempat berantem gara-gara reklamasi. Kini, setelah gubernur baru terpilih, menteri sama gubernurnya yang berantem.
Menurut Abdul, sebenarnya yang aneh adalah mengapa Pakde tiba-tiba berbicara seperti itu. Apakah karena ada lobi-lobi pemimpin baru yang kemudian menyetujui kelanjutan pembangunan di pulau C dan D?
Katanya proyek ini diteruskan karena sudah terlanjur dibangun dan kalau dibongkar akan menelan biaya yang juga mahal.
Kok jadi mirip-mirip MBA alias married by accident, ya? Karena sudah terlanjur dibangun, maka tak peduli lagi legal atau tidak, lanjutkan saja!
Jangan heran jika proyek reklamasi ini jadi terlihat seperti bayi haram hasil hubungan gelap: yang karena kehadirannya maka pasangan mau tidak mau harus menikah!
Sebenarnya sih fine-fine saja lah Pakde berbicara seperti itu. Apalagi Abdul pernah baca kalau persoalan tentang reklamasi dan tata aturannya sudah dikeluarkan sejak zaman Presiden Soeharto.
Tetapi, kalau Pakde menyebut tidak pernah memberikan izin, apakah itu berarti Pakde tidak tahu kalau ada menterinya yang begitu ngotot menyukseskan program ini? Eh?
Atau ini hanya strategi politik Pakde untuk mengamankan posisinya, mengingat setelah Alexis bubar, kini mata semua orang tertuju pada janji kampanye pemimpin baru berikutnya tentang reklamasi?
Mau tidak mau publik juga menyorot pihak-pihak yang memberikan izin proyek tersebut dibangun dan Pakde adalah salah satu orang yang akan masuk dalam frame pembahasan.
Entahlah. Sulit membayangkan negara ini bisa cepat maju kalau ribut terus. Semuanya serba dipolitisasi!
Kalau pun reklamasi akan menjadi isu penting di 2019, mungkin Pakde sedang mengatur strategi agar nantinya ‘bayi haram’ ini tidak menyulitkan posisinya.
Ah, republik!
(S13)